Diskusi dan Bedah Buku “Jejak Listrik di Tanah Raja” Sambangi Kota Pahlawan
Surabaya – Jawa Pos bekerjasama dengan PT PLN, PJB dan KAPT, pada Sabtu, 15 Januari 2022 Pukul 13.00 menyelenggarakan acara Bedah buku dan diskusi di Gedung Graha Pena Surabaya. Adapun buku tersebut karya Eko Sulistiyo yang diberi judul Jejak listrik di Tanah Raja.
Acara bedah buku tersebut menghadirkan pembicara diantaranya Eko Sulistiyo, Komisaris PT PLN yang juga penulis Buku Jejak Listrik Di Tanah Raja, Gong Matua Hasibuan yang merupakan Direktur Utama PT PJB, Prof. Dr. Purnawan Basundoro, SS, M. Hum yang merupakan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, dan selaku Moderator acara Wuri Baskoro Catur Prasetyo
Acara yang diselenggarakan di kota pahlawan dan dihadiri Sekjend DPN KAPT, Achmad Fahruddin Kasino tersebut, di selenggarakan secara Road Show setelah sebelumnya dilakukan di Solo dan Jakarta.
Terkait bedah buku dan diskusi ini penting dilakukan karena selama ini sejarah kelistrikan di Indonesia masih kurang diminati di kalangan sejarawan. Padahal kajian tentang sejarah listrik ini masih didominasi pendekatan teknis dengan narasi rumus dan perhitungan yang mengerutkan dahi. Padahal masih banyak hal menarik lain yang bisa diungkap, seperti bagaimana munculnya budaya perkotaan akibat listrik sampai dengan pendirian pembangkit listrik.
Menurut Eko, Tema penting dari buku ini memberi wacana bahwa listrik tidak hanya soal gardu induk, PLN, dsb yang kelihatan hanya fisically, padahal listrik itu dalam sejarahnya telah melahirkan modernitas, kota-kota dengan adanya listrik menjadi katalisator bagi daerah-daerah, sementara daerah-daerah yang dilalui listrik otomatis menjadi berkembang.
Untuk itu eko menekankan pentingnya rasio elektrifikasi segera terpenuhi, karena keberadaan listrik telah banyak memberikan dampak turunan, misalnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dsb.
Daerah-daerah yang dilalui listrik terjadi kosmopolitanisme dan interkoneksi. Menurut temuan komisaris PLN tersebut, pada tahun 1920-an negara-negara besar telah melakukan hal yang sama, ketika negara-negara tersebut ingin melakukan kemajuan pembangunan, mereka minta elektrifikasinya terpenuhi.
Kehadiran listrik selain mendongkrak pertumbuhan ekonomi, juga meningkatkan partisipasi politik perempuan, karena dulunya posisi perempuan yang doministifikasi, setelah adanya listrik, partisipasi perempuan meningkat, mereka banyak waktu luang untuk membaca koran, mengikuti pertemuan-pertemuan politik, dsb.
Keberadaan listrik telah memudahkan perempuan untuk memasak,yang dulunya masak pakai manual,mencuci manual, setelah adanya listrik, mereka memakai mesin, pekerjaan menjadi cepat, sehingga mereka banyak waktu luang dan meningkatkan partisipasi politik.
Prof. Dr. Purnawan Basundoro, SS, M. Hum yang juga Dekan Unair, menekankan pentingnya sumber listrik dalam mempengaruhi sejarah perubahan kebudayaan, hal ini karena sebelum adanya listrik, penerangan kota tergantung obor, dengan adanya listrik, kota menjadi terang, dan terjadi dampak yang multidimensi dengan adanya kota yang terang. Salah satunya perubahan sosial.
Sementara itu, Gong Matua Hasibuan yang juga Direktur Utama PT PJB berkomitmen, pada prinsipnya PLN akan menghadirkan listrik dari sabang sampai merauke, dari Miangas sampai pulau rote, walaupun tidak mudah.
“pada prinsipnya kami berkomitmen menghadirkan listrik dari sabang sampai merauke, dari Miangas sampai pulau rote, entah bagaimanapun, walaupun itu tidak mudah,” tegas Gong Matua Hasibuan.
Miftahur Rahman, yang juga professional di bidang kelistrikan di Tanah Air dan sekaligus Wakil Bendahara DPN KAPT menilai, Buku Jejak Listrik di Tanah Raja tersebut sangat menarik karena menceritakan sejarah perkembangan kelistrikan di Indonesia khususnya di keraton Solo, tentang pemanfaatan energi baru terbarukan yang sudah dilakukan sejak dulu serta upaya mandiri yang dilakukan keraton solo dalam penyediaan listrik tanpa bergantung ke kolonial Belanda.
“Dengan demikian kita dapat belajar proses tersebut berlangsung sehingga kedepan hal-hal tersebut terutama semangat untuk mandiri serta lebih fokus dalam pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan untuk Menerangi Negeri,” pungkas Miftahur Rahman.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
