Dibantu Ganjar, Mimpi Bonawi dan Munawir Miliki Rumah Layak Huni Bakal Terwujud
Jepara – Mimpi Bonawi (44), warga Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, untuk memperoleh rumah layak huni bagi keluarga kecilnya selangkah lagi terwujud. Hal itu setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi gubuk bambu miliknya, dan menyerahkan bantuan untuk membangun rumah layak huni, Kamis (12/5/2022) sore.
Saat ditemui Ganjar di rumahnya, Bonawi dan istrinya, Ulfatun, tampak malu-malu. Tapi senyum lebar tersungging di wajah keduanya begitu Ganjar dengan sangat hangat mengajak keduanya berdialog. Beberapa candaan sempat dilontarkan Ganjar saat bertemu Bonawi.
“Tidurnya di mana? Di sini (rumah), ya tidak ada pintunya begitu? Kok tidak tinggal sama orang tua saja,” tanya Ganjar saat melihat kondisi rumah Bonawi.
Bonawi yang ditemani istrinya pun bercerita kepada Ganjar tentang kondisi rumah yang sudah dihuni selama sembilan tahun itu.
“Ya seperti inilah, apa adanya. Sudah sembilan tahun tinggal di sini sama istri. Menempati darurat dulu saya pikir waktu itu, daripada tinggal sama orang tua. Lebih nyaman pisah karena sudah berkeluarga,” ujar Bonawi, yang bekerja sebagai finishing mebel itu.
Bonawi bercerita, kondisi ekonomi keluarganya belum cukup untuk membuat rumah yang lebih layak. Penghasilan dari finishing mebel ditambah penghasilan istri sebagai penggiling atau pemintal benang tenun, hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Saya kerjanya menggulung benang. Segulung benang dihargai seribu rupiah, sehari bisa dapat Rp15.000,” tambah Ulfatun, sembari mempraktikkan menggulung benang dj hadapan Ganjar.
Keluarga Bonawi bukan satu-satunya warga yang rumahnya tidak layak huni. Tepat di sebelah rumah Bonawi, ada tetangganya, yakni Munawir (40), dengan kondisi rumah tidak jauh berbeda. Berdinding bambu dan berlantai tanah.
Saat ditemui Ganjar, Munawir yang bekerja sebagai kuli bangunan itu mengaku sudah tinggal dua tahun di rumah itu. Ia tinggal sendiri karena sudah berpisah dengan istrinya. Kondisi ekonomi Munawir juga tidak jauh beda dengan keluarga Bonawi.
“Saya kerjanya kuli bangunan Pak. Tinggal di rumah ini sudah dua tahun. Sendirian,” ujarnya kepada Ganjar.
Setelah melihat dua rumah tidak layak huni itu, Ganjar kemudian menyerahkan bantuan senilai masing-masing Rp 20 juta untuk merenovasi rumah. Baik Bonawi maupun Munawir mengaku sangat berterima kasih karena dengan bantuan tersebut keinginan untuk mendapatkan rumah layak huni bisa diraih.
“Sangat senang dengan bantuan ini, terima kasih,” kata Bonawi dan Munawir.
Gubernur Ganjar mengatakan, kedatangannya ke Troso memang untuk menyerahkan bantuan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Dikatakan, dari data yang ada, di Desa Troso masih sekitar 20-an keluarga yang rumahnya tidak layak huni. Ia berharap kepala desa bisa dengan cepat mendata dan menggunakan dana desa, untuk menanggulangi kemiskinan di Troso. Alokasi dana dari kabupaten dan provinsi akan diberikan untuk mendukung program itu.
“Sebenarnya kalau ini kan bukan rumah tidak layak huni, tapi ini bukan rumah, maaf ya ini terlihat kaya kandang ternak. Makanya kalau ini 20 (rumah) ini bisa kita dorong, akan sangat bagus,” katanya.
Pada 2022 ini, target renovasi RTLH di Jawa Tengah 11.417 unit di 19 kabupaten/ kota, termasuk intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data hingga April, capaian renovasi RTLH secara keseluruhan yang dilakukan Ganjar pada 2022 sudah mencapai 6.650 unit. Sementara pada 2021, capaian renovasi RTLH yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah mencapai 11.152 unit. Ganjar mengatakan, capaian tersebut belum termasuk renovasi RTLH yang juga dilakukan oleh Baznas, perusahaan negara maupun swasta serta filantropis.
Ganjar meminta keterlibatan dari perusahaan-perusahaan besar untuk ikut membantu warga melalui program CSR. Bantuan itu akan mendukung program pemprov dan Baznas yang selama ini sudah berjalan.
“Perusahaan lewat CSR diharapkan bisa membantu, nanti ditambah dadi pemprov dan Baznas maka akan lebih cepat tuntas. Jadi yang sudah masuk daftar APBD dan APBN bisa segera dieksekusi. Kalau untuk di lapangan seperti ini, kami kerja sama dengan Baznas,” jelasnya.
Ia menambahkan beberapa waktu lalu ada anak-anak mudah yang menawarkan untuk membantu mereka yang tidak bis berobat, sekolah, dan sebagainya. Kemudian Ganjar menawarkan apakah mau membantu rumah tidak layak huni. Respons mereka adalah ingin mengumpulkan dan siap bantu.
“(Rehab) RTLH ini penting sekali. Ini mendorong masyarakat untuk layak. Nanti kan ada ikutannya seperti MCK, air bersih, dan penerangan. Kalau bisa dilakukan bersamaan, maka penurunan ekstrem bisa kita percepat. Mereka nanti akan paparan ke saya soal tawaran itu,” tandas Ganjar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
