Dibantu Ganjar, Mimpi Bonawi dan Munawir Miliki Rumah Layak Huni Bakal Terwujud
Jepara – Mimpi Bonawi (44), warga Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, untuk memperoleh rumah layak huni bagi keluarga kecilnya selangkah lagi terwujud. Hal itu setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi gubuk bambu miliknya, dan menyerahkan bantuan untuk membangun rumah layak huni, Kamis (12/5/2022) sore.
Saat ditemui Ganjar di rumahnya, Bonawi dan istrinya, Ulfatun, tampak malu-malu. Tapi senyum lebar tersungging di wajah keduanya begitu Ganjar dengan sangat hangat mengajak keduanya berdialog. Beberapa candaan sempat dilontarkan Ganjar saat bertemu Bonawi.
“Tidurnya di mana? Di sini (rumah), ya tidak ada pintunya begitu? Kok tidak tinggal sama orang tua saja,” tanya Ganjar saat melihat kondisi rumah Bonawi.
Bonawi yang ditemani istrinya pun bercerita kepada Ganjar tentang kondisi rumah yang sudah dihuni selama sembilan tahun itu.
“Ya seperti inilah, apa adanya. Sudah sembilan tahun tinggal di sini sama istri. Menempati darurat dulu saya pikir waktu itu, daripada tinggal sama orang tua. Lebih nyaman pisah karena sudah berkeluarga,” ujar Bonawi, yang bekerja sebagai finishing mebel itu.
Bonawi bercerita, kondisi ekonomi keluarganya belum cukup untuk membuat rumah yang lebih layak. Penghasilan dari finishing mebel ditambah penghasilan istri sebagai penggiling atau pemintal benang tenun, hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Saya kerjanya menggulung benang. Segulung benang dihargai seribu rupiah, sehari bisa dapat Rp15.000,” tambah Ulfatun, sembari mempraktikkan menggulung benang dj hadapan Ganjar.
Keluarga Bonawi bukan satu-satunya warga yang rumahnya tidak layak huni. Tepat di sebelah rumah Bonawi, ada tetangganya, yakni Munawir (40), dengan kondisi rumah tidak jauh berbeda. Berdinding bambu dan berlantai tanah.
Saat ditemui Ganjar, Munawir yang bekerja sebagai kuli bangunan itu mengaku sudah tinggal dua tahun di rumah itu. Ia tinggal sendiri karena sudah berpisah dengan istrinya. Kondisi ekonomi Munawir juga tidak jauh beda dengan keluarga Bonawi.
“Saya kerjanya kuli bangunan Pak. Tinggal di rumah ini sudah dua tahun. Sendirian,” ujarnya kepada Ganjar.
Setelah melihat dua rumah tidak layak huni itu, Ganjar kemudian menyerahkan bantuan senilai masing-masing Rp 20 juta untuk merenovasi rumah. Baik Bonawi maupun Munawir mengaku sangat berterima kasih karena dengan bantuan tersebut keinginan untuk mendapatkan rumah layak huni bisa diraih.
“Sangat senang dengan bantuan ini, terima kasih,” kata Bonawi dan Munawir.
Gubernur Ganjar mengatakan, kedatangannya ke Troso memang untuk menyerahkan bantuan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Dikatakan, dari data yang ada, di Desa Troso masih sekitar 20-an keluarga yang rumahnya tidak layak huni. Ia berharap kepala desa bisa dengan cepat mendata dan menggunakan dana desa, untuk menanggulangi kemiskinan di Troso. Alokasi dana dari kabupaten dan provinsi akan diberikan untuk mendukung program itu.
“Sebenarnya kalau ini kan bukan rumah tidak layak huni, tapi ini bukan rumah, maaf ya ini terlihat kaya kandang ternak. Makanya kalau ini 20 (rumah) ini bisa kita dorong, akan sangat bagus,” katanya.
Pada 2022 ini, target renovasi RTLH di Jawa Tengah 11.417 unit di 19 kabupaten/ kota, termasuk intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data hingga April, capaian renovasi RTLH secara keseluruhan yang dilakukan Ganjar pada 2022 sudah mencapai 6.650 unit. Sementara pada 2021, capaian renovasi RTLH yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah mencapai 11.152 unit. Ganjar mengatakan, capaian tersebut belum termasuk renovasi RTLH yang juga dilakukan oleh Baznas, perusahaan negara maupun swasta serta filantropis.
Ganjar meminta keterlibatan dari perusahaan-perusahaan besar untuk ikut membantu warga melalui program CSR. Bantuan itu akan mendukung program pemprov dan Baznas yang selama ini sudah berjalan.
“Perusahaan lewat CSR diharapkan bisa membantu, nanti ditambah dadi pemprov dan Baznas maka akan lebih cepat tuntas. Jadi yang sudah masuk daftar APBD dan APBN bisa segera dieksekusi. Kalau untuk di lapangan seperti ini, kami kerja sama dengan Baznas,” jelasnya.
Ia menambahkan beberapa waktu lalu ada anak-anak mudah yang menawarkan untuk membantu mereka yang tidak bis berobat, sekolah, dan sebagainya. Kemudian Ganjar menawarkan apakah mau membantu rumah tidak layak huni. Respons mereka adalah ingin mengumpulkan dan siap bantu.
“(Rehab) RTLH ini penting sekali. Ini mendorong masyarakat untuk layak. Nanti kan ada ikutannya seperti MCK, air bersih, dan penerangan. Kalau bisa dilakukan bersamaan, maka penurunan ekstrem bisa kita percepat. Mereka nanti akan paparan ke saya soal tawaran itu,” tandas Ganjar.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
