Menag Ajak Umat Sukseskan Vaksinasi Booster
Pasuruan – Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan hari ini mencanangkan gerakan vaksinasi booster dalam rangka pencegahan Covid-19. Pencanangan ini berlangsung di Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah, Kota Pasuruan, Jawa Timur.
Pengasuh Pesantren Bayt Al Hikmah Pasuruan KH Idris Hamid menjadi orang pertama yang menerima vaksin booster. Selain para santri, giat ini juga diikuti oleh masyarakat umum.
“Ini adalah sebuah langkah nyata seluruh elemen bangsa dalam upaya pencegahan maksimal terhadap wabah Covid-19. Kami berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah menjadi mitra pelaksanaan vaksinasi booster ini,” tegas Menag Yaqut Cholil Qoumas di Kota Pasuruan, Rabu (13/4/2022).
Menurut Menag, pemerintah telah menargetkan program vaksinasi sebanyak 2 juta orang sehari di tahun 2022. Hal ini direspons Kementerian Agama dengan menyelenggarakan vaksinasi massal di semua level, termasuk dengan menggelar vaksinasi booster. Gerakan vaksinasi hari ini digelar serentak di 11 provinsi. Selain Jawa Timur, vaksinasi dilakukan juga Kanwil Kemenag Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Bali.
Data yang sudah masuk, kata Menag, di Jawa Timur giat vaksinasi booster yang digerakkan Kementerian Agama ini diikuti 1 juta orang. Data di provinsi lainnya antara lain: Jawa Tengah (42.706), DI Yogyakarta (11.000), Jawa Barat (100.000), Banten (985.500), Lampung (3.693), dan Sulawesi Selatan (20.000). Jadi data sementara jumlah totalnya sudah mencapai 2.162.899 orang.
“Ini menunjukkan komitmen Kemenag dalam mendukung upaya pemerintah mencapai herd immunity dan memperkuat ketahanan masyarakat,” jelas Gus Men, sapaan akrab Menag.
“Atas nama Kementerian Agama, saya mengajak para tokoh agama, pimpinan ormas keagamaan, lembaga keagamaan, serta seluruh elemen bangsa dan umat untuk bersama-sama menyukseskan vaksinasi dengan proaktif mendatangi pusat-pusat vaksinasi,” sambung Menag Yaqut.
Dijelaskan Gus Yaqut, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memperbolehkan mudik lebaran 2022 bagi masyarakat. Data Kemenhub menyebutkan, diperkirakan ada sekitar 85,5 juta orang akan mudik ke kampung halaman masing-masing. Jumlah ini demikian besar dan harus diantisipasi agar tidak terjadi gelombang penularan Covid-19 di daerah-daerah tujuan mudik dan sebaliknya.
Karena itulah, lanjut Menag, pemerintah menetapkan persyaratan berupa kewajiban telah vaksin booster bagi pemudik, atau telah vaksin lengkap 2 dosis dan tes antigen, atau telah vaksin 1 dan menunjukkan tes PCR. Kebijakan pemerintah terkait persyaratan pemudik ini sesungguhnya adalah bukti kecintaan pemerintah untuk menjaga keselamatan seluruh masyarakat (hifdzun-nafs) dan komitmen agar bangsa Indonesia segera pulih dari pandemi yang mendera selama dua tahun ini.
“Jadi jangan dibandingkan fenomena mudik yang melibatkan puluhan juta jiwa ini dengan, misalnya, gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika yang jumlah akumulasi penonton 100 ribu alias hanya 0,1%nya dari jumlah pemudik. Itu pun di NTB vaksin dosis lengkap sudah mencapai 80,55% jelang MotoGP dan penonton MotoGP juga disyaratkan sudah vaksin lengkap atau menunjukkan tes PCR atau antigen dan mematuhi protokol kesehatan,” pesan Menag.
Kepada jajaran Kementerian Agama, Menag berpesan untuk terus menyukseskan program vaksinasi. Menag juga minta agar setiap program dan kegiatan di Kemenag tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Kita harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Tidak boleh ada yang abai terhadap protokol kesehatan, apalagi ikut menyebarkan hoaks,” tandasnya.
Hadir dalam pencanangan ini, Walikota Pasuruan Saifullah Yusuf, mendukung program vaksinasi booster pemerintah. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini berkomitmen untuk menyukseskan program vaksinasi sebagai upaca pencegahan penyebaran Covid-19.
Vaksinasi di Pesantren Bayt Al Hikmah dihadiri juga oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, perwakilan Kementerian Kesehatan, para Staf Khusus Menag, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya, para alim ulama, habaib, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, serta para ustaz dan santri pesantren.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.