Kospin Jasa Pekalongan Catatkan Nama Sebagai Koperasi Pertama yang Masuk BEI
Jakarta – Kini Koperasi tidak lagi dipandang sebelah mata. Pasalnya, koperasi mulai berkiprah di lantai bursa. Tengok saja Kospin Jasa Pekalongan, melalui anak perusahaanya, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi (dengan kode saham JMAS- red) menggelar aksi korporasi berupa penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), di Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin (18/12).
Pencatatan saham perdana JMAS itu ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga yang didampingi Direktur PT Bursa Efek Indonesia Samsul Hidayat, Ketua Kospin Jasa Andy Arslan dan Direktur Utama PT. JMAS Ibrahim.
Dalam gelaran perdananya, perseroan melepas 1 juta saham dengan komposisi 600 ribu saham pendiri dan 400 ribu saham publik. Saham dilepas dengan harga Rp 140 perlembar. Begitu listing, saham JMAS langsung naik harganya menjadi Rp 238 per saham atau naik 70 % dibanding harga perdana.
“Ini adalah impian saya sebagai Menteri Koperasi dan UKM, dimana koperasi itu usahanya bisa masuk bursa efek. Dan hari ini sudah terjawab oleh koperasi Kospin Jasa, anak perusahaannya yang bergerak di asuransi jiwa, hari ini sudah masuk bursa efek. Dan spektakuler, hari ini langsung naik 70 %,” tutur Puspayoga.
Menurut dia, hal ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, buktinya saham JMAS langsung naik 70 % setelah di launching. Puspayoga juga mendorong koperasi-koperasi lian untk masuk bursa.
“Sebenarnya konsep bursa efek ini sama dengan koperasi. Jadi kalau sudah terbuka itu milik masyarakat, siapapun boleh beli saham. Jadi beda dengan PT, yang pengambilan keputusan adalah pemegang saham terbesar nah kalau koperasi yang memutuskan adalah anggota.” katanya.
Untuk itu, Puspayoga mendorong koperasi-koperasi yang mempunyai anak perusahaan yang telah membentuk PT untuk bisa masuk bursa efek. Dia berharap di tahun-tahun selanjutnya masih ada lagi yang bisa masuk bursa efek. Olehnya itu, koperasi-koperasi yang ada saat ini diminta untuk belajar ke Koperasi Jasa cara mempersiapkan anak perusahaannya untuk masuk bursa efek.
Sementara itu, Ketua Kospin Jasa Andi Arsyal mengungkapkan, masuknya JMAS ke bursa adalah kado terindah baggi HUT Kospin Jasa ke 44 yang jatuh pada 13 Desember lalu.
“Ini kado terindah baggi HUT Kospin Jasa ke 44 yang jatuh pada 13 Desember lalu,” ungkap Andi.
Sementara itu, Direktur IKNB OJK Moch Muchlasin mengatakan, OJK sangat mengapresiasi masuknya koperasi dalam industri perasuransian, yakni pendirian PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi oleh Kospin Jasa. Pasalnya, pendirian asuransi ini mendukung kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh Kospin.
“Pembiayaan itu terkait dengan risiko usaha. Kalau debitor bank sudah diasuransikan. Untuk mendukung anggota, usaha kecil peminjam tidak cukup diberi pembiayaan namun juga asuransi,” terang Muchlasin.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
