Dukung Pengembangan Masjid Raya Baiturrahim Jayapura sebagai Ikon Umat Islam di Papua
Jakarta – Masjid Raya Baiturrahim Papua merupakan masjid terbesar di Provinsi Papua sekaligus sebagai ikon umat Islam di tanah Papua yang memiliki daya tampung sekitar 3.000 hingga 5.000 jamaah per hari. Untuk itu, eksistensinya perlu untuk selalu dijaga.
“Masjid Baiturrahim Jayapura merupakan ikon umat Islam di Papua. Karena itu, harus dijaga keberadaannya, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat berbagai kegiatan yang lain, termasuk pembinaan umat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima secara virtual Pengurus Masjid Raya Baiturrahim Jayapura Papua di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu sore (27/04/2022).
Lebih jauh, Wapres menjelaskan, pengembangan Masjid Raya Baiturrahim Papua tersebut perlu menghadirkan fungsi-fungsi masjid yang bersentuhan dengan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, ataupun pelayanan kesehatan. Adapun salah satu alternatif pengembangan masjid dapat berupa pendirian balai latihan kerja (BLK).
“Nanti kita akan usulkan supaya kalau masih ada tanahnya, dibuatkan balai latihan kerja (BLK) untuk latihan-latihan yang menjadi penguasaan Masjid Baiturrahim. Saya harapkan begitu nanti, supaya benar-benar dikelola dengan baik,” ungkapnya.
“Harapan saya, agar masjid ini dapat difungsikan betul seperti masjid yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah, Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi, itu juga menjadi pusat kegiatan dan pengembangan Islam yang sangat berpengaruh dalam rangka pengembangan ajaran Islam,” sambung Wapres.
Wapres menambahkan bahwa Papua ini merupakan salahsatu daerah percontohan tentang kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penyebaran dakwahnya, Masjid Raya Baiturrahim Papua perlu mengedepankan narasi-narasi kerukunan.
“Saya minta dakwah yang dijalankan di Masjid Baiturrahim ini, dakwah yang sifatnya narasi-narasi atau ungkapan-ungkapan kerukunan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan membangun kerja sama dengan agama-agama yang lain,” pesannya.
Dalam kesempatan ini, Wapres pun mengajak seluruh komponen bangsa di tanah Papua untuk tidak mewariskan konflik dan permusuhan kepada generasi mudanya, melainkan perdamaian dan kesejahteraan.
“Oleh karena itu, saya minta bantuan semua, termasuk dari kepala-kepala suku, bagaimana supaya masyarakat Papua itu sejahtera, aman, dan damai,” ajak Wapres.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Masjid Raya Baiturrahim Papua, Abdul Kahar Yelipele memaparkan, Masjid Raya Baiturrahim Papua ini dibangun pada 1971 dan mulai direnovasi sejak 2006 karena melihat antusiasme masyarakat Papua terhadap ajaran agama Islam. Adapun progres pembangunannya saat ini mencapai sekitar 95 persen.
“Masjid ini masih memerlukan biaya untuk pembangunan pagar di belakang masjid dan menara,” ucap Kahar.
“Saya ingin masjid ini, sebagai miniaturnya masjid seluruh umat Islam di Papua, ingin menjadi masjid yang megah dan bagus,” imbuhnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain, Pengawas Pembangunan Masjid Raya Baiturrahim Papua Rasyid Mayang dan salah seorang kepala suku besar di Kabupaten Jayawijaya Wamena Abdurahman Kosay.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
