Presiden Jokowi: SDM Unggul Bekal Indonesia Bersaing dalam Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau
Bandung – Presiden Joko Widodo meyakini bahwa sumber daya manusia (SDM) yang unggul akan membawa Indonesia mampu bersaing dalam hal ekonomi digital. Untuk itu, Presiden meminta kepada pendidikan tinggi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar dari program pendidikan yang ditetapkan oleh universitas.
“Berikan mahasiswa kesempatan untuk belajar kepada siapa saja, di mana saja. Belajar kepada dunia industri silakan, belajar kepada dunia perbankan silakan,” ujar Presiden saat menyampaikan pengarahan pada acara Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) di Pusat Pembelajaran Arntz-Geise (PPAG) Unpar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 17 Januari 2022.
SDM unggul, tutur Presiden, harus mampu dipersiapkan karena dunia nantinya akan berubah menjadi hybrid, baik hybrid knowledge maupun hybrid skill. Oleh sebab itu, mahasiswa harus dipersiapkan untuk selalu siap belajar dalam rangka menghadapi perubahan yang terus bermunculan.
“Semua mahasiswa ke depan paham mengenai matematika, mengenai statistik, mengenai ilmu komputer, paham mengenai bahasa, bukan Inggris saja, tapi bahasa coding akan lebih penting nantinya,” lanjutnya.
Presiden menyebutkan, Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi digital. Pasar digital Indonesia bahkan tumbuh pesat jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kepala Negara memprediksi, pada tahun 2025, pasar digital Indonesia dapat meningkat sampai di angka USD146 miliar.
“Kita prediksi di 2025, pasar digital kita akan meningkat sampai di angka USD146 miliar. Ini artinya potensinya Rp2.100 triliun. Ini bagian yang muda-muda untuk ngerjain ini, jangan diambil oleh negara-negara lain,” tutur Presiden.
“Indonesia memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi digital di Asia Tenggara. Kita berkontribusi 40 persen ekonomi digital kita di Asia Tenggara,” tambahnya.
Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur guna mendukung transformasi digital di Tanah Air. Pada tahun 2021, pemerintah telah memulai proses konstruksi satelit multifungsi, Satelit Republik Indonesia (Satria-I). Selain itu, pembangunan stasiun pemancar juga telah mulai dilakukan di ribuan desa dan kelurahan guna mendukung akses jaringan 4G.
“Farming dan refarming spektrum frekuensi radio yang telah dilakukan untuk optimalisasi kualitas layanan jaringan 4G dan pengembangan jaringan 5G dan untuk menjalankan program analog switch off,” imbuhnya.
Selain transformasi ekonomi digital, Presiden mengatakan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk bertransformasi menuju ekonomi hijau dengan hasil produk hijau yang memiliki nilai tambah tinggi.
“Potensi energi baru terbarukan kita 418 gigawatt berarti 418 ribu megawatt, gede sekali. Kita memiliki sungai, ada 4.400 sungai yang kita miliki, ini bisa jadi hydropower. Kita memiliki arus bawah laut, dua pertiga kita adalah laut. Kita memiliki geotermal 29 ribu megawatt kita miliki, baru dipakai 2.000, artinya masih ada 27 ribu megawatt. Kita memiliki angin yang sudah kita coba di Jeneponto, di Sidrap, di Sulawesi, di Sukabumi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa pembangunan Kawasan Industri Hijau di Provinsi Kalimantan Utara juga masih terus berlangsung. Kepala Negara meyakini, keberhasilan pembangunan kawasan ini nantinya akan menjadi gerbang baru bagi Indonesia menjadi negara industri besar yang patut diperhitungkan dunia.
“Akan menjadi pintu gerbangnya di situ, Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara. Semoga ini dalam waktu 4, 5 tahun itu sudah bisa diselesaikan untuk yang tahapan pertama,” ucap Presiden.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
