DILANS-Indonesia: 1 Maret, Merayakan Hari Kursi Roda Dunia 2022
Hari ini, 1 Maret diperingati sebagai International Wheelchair Day (#IWD) atau Hari Kursi Roda Dunia. Hari yang setiap tahun diperingati diseluruh dunia oleh penyandang disabiltas, khususnya yang berkursi roda.
Hari lain untuk melengkapi Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang biasa diperingati pada tanggal 3 Desember setiap tahunnya.
Peringatan IWD pertama kali digagas oleh Steve Wilkinson, warga Inggris, yang lahir pada tahun 1953 di kota Newcastle, Inggris.
Steve hampir sepanjang hidupnya mengalami gangguan mobilitas. Sejak umur dua tahun didiagnosa Spina Bifida.
Setelahnya berbagai alat bantu sudah tidak bisa dilepaskan dalam kesehariannya. Tongkat penyangga, dan kursi roda menjadi bagian yang tak terpisahkan. Lebih dari dua puluh lima tahun hidupnya didampingi kursi roda.
Pada tahun 2008 sebagai dedikasi dan rasa cinta pada ibunya yang menginspirasi hidupnya. Karenanya hari lahir ibunya, Joyce Wilkinson, 1 Maret dipakai sebagai pengingatnya.
Ini penggalan kutipannya yang saya ingat setelah membaca bukunya, “The History of International Wheelchair” yang dipublikasikan pada tahun 2015:
“It has become increasingly clear to me over the last 25 years that my wheelchair gives me freedom to get out and about, as it surely does with others.
I felt this freedom should be celebrated, as it no doubt applied to almost every other wheelchair user in the World. Therefore, in 2008, I was inspired to create International Wheelchair Day on 1st March. I chose that date as it was my late Mother, Joyce’s birthday so the day is dedicated to her.”
Terjemahan bebas yang disunting:
“Kini semakin jelas bagi saya, selama 25 tahun terakhir kursi roda telah memberikan saya kebebasan untuk pergi keluar dan berkeliling, begitupun pengguna kursi roda yang lainnya, merasakan kebebasan yang sama”
Saya merasa kebebasan ini harus dirayakan, karena tidak diragukan lagi diterapkan untuk hampir setiap pengguna kursi roda lainnya di Dunia. Karena itu, pada tahun 2008, saya terinspirasi untuk membuat Hari Kursi Roda Internasional pada 1 Maret. Saya memilih tanggal itu karena itu Ibu saya, Joyce, berulang tahun. Jadi hari itu didedikasikan untuknya.”
Buku ini didedikasikan pada warga Nepal yang mengalami gempa bumi dasyat pada tahun 2015, khususnya pada yang terlibat di Spinal Injury Rehabilitation Center di Kathmandu. Konon keuntungan buku ini kemudian didonasikan untuk mendukung pelayanan dan pengadaan kursi roda bagi warga ini yang terus meningkat kebutuhannya.
Ini kali pertama saya ikut merayakannya setelah kursi roda elektrik menjadi sahabat saya dalam keseharian sejak bulan Oktober 2021. Keputusan yang saya pertimbangkan dan renungkan sejak lama.
Mulai tahun ini dan seterusnya, saya berniat menjadikan hari ini sebagai hari untuk diperingati dalam kalender tahunan kehidupan saya. Barangkali pengingat bagi diri saya sendiri dan siapapun bahwa berkursi roda bukan akhir dari segalanya.
Ada pengalaman spiritual berbeda dibanding sebelum berkursi roda. Setiap putaran roda adalah semacam meditasi dan refleksi. Perasaan selalu campur aduk ketika berada di atasnya. Kadang merasa seperti mahluk “alien” ketika menghadapi tatapan penuh kereheranan.
Hampir enam bulan saya berada dijalanan, saya makin bisa melihat secara kasat mata apa yang terjadi di lapangan. Trotoar adalah salah satu contoh yang gampang diperiksa. Kursi roda bisa menjadi pendamping untuk mengaudit berbagai ketidaknyambungan dan konflik ruang di lapangan.
Mungkin saya bisa membangun hipotesis lapangan, “inklusivitas” tercapai apabila berbagai tatapan penuh keheranan ini sudah tidak terlihat. Para penyandang disabilitas yang berkursi roda sudah nyaman berada dalam lingkungan kesehariannya.
Barangkali sudah pas ketika kawan-kawan saya yang tergabung di Perhimpunan Pergerakan DILANS-Indonesia menetapkan lambang perhimpunan berupa ilustrasi simplifikasi manusia bergerak di atas kursi roda berbentuk lambang “infinity”. Simbol yang melukiskan semangat daya juang disabilitas dan lansia untuk maju menembus keterbatasan.
Menurut statistik WHO, dari seluruh penyandang disabilitas hanya 1 persen yang punya akses ke kursi roda. Karenanya perjuangan masih harus terus menerus digelindingkan.
Tanpa dukungan alat bantu sangat mustahil para penyandang disabilitas bisa mengembangkan dirinya untuk bertahan hidup, bahkan untuk sekedar standar subsisten sekalipun.
Selamat Hari Kursi Roda Dunia 2022
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengimbau agar pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk bisa memaksimalkan fasilitas yang ada. Hal ini termasuk yang berkaitan dengan upaya-upaya kerja sama yang telah dijalin dengan pihak luar, seperti Taspen dan BP Tapera.
“Untuk teman-teman (pegawai) yang masih aktif untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, baik Tapera maupun Taspen. Sehingga nanti pada saat memasuki masa purna bakti mempunyai nilai tambah yang bisa dimanfaatkan. Dari BP Tapera sudah menawarkan skema-skema ringan untuk kemudahan dalam kepemilikan rumah mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang sekarang masih aktif,” ujarnya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakart, Selasa (7/5/2024).
Pada acara ‘Pelepasan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen DPR RI Masa Purnabakti TMT 1 April dan 1 Mei 2024’, Indra menjelaskan bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan gamblang, ia menyampaikan bahwa kerja sama ini ditujukan agar mempermudah pegawai di lingkungan Setjen DPR RI untuk memiliki hunian sendiri.
“Kita juga sedang merintis dengan Tapera ke depan ini bagaimana nanti pegawai-pegawai semua yang belum memiliki rumah tinggal bisa ada keringanan-keringanan dengan skema yang memungkinkan dari BP Tapera. Sudah dibicarakan nanti tinggal ditindaklanjuti oleh Korpri dari Setjen DPR dan BP Tapera,” jelasnya.
Indra juga menyinggung adanya kerja sama dengan PT Taspen. Kerja sama yang telah terjalin lama ini dinilainya sudah berjalan dengan baik. Dalam acara tersebut, Indra juga memberikan apresiasi pada perwakilan PT Taspen yang senantiasa hadir pada setiap pelepasan pegawai Purna Bakti di Setjen DPR RI dan selalu memberikan informasi terperinci mengenai hak-hak pensiunan yang terkait layanan PT Taspen.
“Kalau dengan Taspen kita sudah bekerjasama dengan baik, pada saat memasuki masa pensiun per tanggal 1 semua hak-hak pensiun (para pegawai purnabakti) sudah langsung diberikan oleh Taspen,” kata Indra.
Tak hanya terkait dengan penyaluran uang pensiun, PT Taspen bersama Korpri Setjen DPR RI juga telah melakukan pembekalan-pembekalan pagi pegawai yang akan purnatugas. Pembekalan ini dilakukan pada dua atau satu tahun sebelum pegawai resmi purnatugas.
“Ada beragam kegiatan yang ditawarkan bagi para purnatugas. Tinggal mereka interest-nya kemana itu yang akan terus kita tawarkan kepada pegawai-pegawai yang satu tahun dua tahun sebelum masa purna tugas ditawarkan untuk mengikuti program itu,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Indra juga menyampaikan bahwa pensiunan Setjen DPR RI masih memiliki hak untuk mengakses beberapa fasilitas, utamanya adalah fasilitas layanan kesehatan. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi para pensiunan yang telah mencurahkan upayanya selama mengemban tugas mendukung kegiatan kedewanan.
Jakarta – Akhir ini tengah ramai perbincangan terkait tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi. Aksi demonstrasi pun gencar dilakukan mahasiswa, sebagaimana yang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
Berbagai cara telah ditempuh oleh mahasiswa untuk melunasi mahalnya UKT tersebut. Ada yang mencoba mencari beasiswa, menggadaikan barang-barang berharga, hingga harus berutang. Kasus berutang melalui pinjaman online ini juga sempat ramai, dikarenakan salah satu institusi perguruan tinggi, yaitu ITB, memfasilitasi penawaran penggunaan pinjaman online secara resmi menggunakan situs kampus. Pinjaman online ini dianggap merugikan bagi sebagian mahasiswa dikarenakan Tingkat bunga yang ditawarkan cukup tinggi, hingga 20 persen.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengaku prihatin dengan kondisi ini. Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024), ia menegaskan perguruan tinggi tidak selayaknya berdagang mencari untung dengan mahasiswa untuk pembangunan kampus.
Hetifah menyadari kenaikan UKT yang tinggi ini dimungkinkan karena adanya status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang memungkinkan perguruan tinggi memiliki kemandirian berupa otonomi baik di bidang akademik maupun non akademik. Perubahan status tersebut pun membuat PTN-BH memiliki kewenangan mutlak untuk menetukan arah kebijakan PTN tanpa intervensi dari luar.
Meskipun demikian, Hetifah menyayangkan, dengan adanya PTN-BH seharusnya PTN dapat meningkatkan reputasi maupun kualitas baik secara institusi maupun lulusan mahasiswa. PTN-BH diberikan keleluasaan untuk untuk mencari dana tambahan dari pihak swasta guna menjalankan aktivitas kampus atau Pembangunan infrastruktur lainnya. Namun, tegasnya, bukan berarti PTN ini bisa sewenang-wenang untuk menaikkan UKT mahasiswa.
“Kita tahu sendiri kondisi penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia saat ini seperti apa, peningkatan UKT 3 hingga 5 kali lipat sungguh tidak logis dan tidak relevan,” terang Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Karena itu, Hetifah mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap otonomi PTN-BH terkait jenis-jenis pendapatan terutama dari bidang akademik/pendidikan. Hal itu agar ada standar minimum dan maksimum nominal UKT, sehingga tidak memberatkan mahasiswa.
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri agenda 10th MIKTA Speakers’ Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024) siang waktu setempat. Agenda ini merupakan forum pertemuan konsultatif antara negara-negara kekuatan menengah (middle power) yang terdiri dari negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.
Forum ini mengusung tema ‘The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World’ atau ‘Aksi Parlemen yang Terkoordinasi untuk Membangun Dunia yang Lebih Damai, Seimbang, dan Adil’. Saat berbicara, dirinya mengingatkan agar para anggota MIKTA menjembatani perbedaan dan menurunkan ketegangan akibat polarisasi antar kekuatan besar.
“Negara anggota MIKTA perlu mendapat kepercayaan dari berbagai kekuatan besar untuk berperan sebagai honest broker. MIKTA juga perlu mendorong pelaksanaan tatanan internasional yang berbasis aturan (rules-based international order),” tutur Puan melalui rilis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Diketahui, honest broker kerap digunakan dalam kapasitas seseorang atau lembaga sebagai mediator yang netral. Honest broker menyampaikan pandangan dari dua sisi berbeda dalam sebuah persetujuan atau tidak persetujuan, sehingga membantu keduanya untuk mencapai kesepakatan bersama.
Pada 10th MIKTA Speakers’ Consultation sesi pertama yang membahas soal perdamaian global, ia berharap adanya dukungan untuk menguatkan reformasi tata kelola global terutama PBB. Sebagai model baru kerja sama lintas kawasan (cross-regional group). Menurutnya, MIKTA juga harus mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasannya masing-masing (regional order). “Karena perdamaian di kawasan dapat menjadi building block bagi perdamaian dan stabilitas global,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menekankan peran krusial parlemen untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ia menyebut melalui jaringan antar-parlemen, negara-negara MIKTA dapat memperkuat saling kepercayaan, dialog, dan kerja sama antar bangsa.
“Saya mengajak Parlemen negara-negara MIKTA untuk bersama menjadi pilar utama dalam membangun perdamaian dan stabilitas global. Dan kita harus menciptakan dunia yang lebih damai yang dapat menjamin keamanan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang kita wakili,” tandas Puan.
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Hadiri MIKTA ke-10, Puan Maharani Suarakan Perdamaian Dunia di Meksiko
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
