Buka Rakernis, Kapolri Minta Korps Brimob Harus Jadi Teladan di Masyarakat dan Institusi
Bogor – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membuka rapat kerja teknis (rakernis) Korps Brimob Polri tahun 2022, bertajuk ‘Sikap dan Tindakan Brimob Harus dan Hanya Berorientasi Kepada Kepentingan Bangsa dan Negara‘ di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis, (10/3/2022).
Dalam amanatnya, Sigit menyampaikan bahwa Korps Brimob Polri harus menjadi teladan tidak hanya bagi masyarakat, namun juga kepada seluruh anggota Polri, salah satunya mengenai urusan kedisiplinan nasional seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapim TNI-Polri tahun 2022.
“TNI-Polri memiliki kedisiplinan yang berbeda dengan masyarakat. Namun, saya yakin Korps Brimob Polri memiliki kedisiplinan yang lebih tinggi lagi. Saya berharap Korps Brimob Polri menjadi teladan tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada seluruh anggota Polri,” kata Sigit saat menyampaikan amanatnya.
Lebih lanjut, Sigit menyampaikan perkembangan lingkungan strategis yang semakin cepat dan tidak menentu, mulai dari Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, terorisme, pandemi Covid-19, invasi militer Ukraina, krisis energi dan ekonomi global, inflasi, dan sebagainya.
“Tentunya, perkembangan lingkungan strategis tersebut akan berpengaruh terhadap stabilitas kamtibmas sehingga membuat tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks,” ujar Sigit.
Pemerintah, kata Sigit, saat ini sedang melakukan transformasi kebijakan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, Sigit menekankan kepada jajaran untuk mengawal dan mendukung dengan maksimal program Pemerintah tersebut.
“Dalam situasi ini, kehadiran cepat pasukan Brimob Polri diperlukan untuk menghentikan konflik dan mencegah terjadinya konflik lanjutan. Penanganan konflik dan huru-hara anarkis harus memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas, dan akuntabilitas serta menunjung tinggi Hak Asasi Manusia,” ucap Sigit.
Pada tahun 2022, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan Indonesia akan menjadi tuan rumah beberapa event internasional maupun nasional. Diantaranya adalah, rangkaian Presidensi G20, GPDRR, COP-4 Minamata, MotoGP dan WSBK Mandalika.
Menurutnya, keberhasilan pengamanan ini tentunya akan meningkatkan reputasi dan tingkat kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Dengan suksesnya kegiatan tersebut, akan memberikan multiplier effect bagi negara Indonesia.
“Tingkatkan kompetensi dan kemampuan personel yang bertugas, khususnya dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Jangan ada gangguan keamanan sekecil apapun, terlebih yang dapat menarik perhatian dunia. Jaga wibawa bangsa Indonesia sebagai tuan rumah dan tunjukkan bahwa Indonesia aman untuk dikunjungi,” tutur Sigit.
Selain itu, Ia meminta untuk meningkatkan sinergi dan soliditas TNI-Polri. Berikan keyakinan kepada masyarakat bahwa TNI-Polri hadir sebagai representasi negara dalam memberikan jaminan keamanan dan ketertiban.
“Negara tidak boleh kalah dari kelompok intoleran, terorisme dan lainnya yang mengganggu keutuhan NKRI,” jelas Sigit.
Disisi lain, terkait penanganan bencana, kata Sigit, kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran cincin api atau ring of fire berpotensi terjadinya beberapa peristiwa bencana alam di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, Sigit menegaskan, seluruh personel Polri bisa hadir dengan cepat pada saat terjadinya bencana alam. Mengingat, hal itu sebagai representasi dari wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat ketika dalam keadaan sulit.
“Segera berikan dukungan terbaik kepada masyarakat untuk segera pulih dari bencana dan kembali melaksanakan aktivitas. Utamakan penyelamatan kepada masyarakat melalui kemampuan search and rescue yang dimiliki oleh personel Brimob Polri dengan dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki,” papar Sigit.
Menghadapi berbagai ancaman ini, mantan Kapolda Banten ini menyampaikan peran brimob akan menjadi semakin penting. Demi menjawab tantangan itu, kini Polri telah mengusulkan pengembangan Korps Brimob Polri.
Menurutnya, terdapat dua isu strategis yang harus dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi Korps Brimob Polri. Pertama, terkait dengan sumber daya manusia. Pengembangan struktur ini akan disertai dengan penambahan personel Korps Brimob Polri secara signifikan.
“Pendidikan dan pelatihan terhadap personel yang baru harus segera dilakukan. Personel yang baru bergabung harus segera memiliki standar kompetensi dan kedisiplinan yang dimiliki oleh Korps Brimob Polri. Sumber daya manusia harus menjadi modal utama penguatan Korps Brimob Polri,” ungkap Sigit.
Isu strategis kedua adalah penguasaan teknologi. Pengembangan struktur ini harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana yang modern. Korps Brimob Polri harus memanfaatkan teknologi mutakhir dalam pelaksanaan tugas menghadapi kejahatan berintensitas dan berkadar tinggi.
“Korps Brimob Polri harus mengikuti perkembangan teknologi ini. Ke depannya, Korps Brimob Polri harus mampu mengembangkan teknologi secara mandiri,” ujar Sigit.
Dalam kesempatan ini, mantan Kadiv Propam Polri ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Korps Brimob Polri atas dedikasi dan loyalitas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, untuk menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban berkadar dan berintensitas tinggi, termasuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan
“Ke depan, Korps Brimob Polri harus semakin profesional dan dicintai masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri,” ucap Sigit.
Dalam kesempatan yang sama, selain membuka rakernis, Sigit juga mengukuhkan enam Batalyon Pas Pelopor dan dua Detasemen Pas Gegana Korbrimob Polri, sebagai pasukan respon cepat Korbrimob Polri.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
