Connect with us
DPR RI

Harga Minyak Goreng Curah di Sultra Masih Tinggi

Harga Minyak Goreng Curah di Sultra Masih Tinggi
Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus saat mengikuti kegiatan kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (18/4/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus mengungkapkan, harga jual minyak goreng curah di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini masih cukup tinggi, yakni sebesar Rp25.000 per liter. Padahal telah ada ketetapan harga yang dibuat oleh pemerintah menyangkut soal harga jual minyak goreng curah di pasaran, yaitu Rp14.000 per liter.

“Kita mau mengecek bagaimana ketersediaan pangan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Ternyata distribusi minyak goreng masih mengalami masalah dan kendala, yang tadinya kita sudah mengetahui ada ketetapan harga per liter Rp14.000 ternyata yang terjadi di Sulawesi Tenggara ini harga minyak goreng curah sampai dengan Rp25.000. Ini sangat disayangkan dan bagaimana dengan ketetapan pemerintah untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia,” tutur Alien Mus di sela-sela kegiatan kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (18/4/2022).

Politisi Partai Golkar itu mendapati informasi, Sultra mengambil pasokan minyak gorengnya dari Sulawesi Barat. Yang mana bila dikalkulasi, dengan jumlah pasokan 22.000 ton dan ditambah dengan biaya distribusi dari Sulawesi Barat sampai ke Sultra itu besaran subsidinya bisa mencapai angka Rp5 miliar.

“Pemerintah harus bisa memberikan satu pemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat, yang tidak hanya memberikan wacana seperti itu, namun juga memikirkan bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau dan tidak hanya di satu dataran saja. Mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi yang baik dan tidak ada kelangkaan minyak goreng di seluruh Indonesia,” imbuh Alien.

Dikatakan legislator dapil Maluku Utara tersebut, untuk urusan minyak goreng, hulunya memang yang ada di bawah kemitraan Komisi IV DPR RI. Sedangkan hilirnya ada di Kementerian Perdagangan. Namun khusus untuk masalah minyak goreng saat ini tanggung jawabnya sudah diambil alih oleh Kementerian Perindustrian.

“Oleh karena kita bermitra dengan Bulog, maka kita harus sampaikan segala permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Kita harus menyampaikan kepada pemerintah bagaimana susahnya minyak goreng di seluruh Indonesia. Dan bukan hanya minyak goreng, tapi termasuk juga gula, terigu, dan bahan pokok lainnya,” katanya.

Alien mengatakan, ketersediaan pangan di Sultra sejauh ini cukup baik. “Cadangan beras untuk 4 bulan ke depan juga masih oke, hanya saja yang menjadi masalah adalah soal harga bawang putih, bawang merah, dan juga cabai yang ternyata persiapan stoknya hanya bisa sampai satu bulan ke depan. Ini bisa menjadi kelangkaan dan berpotensi terhadap lonjakan harga yang luar biasa. Kita harus mencari bagaimana solusinya untuk bisa membantu masyarakat,” paparnya.

Alien berharap, ke depan Indonesia bisa mewujudkan kemandirian pangan di dalam negeri. “Saya berharap Indonesia bisa mandiri pangan. Dari sembilan bahan pokok yang dibutuhkan hampir 60 persennya kita impor, termasuk daging kerbau, daging sapi, jagung, dan juga kedelai. Ini yang harus kita dorong, bahkan kalau bisa kita mandiri sendiri,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya