Kunjungi Desa Kanekes, Mensos Risma Saksikan Pembangunan Rumah Suku Baduy dan Serahkan Bantuan
Lebak – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi kampung Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Kamis (20/1/2022). Kunjungan Mensos untuk mengetahui dari dekat proses pembangunan rumah bantuan Kemensos.
Untuk menjangkau lokasi, Mensos harus melalui jalan berliku meniti pinggang pegunungan Kendeng. Kendaraan rombongan beberapa kali harus bergerak lambat karena jalan berliku dan curam.
Perjalanan dengan kendaraan berhenti di terminal terakhir dan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Dengan penuh kehati-hatian, Mensos dan rombongan sampai di lokasi perumahan masyarakat Baduy luar.
Tiba di lokasi Mensos menyaksikan langsung aktivitas warga suku Baduy yang sedang membangun rumah dengan dana bantuan Kemensos. Bantuan pembangunan rumah diberikan pasca insiden kebakaran yang melanda pemukiman mereka bulan Oktober 2021 lalu.
“Bagaimana ada kendala? Berapa lama dibutuhkan waktu untuk membangun rumah seperti ini?,” kata Mensos.
Dari Mursid, tokoh Baduy dalam, Mensos mendapatkan penjelasan untuk aktivitas pembangunan rumah diatur berdasarkan waktu tertentu tidak bisa setiap saat. Saat ini proses pembangunan sudah meliputi 18 unit rumah.
Untuk keperluan tersebut, total Kemensos mengucurkan bantuan sebesar Rp1.001.000.000. Rincian bantuan untuk pembangunan 24 rumah (@ Rp35 juta) senilai Rp840 juta. Bantuan jaminan hidup selama 3 bulan x 500 ribu total sebesar Rp36 juta dan bantuan stimulan perekonomian Rp25 juta x 5 kelompok sebesar Rp125 juta.
Sebagai bentuk kehormatan, Mensos menerima pengalungan tenun karya warga Baduy. Dalam kesempatan tersebut, Mensos berbincang tentang berbagai hal dengan para tokoh Baduy. Misalnya sejauh mana adat mengizinkan peternakan ayam, lele, dan pengembangan life skill seperti menjahit.
“Kalau beternak ayam atau ikan lele boleh ngga?” kata Mensos.
Kepala Desa Kanekes Jaro Saija menyatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dalam aturan adat. Bisa saja warga setempat menerima bantuan hewan ternak namun untuk dibiarkan hidup bebas, tidak bisa dipelihara dalam sistem peternakan.
Mensos juga bertanya kemungkinan diberikan bantuan keterampilan menjahit bagi kaum ibu suku Baduy. Kembali Jaro kembali menyatakan, bisa saja dilakukan namun tidak bisa menempati lokasi dimana mereka tinggal.
“Bisa menjahit tapi tidak di sini Bu. Bisa di bawah Bu (di Saung Kreatif Baduy, lokasi untuk umum di bawah/sisi luar kampung Baduy),” kata Jaro.
“Oh bisa ya. Kalau gitu nanti saya akan taruh mesin jahit di bawah ya. Ibu-ibu di sini bisa belajar menjahit,” kata Mensos, selanjutnya ia lebih banyak mendengarkan aspirasi dan pendapat dari warga Baduy.
Kepada Mensos, Jaro mengungkapkan keinginan warga untuk dapat memperbaiki akses pejalan kaki dari Saung Kreatif menuju kampung Baduy. Inilah jalan setapak yang dilalui Mensos dan rombongan. Kondisinya masih berupa tanah dan licin karena hujan.
“Kami perlu pengerasan jalan Bu. Supaya lebih nyaman untuk dilewati,” kata Jaro.
“Berapa biayanya? Berapa meter itu panjangnya? Saya kasih sekarang bisa ya uangnya,” kata Mensos. Bersamaan dengan itu, Mensos menyerahkan uang tunai Rp100 juta.
Para tokoh Baduy seperti Jaro dan Mursid menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mensos atas bantuan yang telah diberikan.
“Terima kasih atas bantuan ibu. Sudah jauh-jauh datang dari Jakarta ke kampung Baduy. Juga datang untuk memberikan bantuan,” katanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
