Kasetpres Jelaskan Kesiapan Rangkaian Agenda Kegiatan Presiden di IKN Nusantara
Jakarta – Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilangsungkan pada Senin-Selasa, 14-15 Maret 2022. Agenda pada Senin (14/3) diawali dengan kunjungan Presiden ke Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kasetpres dalam keterangan persnya bersama dengan Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, dan Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Imam Sugianto di Kota Balikpapan, pada Minggu malam, 13 Maret 2022.
“Pertama adalah Bapak Presiden berangkat dari Balikpapan menuju ke IKN itu pada pagi hari di hari Senin. Selanjutnya kegiatan bersama para gubernur akan melakukan sebuah prosesi kegiatan di mana tentunya kita sebagai orang timur meminta doa, memanjatkan doa, dan menjunjung kearifan lokal di Kalimantan Timur ini,” ujar Kasetpres.
Menurut Kasetpres, Presiden Jokowi mengajak 34 gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia agar seluruh elemen masyarakat dapat turut menyukseskan program pembangunan IKN. Terlebih, pembangunan IKN merupakan sebuah pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan dan doa dari semua pihak.
Lebih lanjut, Kasetpres menjelaskan bahwa nantinya seluruh gubernur akan membawa tanah dan air dari masing-masing wilayahnya, sesuai dengan kearifan lokal dan budaya masing-masing daerah. Selanjutnya, para gubernur akan menyerahkan tanah dan air tersebut kepada Presiden yang kemudian akan dituangkan ke dalam gentong yang telah disiapkan.
“Kenapa tanah dan air? Tentunya adalah kita adalah negara Nusantara yang dari ujung Aceh sampai Papua dan kearifan lokal itu berbeda-beda, dituangkan di dalam sebuah simbolis tanah dan simbolis air dijadikan satu menjadi kalimat Tanah Air. Kira-kira seperti itu. Para gubernur sudah melakukan prosesi itu di masing-masing tempatnya dan puncaknya nanti besok bersama Bapak Presiden,” jelas Kasetpres.
Selepas itu, Presiden bersama para gubernur akan mengikuti kegiatan penanaman pohon bersama. Semua pihak yang terlibat dalam penanaman pohon akan menanam pohon yang berbeda-beda.
“Kami dari Sekretariat Presiden bersama dengan Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup mempersiapkan pohon-pohon yang akan ditanam oleh seluruh gubernur bersama Bapak Presiden,” imbuh Kasetpres.
Terkait kesiapan pengamanan, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar sekitar 2 ribu pasukan dari unsur TNI, kepolisian, dan unsur pemerintah daerah. Pengamanan juga akan dibagi dan disebar menjadi beberapa lapis.
“Kegiatan untuk ring satu nanti dari Paspampres, kemudian ring dua dan ring tiga dari kami unsur kewilayahan yaitu dari TNI dan Polri ditambah dengan unsur pemerintah daerah. Segala kemungkinan sudah kami antisipasi yang mulai dari keberangkatan sampai dengan nantinya di lokasi,” jelas Pangdam VI/Mulawarman.
Senada, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Imam Sugianto menyebut bahwa pihaknya siap mendukung dan mengamankan jalannya rangkaian kegiatan Presiden. “Alhamdulillah finalnya kemarin dipimpin oleh Bapak Pangdam kita kurang lebih mengerahkan 1300-an melibatkan unsur lalu lintas, kemudian terutama intelijen Bapak Kasetpres, dan polisi pasukan berseragam yang digelar, dipenggal-penggal yang terutama memiliki kerawanan,” jelas Kapolda Kalimantan Timur.
Sementara itu, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo menekankan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan yang akan dihadiri oleh Presiden. Ia pun menyebutkan bahwa seluruh pihak yang mengikuti kegiatan harus dipastikan telah mengikuti tes PCR.
“Semua personel nanti yang akan masuk ke IKN memang kami wajibkan terutama yang sudah merapat harus melalui swab. Jadi protokol kesehatan tetap kita laksanakan di sana meskipun itu tempatnya ada di sekitaran hutan yang mungkin udara juga cukup, tetapi itu sudah menjadi protap bagi kami siapapun yang merapat di sekitaran Bapak Presiden harus melakukan protokol kesehatan dengan ketat,” ujar Komandan Paspampres.
Kasetpres menambahkan bahwa kegiatan Presiden di IKN dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui tayangan dari Sekretariat Presiden.
“Biro Pers dan Media mempersiapkan itu sehingga media semua bisa menyaksikan mulai dari prosesi awal di sana nanti ada tari-tarian dari lokal dan tentunya Pak Gubernur menyiapkan segala sesuatu yang sesuai dengan kearifan lokal Kalimantan timur, sampai dengan penanaman pohon,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
