Terima Kunjungan Menteri Urusan Islam, Wapres Ma’ruf Dukung Pemerintah Saudi Arabia Pelopori Gerakan Islam Wasathiyah
Jakarta – Penerapan Islam Wasathiyah (Islam moderat) telah menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Saudi Arabia. Sebab, melalui penerapan nilai-nilai moderasi, diyakini dapat memberikan keselamatan untuk seluruh alam dan diperlukan oleh seluruh masyarakat internasional. Oleh karena itu, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pun memberikan dukungannya atas peran Saudi Arabia yang telah berperan dalam gerakan ini.
“Bapak Wakil Presiden memberikan dukungannya, pemerintah Arab Saudi mengambil posisi terdepan dalam mempelopori gerakan Islam Wasathiyah ini,” tutur Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, dalam keterangan persnya usai mendampingi Wapres menerima kunjungan kehormatan Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluh Kerajaan Saudi Arabia, H.E. Dr. Abdullatif bin Abdulazis Al-Syaikh, di Jakarta, Jumat (25/03/2022).
Lebih lanjut Zainut menyampaikan dalam pertemuan tersebut, Wapres mengenang sejarah para ulama Indonesia yang dahulu menuntut ilmu agama di Saudi Arabia. Ia menceritakan bahwa ilmu yang didapat sangat aplikatif untuk diimplementasikan di Indonesia dengan latar belakang masyarakat yang beragam.
“Bapak Wakil Presiden menyampaikan bahwa dulu ulama-ulama kita yang belajar di tanah suci, mereka adalah ulama-ulama yang kemudian memiliki santri-santri, murid-murid yang kemudian kembali ke Indonesia menyebarkan Islam secara damai dan juga diantara mereka menjadi pejuang-pejuang untuk melawan penjajah,” ungkap Zainut.
Di sisi lain, tambahnya, hal yang menjadi tema pembicaraan dalam pertemuan ini adalah tentang peningkatan kerja sama antara kedua negara. Wapres memandang kerja sama yang telah terjalin sejak lama harus dipertahankan dan di kembangkan pada aspek lainnya.
“Hubungan ini sudah menjadi hubungan yang cukup panjang dan Insya Allah ke depan akan ditingkatkan, baik dalam bentuk hubungan bilateral antara kedua negara dan juga untuk peningkatan dalam rangka membangun peradaban dunia,” imbuh Zainut.
Terkait penanganan pandemi Covid-19, Wapres memberikan apresiasi atas komitmen yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia, sehingga penyelenggaraan umroh dapat berjalan dengan lancar. Ia pun berharap agar kondisi baik ini dapat terus berlanjut hingga musim haji nanti.
“Beliau juga menyambut baik atas penanganan Covid di Arab Saudi sehingga sekarang masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia bisa melaksanakan ibadah umroh dengan leluasa. Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan untuk nanti pada pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah Indonesia sangat mengharapkan selalu mudah-mudahan dalam musim haji tahun ini diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji,” terangnya.
Menutup keterangan persnya, Zainut menyampaikan Wapres juga menyambut baik rencana diselenggarakannya Muktamar Islami tingkat Asia, dimana Indonesia akan menjadi tuan rumah dengan tema Khairah Ummah (sebaik-baiknya umat) yang sangat relevan dengan kehidupan bermasyarakat.
“Bapak Wakil Presiden memberikan arahan, ini menjadi tema yang penting untuk diperkuat, karena kita ingin mengembalikan kejayaan umat Islam, khairah ummah, seperti pada masa-masa zaman sebelumnya, pada zaman awal, yaitu pada zaman Rasulullah dan para sahabat,” pungkas Zainut.
Selain Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluh Kerajaan Saudi Arabia, hadir dalam pertemuan ini Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia Esam A. Abid Althagafi, Atase Agama Kedutaan Saudi Arabia Ahmad Bin Isa Al Hazimiy, Deputi Urusan Luar Negeri Awad Al Inzi, Direktur Urusan Islam Abdul Aziz Al Hamdan, dan Mohamed Abdulwahed Alarifi.
Sementara Wapres dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah, serta Plh. Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri Sekretariat Wapres Amri Kusumawardana.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
