Seri Isu Pangan Maret 2022: Antara Kelangkaan dan Kenaikan Harga, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng
Departemen Budidaya Pertanian dan Agrobisnis Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) memberikan hightlight isu pangan di media, periode 01-31 Maret 2022. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, isu utama yang muncul. Pertama. Sengkarut minyak goreng. Kedua. Kelangkaan Pupuk. Ketiga. Kenaikan sejumlah bahan pokok. Keempat. Dampak Invasi Rusia ke Ukraina terhadap pengan global.
Sengkarut Minyak Goreng
Pemberitaan isu pangan, terpusat tentang kelangkaan minyak goreng. Isu ini terpantau berlangsung sejak September 2021 dan terus menguat hingga Maret 2022. Namun, dengan keputusan Kemenperin bahwa minyak goreng menjadi ranah industri serta mencabut kebijakan HET dan DMO serta DPO, dan kini minyak goreng kemasan dan curah perlahan mulai membanjiri pasar, dengan pasti kabut isu ini mulai tersapu.
Isu ini cenderung liar, memenuhi analisis konspirasi dan spekulasi publik. Sasaran tembak mengarah ke segala arah, memetakan sumber masalah hingga pihak yang diuntungkan dari kelangkaan minyak goreng.
Pertama. Taipan penguasa 80% pasar minyak goreng adalah biang keladi penyebab dan yang diuntungkan, sebut saja; Martua Sitorus, Grup Wilmar; Anthony Salim, Grup Indofood; Bachtiar Karim, Grup Musim Mas; dan Keluarga Widjaya, Grup Sinar Mas.
Kedua. Partai politik yang mengambil untung memanfaatkan kelangkaan minyak goreng untuk mendulang suara, misalnya; Partai Demokrat melalui Ibas yang membagi-bagikan 16 ton minyak goreng di dapilnya. Partai PKS yang viral juga membagi-bagikan asalkan membuat kartu anggota PKS, dan tidak luput di periode Februari 2022, PDIP juga melakukan tindakan serupa membagikan 10 ton di Sumatera Utara.
Ketiga. Soal integritas pemerintah. Terjadi kondisi ketidakberdayaan pemerintah menindak pengusaha nakal serta mandulnya beragam kebijakan dan daya tawar yang rendah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. Menguatkan isu relasi pengusaha-penguasa dengan menginventarisir sejumlah pejabat di lingkar pemerintahan yang memiliki irisan dengan taipan minyak goreng, tercatat seperti jabatan staf ahli menteri, duduk dalam dewan pertimbangan, dan wakil kepala badan otorita IKN.
Imbasnya, menurunkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowidodo berdasar hasil survei Indonesian Political Opinion (IPO), periode Februari mencapai 69%, dan periode Maret anjlok 43%. Anjloknya angka kepuasan publik ini, tentu juga dipengaruhi oleh sikap Presiden Jokowidodo yang tidak bertindak tegas mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan M. Lutfi, yang dianggap gagal mengatasi kelangkaan. Dalam bulan Maret harapan beberapa kalangan untuk memecat Mendag tidak terwujud. Sama halnya dengan tuntutan Kornas Komunita Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang J Pramono memberikan rapor merah kepada Mendag.
KAPT juga telah memberikan warning sebelum terjadi kelangkaan minyak goreng dengan indikator kenaikan harga CPO dunia dan struktur penguasaan industri CPO yang cenderung hegemonik. KAPT berpendapat bahwa pemerintah seharusnya segera melakukan langkah cepat serta memperhatikan dampak yang ditimbulkan akan berimbas terhadap pasokan minyak goreng.
Opinion leaders cenderung dimonopoli oleh lingkar pemerintah seperti Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan. Adapun kalangan partai politik DPR RI berada diposisi berikutnya, melalui FPDIP Mufti Anam, FPKS Netty Prasetiyani, FPAN Eddy Soeparno. Sementara yang lain memiliki porsi kecil seperti; Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, Sahat M. Sinaga, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, dan Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono.
Kelangkaan Pupuk
Pemberitaan media tentang kelangkaan pupuk subsidi dan non-subsidi telah berlangsung dalam periode Januari – Februari. Setelah memuncak di periode tersebut, dalam periode Maret cenderung menurun.
Sejumlah media masih intens memperhatikan kelangkaan yang terjadi di sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Kendal, Jawa Tengah, Timika serta Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Bahkan di wilayah Simalungun ini, petani sudah melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara menuntut ketersedian pupuk bersubsidi.
Media banyak melansir pernyataan Wakil Presiden, VP Sales Region IVA Pupuk Indonesia Iyan Fajri, serta Eks Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjabat sebagai ASN di Polri, Harun Al Rasyid, yang diberi tugas Kapolri untuk memantau kelangkaan pupuk bersubsidi.
Kenaikan Sejumlah Bahan Pokok
Salah satu rutinitas media ketika menyambut bulan Ramadhan adalah memperhatikan pergerakan kenaikan harga bahan pokok di berbagai daerah. Beberapa harga bahan pokok yang mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan adalah minyak goreng, cabai merah, daging, gula dan cabai rawit.
Terkait hal itu, Bambang Sutrisno, Sekretaris Dewan Pengarah KAPT mewanti-wanti pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan di masyarakat. Jangan sampai pengalaman kelangkaan minyak goreng terulang kembali. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga memberikan peringatan terdapat 4 bahan pangan yang masih defisit seperti; kedelai, bawang putih, gula konsumsi dan daging sapi.
Isu ini akan cenderung dipertahankan media dengan terus memberitakan kelangkaan serta kenaikan harga bahan pokok yang kemungkinan akan muncul di sejumlah daerah.
Perlu diperhatikan juga mengenai kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi pada awal
April yang mengakibatkan terganggunya distribusi barang, termasuk bahan pangan. Jika tidak segera diatasi akan berimbas pada ketersediaan bahan pokok dan memicu kenaikan harga di berbagai daerah. Berikut pantauan dari beragam sumber ketersediaan bahan pangan dan pokok menghadapi bulan Ramadhan.
Perang Rusia vs Ukraina
Perang modern terjadi antara Rusia vs Ukraina sejak 24 Februari 2022 hingga saat ini. Sejumlah kalangan menganalisis dampak yang ditimbulkan. Di antaranya adalah laporan Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (United Nation Conference on Trade and Development atau UNCTAD) tanggal 16 maret 2022 yang melansir bahwa perang Rusia dan Ukraina berimbas pada 2 F yaitu Food and Fuel.
Wakil Menteri Luar Negeri USA Wendy Sherman juga menyatakan akan terjadi krisis pangan disebabkan karena pasokan komoditas dunia seperti; 30% gandum, 20% jagung, dan 75% ekspor minyak bunga matahari berasal dari Rusia dan Ukraina. Bagi Indonesia, sebagai penggila impor gandum diperkirakan stok masih sekitar 2 juta ton dan dapat bertahan hingga bulan April 2022.
Ancaman terbesar lainnya adalah sebagian besar komponen pupuk berasal dari Rusia dan Ukraina. Setelah invasi, harga pupuk melejit. Rusia dan Belarus adalah penghasil Kalium terbesar kedua dan ketiga dunia. Rusia adalah pengekspor terbesar nitrogen pada tahun 2019 dengan cakupan 17% pasar global dan pengekspor ketiga terbesar fosfat.
PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan bahan baku untuk produksi pupuk subsidi maupun non-subsidi masih tercukupi. SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, mengatakan bahwa bahan baku fosfat dan kalium untuk kebutuhan produksi NPK masih tersedia dan aman untuk memenuhi kebutuhan sampai setidaknya semester I tahun 2022.
Ke depan, Pupuk Indonesia telah mengantisipasi dampak ketidakpastian global dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan baku dari negara lain di luar Rusia, seperti Maroko, Mesir, dan Yordania untuk bahan baku fosfat, serta Kanada, Yordania, Jerman dan Laos untuk kalium.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
