Presiden Jokowi Pernah Bercita-Cita Menjadi Pegawai Perhutani
Yogyakarta – Usai memberikan kuliah umum pada acara Dies Natalis ke-68 Universitas Gadjah Mada (UGM), Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan sejumlah dosen, alumni, dan mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM.
Suasana silaturahmi berlangsung dengan akrab dan penuh canda. Saat dimintai kesan dan pesan untuk Fakultas Kehutanan UGM, Presiden Joko Widodo pertama kali menyebut nama guru pembimbing skripsi beliau saat dahulu menempuh perkuliahan.
“Yang pertama saya sampaikan penghargaan setinggi-tinggiya, kepada dosen pembimbing saya, Pak Kasmujo. Beliau itu, waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali,” ujar Presiden yang langsung disambut tawa.
Pak Kasmujo yang turut hadir dalam acara tersebut diminta Presiden untuk maju ke panggung. Saat itu, Kepala Negara berterima kasih atas bimbingan yang telah diberikannya sambil mengenang masa-masa perkuliahan dulu.
“Saya lupa berapa kali bolak-balik (bimbingan). Begitu maju, dibentak disuruh balik. Sekarang alhamdulillah, atas bimbingan Pak Kasmujo selesai skripsi saya,” kenangnya.
Presiden kemudian bercerita, sama seperti rekan-rekan seangkatannya dulu, beliau ingin sekali bekerja di Perum Perhutani. Namun, saat itu beliau tidak berhasil diterima di sana.
“Saya mendaftar tidak diterima, diterimanya jadi Presiden,” candanya yang lagi-lagi disambut tawa.
Majukan Perhutanan Indonesia
Kesempatan bertemu dengan rekan-rekan dan alumni yang bekerja di kehutanan tak disia-siakan oleh Presiden. Dalam acara tersebut, Kepala Negara sekaligus menitipkan pesannya agar pengelolaan hutan di Indonesia dapat menjadi lebih baik.
“Saya satu setengah tahun lalu bertemu dengan Raja Norwegia. Beliau cerita ke saya bahwa di Norwegia kandungan tambang banyak sekali, tetapi justru yang dikembangkan adalah sektor kehutanan. Hanya dari situ mereka bisa hidup menjadi negara dengan pendapatan yang sangat tinggi,” ujarnya.
Presiden kemudian mencari tahu apa yang menyebabkan mereka bisa memperoleh pendapatan yang sangat tinggi hanya dari sektor perhutanan saja.
“Saya melihat dari hulu hingga hilir dikerjakan secara detail, yang kita tidak melakukannya. Mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan penebangan semua dikerjakan dengan manajemen yang sangat detail sekali,” ucap Presiden.
Ia kemudian menyinggung soal anggaran besar yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Dari anggaran yang besar tersebut, menurutnya tidak ada yang membuahkan hasil berupa hutan jadi selain Hutan Wanagama (Yogyakarta) dan Hutan Getas-Ngandong (perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur).
“Artinya apa? Sebenarnya kita bisa. Anggaran di LHK itu besar sekali. Jika tidak kita bangun hutan-hutan itu, nanti hutan konservasi habis. Kita bisa tetapi tidak mau mengerjakan,” tuturnya.
Presiden melanjutkan, bahwa saat berkunjung ke sejumlah wilayah Nusantara, ia menemukan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki lahan yang sangat subur. Namun, sayangnya, lahan-lahan tersebut ditelantarkan begitu saja.
“Kita harus blak-blakan, yang paling penting ke depan harus diperbaiki,” kata Presiden.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung soal program Perhutanan Sosial untuk Rakyat. Menurutnya, rakyat harus diberikan kesempatan untuk dapat mengelola lahan agar menjadi lebih produktif.
“Lahannya ada, rakyat yang menanam, dan mereka harus dikorporasikan, harus menjadi sebuah kelompok yang besar. Dari sanalah rakyat menjual ke sektor hilir seperti pabrik mebel. Cara-cara itu yang saya tangkap di negara-negara Skandinavia,” tuturnya.
Presiden pun memastikan bahwa ia akan terus mengawasi urusan perhutanan ini mengingat anggaran besar yang dimiliki LHK.
“Ini akan saya kejar terus. Harus jadi barang karena triliunan dan bertahun-tahun. Artinya mulai saat ini, uang itu harus jadi,” ujarnya.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
