Rakernas PP IKA ITS, Apresiasi Kerja Tim Kebencanaan
Jakarta – Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh November (PP IKA ITS) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2022 secara hybrid, Sabtu (26/32022). Rakernas tersebut mengangkat tema “Perkuat KolaborAksi IKA ITS untuk Indonesia”.
Rakernas ini juga dihadiri oleh dua menteri kabinet Indonesia Maju RI yakni, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Bisar Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.
Ketua Umum PP IKA ITS, Ir Sutopo Kristanto MM dalam sambutannya menyampaikan acara ini sangat penting sebagai momen untuk memantapkan kolaboraksi ke depannya agar bisa pulih dari hantaman pandemi Covid-19. Menurutnya, mustahil Indonesia dapat menang dari pandemi Covid-19 tanpa kolaborasi dan kerja sama.
“Karena itulah tagline kepengurusan IKA ITS pada periode ini adalah kolaborasi dan aksi yang biasa kami singkat “KolaborAksi” IKA ITS untuk Indonesia. Dan pada Rakernas tahun ini mengambil tema “KolaborAksi IKA ITS untuk Indonesia,” imbuhnya.
Untuk itu, Sutopo menambahkan, pihaknya menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah bekerja maksimal menekan laju kasus Covid-19. Bahkan kini, kondisi Indonesia memasuki status endemi di masyarakat.
Sutopo juga secara khusus mengapresiasi Tim Kebencananan atas kerja-kerja kemanusiaan yang telah dilaksanakan khususnya selama masa pandemi Covid-19 serta erupsi gunung Semeru. Kompartemen Kebencanaan IKA ITS (KK IKA ITS) dinilai cukup sigap, cepat dan tanggap dalam masa Covid-19 dengan menginisiasi “Desa Tanggap Covid-19” Di Jrebeng, Gresik awal Mei 2020, yang kemudian menginspirasi banyak program pemerintah termasuk Kampung tangguh, dsb.
Juga dirilisnya Buku Saku Protokol Covid-19 IKA ITS juga pada awal Maret 2020 yang sangat diapresiasi oleh Gubernur Jawa Timur, Khofiah Indar Parawansa. KK IKA ITS juga melaksanakan Pelatihan Relawan Covid (pertengahan Agustus 2020) dan juga Pelatihan Dasar Relawan Penanggulangan Bencana (Awal Januari 2022), serta mengirimkan Tim Kebencanaan ke Gunung Semeru untuk melakukan giat mitigasi (awal Desember 2021) dan tanggap bencana pasca erupsi serta tim teknologi tepat guna pada masa recoveri dan rehabilitasi Semeru (Januari-Maret 2022).
Tim Kebencanaan juga melakukan pemasangan Early Warning System (EWS) dan juga penerapan teknologi pakan ternak untuk membantu masyarakat dan peternak yang tedampak erupsi Semeru, serta rekomendasi normalisasi sungai pada aliran Semeru untuk menghindari potensi bencana susulan.
Apresiasi pada Tim Kebencanaan dalam Rakernas PP IKA ITS tersebut juga diwujudkan dalam pemberian sesi khusus untuk presentasi kerja-kerja kemanusiaan dihadapan seluruh peserta. Tidak lupa, Sutopo memanggil seluruh anggota tim untuk maju dan mendapatkan apresiasi, yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Ir. Djuwono Hadisusanto, M.Si., Dr.Eng. Yeyes Mulyadi, Ahmad Yazid Basthomi, S.T., Toni Widiajaya, S.T., Heri Inprasetyobudi, S.T., M.T., dan Radian Jadid.
PP IKA ITS hormat dan bangga atas peran Tim Kebencanaan. Justru pada masa pandemi covid-19 dimana banyak organisasi dan elemen masyarakat banyak yang tiarap dan mengurangi aktifitasnya, Tim Kebencanaan IKA ITS justru berani melangkah, mengambil peran berkolaboraksi mengatasi pandemi Covid-19 serta memberikan kontribusi dalam penangulangan bencana, termasuk erupsi Semeru melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Atas nama IKA ITS, kami mengucakpan terima kasih kepada para pejuang kemanusiaan. Respon cepat dan naluriah, diberikan untuk dan atas nama IKA ITS. Kiprah insan alumni ITS sudah sangat terkenal. Inilah yang memberikan posisi strategis dan branding bagi IKA ITS. Bahwa ujungnya nanti kalau kita bergerak di sektor yang lainnya terutama dalam kepemrakarsaan, kita akan dipercaya karena beliau-beliau ini. Terima kasih. Kita menjadi satu kesatuan, bergerak terus maju, melakukan pengabdian, dan menjadi harapan bangsa. Terima kasih seluruh Tim Kebencanaan,” pungkas Sutopo.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Bisar Panjaitan memaparkan soal iklim investasi Indonesia pasca pandemi Covid-19. “Pada 2036, Indonesia diperkirakan akan keluar dari status middle income trap dengan pertumbuhan rata-rata 5,7 persen pada 2025 ini. Namun itu sebenarnya kita belum maksimalkan hilirisasi dan efisiensi,” yakin Luhut di memulai pemaparannya.
Luhut berharap kepada alumni ITS yang mengabdi di berbagai sektor untuk selalu memberikan sumbangsih terbaiknya. Luhut mengatakan, hilirisasi dan efisiensi penting sebagai penentu apakah Indonesia ingin keluar dari status midle income trap dan menjadi negara maju pada 2045.
“Nah ini saya kira teman-teman alumni ITS perlu tahu juga karena anda bekerja di berbagai macam sektor. Kita mau bawa ke mana sih Indonesia ini, gitu. Jadi kalau kita mau keluar dari midle income trap dan masuk jadi negara maju pada 2045, kita harus melihat dua hal itu, yakni hilirisasi dan efisiensi,” beber Luhut.
Luhut mengungkapkan, jika melihat kondisi pascapandemi, Indonesia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan perubahaan dunia. Namun menurutnya, hal ini sekaligus menjadi sebuah “keuntungan” agar Indonesia tidak taken for granted atas segala yang ada.
“Menurut hemat saya, ini juga “untung” bahwa pandemi ini ada. Sehingga akal-akal kita yang selama ini taken for granted, sekarang telah terjadi perubahaan sistem kesehatan, akselerasi otomasi dan digitalisasi, peningkatan peran dari AI, big data, perubahaan global value chain, termasuk green recovery dalam menghadapi tantangan perubahaan iklim, dimana Indonesia juga menjadi champion di sana,” ujar Luhut.
Luhut juga menyarakan agar ITS mengembankan mata kuliah di bidang AI dan IT. Indonesia, lanjut Luhut, dihadapkan pada berbagai tantangan pascapandemi dalam rangka mencapai visi menjadi negara maju pada 2045.
“Tapi yang terpenting, kita harus kompak, kita juga harus bersatu. Berbeda-beda pemikiran boleh saja. Kita satu nusa, satu bangsa, satu negara. Saya percaya ITS akan memberikan kontribusi yang luar biasa kepada negeri kita tercinta ini,” tutupnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa proyeksi ekonomi global masih menujukan tren pemulihan dan penanganan kasus Covid-19 dengan menujukan hasil yang baik. Kendati demikian, papar Airlangga, masih terjadi kenaikan inflasi global yang memicu sejumlah negara untuk melakukan normaslisasi kebijakan moneter serta ketegangan geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dan Ukraina.
Di tengah ketidakpastian tersebut, kita patut syukuri bahwa di tahun 2021, Indonesia mampu tumbuh sebar 3,7 persen secara year on year (YoY) dan kita lihat bahwa sektor industri masih menjadi penopang dengan kontribusi PDB 18 persen dan pertumbuhan sekitar 4,90 persen di kuartal ke-4 2021. Pertumbuhan ini, jelas Airlangga, relatif lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam yang tumbuh 2,6 persen ataupun negara di Eropa seperti Jerman yang hanya 2,8 persen.
Pencapaian ini, tambahnya, tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk terus menjalankan kebijakan hilirasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri dan juga terus mendorong sektor manufaktur di Indonesia. Upaya strategis ini memberikan dampak luas seperti peningkatan devisa dari ekspor, peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja serta menjadi sumber penerimaan negara.
“Sebagai contoh, pemerintah telah melakukan hilirisasi di sektor industri agro, mineral logam maupun CPO. Nilai tambah yang dihasilkan CPO mendekati 4 kali lipat, begitu pula dengan nikel yang mencapai 400 kali,” bebernya.
Airlangga juga menekankan terkait agenda persiapan Indonesia emas 2045. Menurutnya, kunci dari keberhasilan Indonesia emas adalah yang pertama Indonesia harus mampu keluar dari status midle income trap. Selain itu, Indonesia juga harus terus mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul.
“Tentu kita harus melampaui apa yang disebut sebagai midle income trap tahun 2035. Dan tentu kita harus mendorong agar penciptaan SDM unggul, kreatif, cakap digital dan mempunyai mental kewirausahaan. Inilah yang harus didukung oleh kampus-kampus, termasuk dari ITS. Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi digital dan pada tahun 2021. Dan Indonesia tentunya membutuhkan SDM-SDM yang jumlahnya sebesar 9 juta sampai tahun 2030. Inilah yang menjadi tangangan agar perguruan-perguruan tinggi mampu mencetak sarjana yang digital literate,” imbuhnya.
Kontribusi perekonomian berbasis digital dari pengembangan potensi ini, ungkap Airlangga, bisa mencapai Rp4.434 triliun atau 16 persen dari PDB. Namun ia menyebutkan, jumlah kewirausahaan dilihat masih terlalu kecil yaitu 3,4 persen. Airlangga berharap, para alumni ITS bisa mendorong agar entrepreneurship ini tumbuh di angka 5 persen.
Sebelum melaksanakan Rakernas, juga disajikan satu sesi wawasan dengan tajuk “Politik Indonesia Jelang 2024” yang disampaikan oleh Burhanuddin Muhtadi, Dir Eks Indikator Politik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama kepemrakarsaan bisnis IKA ITS sebagai badan hukum usaha yang akan menaungi hasil inovasi ITS yakni formula pembenah tanah dan Padi Ratun-5 (R-5) digawang Ir. Toeloes Boedi Witjaksono, dkk., serta OceanFarmITS yang dikomadani Dr. Eng. Yeyes Mulyadi.
Rangkaian Rakernas dilaksanakan dari pagi hingga malam, yang menghasilkan berbagai perencanaan kerja-kerja organisasi IKA ITS. Dengan kondisi yang sudah mulai memasuki recovery pasca serangan pandemi covid-19 ini, IKA ITS sudah siap untuk melanjutkan program kerja yang telah dirumuskan bersama.
“Mari kita Perkuat KolaborAksi IKA ITS untuk Indonesia. Saatnya Gas Pol,” pungkas Sutopo.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
