Disiplin Prokes Terbukti Berhasil Melewati Gelombang Ketiga di Berbagai Negara
Jakarta – Negara-negara dengan masyarakatnya yang disiplin protokol kesehatan (Prokes), terlepas kebijakan yang diterapkan terbukti berhasil melewati gelombang kasus COVID-19 yang diakibatkan varian Omicron. Hal ini terlihat di sejumlah negara-negara di Benua Eropa, Amerika hingga Australia. Namun, berbeda, negara-negara di benua Asia termasuk Indonesia tengah mengalami gelombang kenaikan kasus.
Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito, pengalaman negara-negara yang berhasil dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia. “Hal ini menunjukkan bahwa apapun variannya, kebijakannya, dan kondisi kasusnya, protokol kesehatan harus selalu diterapkan dengan disiplin,” Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (17/2/2022) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Secara global, dunia kini menunjukkan tren penurunan sekitar 60% dari puncak gelombang terakhir. Sementara Indonesia kasusnya terus naik hingga hampir 200 kali lipat dari titik terendahnya. Indonesia selalu mengalami kenaikan saat kasus dunia sudah melewati puncaknya yang berkaitan kebijakan karantina serta entry dan exit test pelaku perjalanan internasional yang ketat. Sehingga Indonesia berhasil menunda importasi kasus lebih lama dibanding negara lainnya.
Lalu, dalam skala benua, negara-negara di Eropa, Amerika Serikat dan Kanada, serta Australia telah melwati puncak kasus dan konsisten menurun kasusnya. Berbeda di benua Asia, sebagian besar tren kasusnya masih naik seperti di Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, dan Indonesia. Sebagian kecil lainnya telah menunjukkan tren penurunan kasus, diantaranya Jepang dan Filipina.
Mencermatinya lagi, negara-negara yang telah melewati puncaknya menunjukkan tren kematian dan perawatan di rumah sakit yang berbeda-beda. Ada 8 negara yakni Denmark, Swiss, Perancis, Jerman, Belgia, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi perhatian.
Pertama, kedelapannya mencatat rekor tertinggi melebihi puncak kasus sebelumnya. Kelipatan kenaikannya berkisar antara 3 – 9 kali lipat. Khusus Denmark, menjadi yang tertinggi mencapai 13 kali lipat dari puncak terakhirnya.
Kedua, kematian cenderung lebih rendah pada 6 dari 8 negara dibandingkan pada puncak sebelumnya dengan kisaran angka kematian 50 – 80% dibanding puncak terakhir. Hanya Denmark dengan angka kematiannya setara dengan puncak sebelumnya. Namun, di Amerika Serikat angka kematiannya justru lebih tinggi 20% dari puncak terakhirnya.
Ketiga, tren perawatan rumah sakit lebih rendah pada 5 dari 8 negara dibanding puncak terakhirnya dengan kisaran angka 30 – 50%. Di Perancis, tingkat perawatan justru sudah setara dengan puncak sebelumnya. Di Denmark dan Amerika Serikat tren perawatan justru mencapai angka tertinggi hingga 2x lipat dari puncak terakhirnya.
Lalu, jika dilihat dari kebijakan protokol kesehatan pada 8 negara tersebut, ada keterkaitannya. Terutama, kebijakan memakai masker dan larangan berkerumun. Seperti di Denmark, kenaikan kasusnya yang tertinggi hingga 13 kali lipat. Angka kematian menyamai puncak sebelumnya dan rekor tertinggi pada perawatan di rumah sakit mencapai 2x lipat puncak sebelumnya.
“Denmark situasinya paling signifikan. Nyatanya, jika dilihat dari segi kebijakan dan penerapan protokol kesehatan, bahkan Denmark tidak memberlakukan kebijakan wajib masker dan larangan berkerumun,” lanjutnya.
Amerika Serikat, angka kematiannya lebih tinggi 20% dari puncak sebelumnya dengan perawatan di RS mencapai rekor tertinggi 2x lipat puncak sebelumnya. Meskipun demikian, ternyata kebijakan wajib masker dan larangan berkumpul lebih dari 10 orang tidak terlaksana dengan baik. Terlihat dari banyaknya aksi demonstrasi dan penolakan dari masyarakat, khususnya terkait asas kebebasan.
Hal serupa di Perancis, dengan tren perawatan RS setara dengan pundak sebelumnya. Kebijakan wajib masker dan larangan berkumpul lebih dari 100 orang sudah diberlakukan. Namun, banyak terjadi aksi turun ke jalan dan penolakan penggunaan masker oleh masyarakat. Sementara, kebijakan 5 negara lainnya dengan wajib masker dan larangan berkumpul, berhasil menekan angka kasus, kematian, dan perawatan di RS.
Dari kondisi 8 negara tersebut, dapat diambil kesimpulan, kebijakan protokol kesehatan di Denmark mempengaruhi kasus, kematian dan perawatan di rumah sakit yang meningkat tajam. Namun, kebijakannya yang tidak dijalankan baik seperti di Amerika Serikat dan Perancis, nyatanya dapat memperburuk situasi. Dan, terlepas apapun kebijakannya, faktor kunci keberhasilan pengendalian adalah masyarakat yang dengan kesadaran tinggi menjalankan protokol kesehatan.
Indonesia, harus belajar dari negara-negara tersebut. Pemerintah telah melakukan upaya berlapis yang dirancang semata-mata untuk melindungi rakyatnya. Karenanya masyarakat harus melaksanakan kebijakan protokol kesehatan dengan kesadaran tinggi.
Adanya kebebasan yang melekat pada setiap orang, tidak menjadikannya bebas menempatkan orang lain pada situasi yang berisiko. Hingga mengakibatkan gejala berkepanjangan bahkan menghilangkan nyawa.
“Kebebasan juga tidak berarti kita bebas mengacuhkan keselamatan bersama. Ingat, pembatasan aktivitas yang harus diterapkan ketika kasus melonjak tidak hanya merugikan kita sebagai individu, namun juga menimbulkan penurunan ekonomi negara yang tidak sedikit jumlahnya,” pungkas Wiku.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap kegiatan study tour (tur belajar) yang sudah menjadi kegiatan ‘wajib’ di sekolah-sekolah. Hal tersebut Fikri sampaikan menyusul tragedi kecelakaan bus yang membawa siswa SMK Lingga Kencana Kota Depok saat melakukan study tour ke Ciater, Subang, Jawa Barat, baru-baru ini.
“Perlu dievaluasi menyeluruh mengenai tujuan, manfaat, dan kelayakan program yang sudah menjadi agenda tahunan di sekolah tersebut,” kata Fikri dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Lebih lanjut, ia menyampaikan belasungkawa kepada para keluarga korban tragedi kecelakaan tersebut. Maka dari itu, dirinya mendesak pihak yang bertanggung jawab dihukum sesuai dengan perundangan yang berlaku. Ia pun meminta pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi kegiatan study tour agar lebih terarah dan sesuai dengan asas, tujuan, dan kemanfaatan dalam Pendidikan para siswa.
“Misalnya perjalanan tur ke museum, pusat konservasi alam, atau instansi yang memberi edukasi dalam bidang-bidang tertentu,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Selain itu, kegiatan study tour yang bertujuan ke lokasi yang jauh, bahkan lintas provinsi dan lintas pulau sebaiknya ditinjau ulang. “Kegiatan ini tentu berbiaya besar dan bisa memberatkan bagi orangtua/wali siswa, kemudian ada faktor kelayakan dan keamanan yang harus dipenuhi dalam perjalanan tur jarak jauh tersebut,” urai Mantan Kepala Sekolah di suatu SMK di daerah Tegal tersebut.
Kegiatan study tour yang dilakukan di dalam kota juga dapat menjadi opsi yang terbaik, selain lebih murah dan lebih singkat waktu tempuhnya. “Tentu disesuaikan dengan tujuan dan manfaat yang mau diambil, karena kemungkinan besar masih banyak potensi di sekitar kota atau kabupaten sesuai domisili sekolah yang dapat menambah wawasan bagi siswa,” tambah dia.
Dengan begitu, sebenarnya kegiatan study tour dalam kota juga dapat membantu meningkatkan perekonomian UMKM di wilayah asal/ domisili sekolah tersebut. “Wawasan siswa juga tetap diperkaya melalui pengenalan potensi alam, ekonomi, sosial dan budaya di daerahnya sendiri,” tutupnya.
BERITA
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan perlu ada kajian lebih lanjut pasca dihapuskannya kelas BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang diwajibkan terhadap rumah sakit. Sebab, menurutnya, perubahan sistem tersebut, pasti akan memunculkan beberapa konsekuensi dari masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Konsekuensi tersebut tidak hanya terkait keharusan memenuhi kriteria fisik, melainkan juga harus memastikan adanya ketersediaan tenaga kesehatan dan juga obat-obatan yang terstandardisasi.
“Banyak rumah sakit yang tidak siap untuk mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara tentang kemampuan rumah sakit, (maka juga terkait) cash flow rumah sakit untuk membuat penyesuaian. Jadi kita minta untuk dilakukan kajian, kenapa? karena ketika kelas rawat inap standar ini diterapkan, diimplementasikan sudah pasti akan terjadi beberapa fenomena ya,” ujar Netty kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2024).
Diketahui, penghapusan Kelas BPJS Kesehatan menjadi KRIS tersebut merupakan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU tersebut lalu diturunkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Salah satunya yakni mengatur penerapan fasilitas ruang perawatan rumah sakit dengan 12 kriteria. Namun implementasinya selalu diundur oleh Pemerintah karena banyak rumah sakit yang tidak siap.
Konsekuensi yang akan terjadi di antaranya yakni adanya gejolak di antara peserta BPJS Kesehatan. Adanya KRIS ini bisa diartikan akan tidak adanya perbedaan antara kelas satu, dua dan tiga karena setiap kelas akan mendapatkan layanan yang sama dengan kamar yang sama. Untuk itu perlu pengkajian, baik mengenai Premi BPJS, Imigrasi Peserta, dan Insentif untuk rumah sakit swasta.
“Jika semua peserta akan mendapatkan layanan yang sama, berarti kan kita harus mulai menghitung atau melibatkan aktuaria untuk menghitung paket INA-CBG. Apakah betul jarum suntiknya, obatnya, alat infusnya itu sama? kalau kemudian semuanya mendapatkan layanan yang sama. Nah ini saya minta kemarin supaya dilakukan kajian apakah Premi BPJS nya masih seperti itu?,” ujarnya.
Imigrasi peserta juga dikhawatirkan akan terjadi, karena pasti banyak peserta yang menganggap tidak adanya perbedaan pelayanan yang didapatkan antara kelas satu, dua dan tiga sehingga semua akan memilih kelas yang rendah saja. “Karena (masyarakat) pasti berpikirnya sama-sama? (Ibaratnya) kok Tuan dengan Pekerja, (bayar preminya) sama. Atasan dengan bawahan (bayar preminya) sekarang sama gitu, bisa di ruangan yang sama, itu analoginya yang paling mudah,” jelas Politisi Fraksi PKS itu.
Kemudian insentif untuk rumah sakit swasta juga perlu dipikirkan, karena dengan adanya KRIS ini membuat rumah sakit swasta juga perlu melakukan penyesuaian. “Karena kan enggak ada anggaran dari pemerintah untuk rumah sakit swasta, berbeda dengan rumah sakit pemerintah. Ya pastinya mereka mendapatkan anggaran untuk bisa melakukan penyesuaian ruangan, tirai, kamar mandi dan seterusnya,” tambahnya
Namun, menurut Legislator dapil Jawa Barat VIII itu, catatan penting dalam penerapan KRIS ini bukan hanya soal kriteria fisik mengenai fasilitas pelayanan ruang inap saja, yang terpenting juga ketersediaan tenaga kesehatan dan obat bagi para pasien.
“Jadi jangan cuma kemudian kita merasa sudah memberikan layanan terbaik ketika kita bicara fisik, padahal kemudian ada dokter yang tidak datang pada jam prakteknya atau ketika pasien masih banyak dokter sudah pulang atau obat-obatan sebagiannya masih cost sharing, harus ambil dari kocek pasien. Nah hal seperti ini menurut saya perlu dibenahi. Kenapa? karena bagaimanapun ketika kita bicara kesehatan, yang sakit tidak bisa menunggu, yang miskin tidak dapat diabaikan,” tegasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan, melalui WWF 2024 diharapkan akan melahirkan komitmen bersama terkait air yang disepakati oleh seluruh Parlemen yang ada. Hal ini disampaikan dalam rangka World Water Forum (WWF) 2024 yang akan diselenggarakan di Bali pada 18-25 Mei 2024 mendatang.
“Yang pertama kan jelas untuk meng-evaluasi SDGs Nomor 6 tentang Air dan Sanitasi. Yang kedua bagaimana perspektif ini masa lalu ini harus dihadirkan. Contoh di Bali, karena saya orang Bali, ada Tri Hita Karana hubungan harmoni antara alam manusia dan Sang Pencipta. Yang kedua bagaimana di Bali, air yang disebut tirta selalu dimuliakan ada tempat sucinya, ada bagaimana kita melakukan penyucian dengan air juga, ada bagaimana air ini juga sangat dihormati, dihargai,” kata Putu usai rapat di ruang delgasi, Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Putu menilai pengelolaan air yang benar dapat menurunkan potensi terjadi konflik. Menurutnya, sudah banyak negara yang mengalami konflik karena air contohnya di Sungai Nil. Sementara itu telah terjadi perselisihan selama 10 tahun antara Mesir dan Ethiopia mengenai pasokan air di Sungai Nil. Kedua pihak mencari solusi internasional, namun perundingan yang dipimpin oleh Departemen Luar Negeri AS – dan diikuti oleh Uni Eropa dan PBB – hanya menghasilkan sedikit kesepakatan setelah empat tahun.
“Nah tentu kita harus merawat menata air bagaimana kita juga jangan sampai air ini menimbulkan konflik. Karena banyak negara sudah mulai ada konflik terhadap air di Sungai Nil, jadi Afrika ini sudah menjadi konflik. Nah tentu karena belum menuju potensi itu tentu kita harus mengelola bersama. Kita cari komitmen bersama agar akses terhadap air ini khususnya air bersih bisa diterima oleh masyarakat. Jadi artinya bisa diterima langsung dan masyarakat mendapat kesejahteraan jangan ada beban biaya yang tinggi untuk akses terhadap air,” ungkapnya.
“Nah tentu forum ini sangat monumental sehingga kita berpikir awal sudah baik kita tentu harus sukseskan ke depan. Dan forum ini juga kita memiliki komitmen bagaimana menggerakkan aksi parlemen untuk peduli terhadap air dan pada akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” tambahnya. Dengan tema WWF kali ini, “Mobilizing Parliamentary Action on Water For Shared Prosperity”, Putu menjelaskan Parlemen di WWF ingin mengeluarkan sebuah dokumen antara komitmen bersama maupun deklarasi.
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Mulyanto Desak Pemerintah Usut Kasus Tambang Emas Ilegal di Kalimantan
Baleg Serap Masukan Ahli, Bahas RUU Keimigrasian
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
