Rangkaian HUT ke-49, PDI Perjuangan Gelar Festival Kuliner Pendamping Beras
Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Festival Kuliner Pendamping Beras, sebagai rangkaian perayaan HUT ke-49 yang puncaknya pada 10 Januari 2022. Acara ini digelar di halaman depan Gedung Sekolah Partai, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2022).
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tampak menghadiri acara yang diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh Indonesia itu. Para peserta akan memamerkan langsung kreativitasnya mengolah bahan makanan pendamping beras.
Dalam kompetisi yang digelar hingga esok itu, para peserta dibagi dalam lima kategori. Yakni kreasi appetizer, kreasi main course, kreasi dessert, kreasi snack, dan kreasi soup. Dewan Juri perlombaan itu dipimpin oleh Samuel Wattimena.
Hasto hadir di lokasi bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Wiryanti Sukamdani dan Sri Rahayu. Mereka berkeliling mengunjungi setiap stan peserta. Tampak setiap grup menerima sambil memasak makanan kreasi yang disiapkan.
Tampak Hasto Kristiyanto juga sempat mencicipi makanan khas Kabupaten Minahasa Utara, yakni ongol-ongol singkong. Selain itu, Hasto juga mencoba kue lumpur sukun khas Kota Bekasi.
Acara itu berlangsung meriah. Sebab panitia juga menyediakan band dan penyanyi khusus dari Badan Kebudayaan Nasional Pusat (BKNP) PDI Perjuangan. Bahkan Hasto sempat menyumbangkan suara. Hasto menyanyikan dua buah lagu yang dia persembahkan khusus untuk menghibur peserta acara dan wartawan yang hadir meliput acara tersebut.
Saat ditanyai wartawan, Hasto menjelaskan bahwa festival kuliner ini menjadi penting karena sesuai dengan tema perayaan HUT PDIP ke-49. Yakni “Bangunlah Jiwa dan Badannya untuk Indonesia Raya”.
Maka dalam HUT ke-49 yang terjadi di masa pandemi tahun ketiga, PDIP ingin terus menggelorakan semangat optimisme, membangun jiwa dan badan yang sehat.
“Membangun badannya itu kan diperlukan asupan makanan yang bergizi. Karena itulah ada 10 makanan pendamping beras yang dilombakan pada hari ini. Dengan mengundang para juri dari chef profesional yang diharapkan dapat menggerakkan semangat Indonesia Raya yang berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan,” ujar Hasto.
Hasto mengatakan, lewat kegiatan ini, pihaknya juga ingin mengingatkan rakyat Indonesia bahwa Indonesia adalah negara kaya. Sehingga berbagai bahan makanan yang tersedia bisa diolah dan dikonsumsi selain beras. Ada talas, pisang, sukun, sagu, dan lain-lain.
“Yang didorong adalah semangat untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan, untuk kita lebih percaya kepada sumber pangan yang bisa didapatkan dari lingkungan sekitar kita, daripada pangan impor,” ujar Hasto.
PDI Perjuangan juga mendorong bahwa 10 bahan pendamping beras ini memiliki nilai keekonomian yang tinggi. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya untuk dikomersialkan. Apalagi d tengah pandemi, hal ini menjadi potensi bagi masyarakat dari sisi nilai ekonominya.
“Kembali kepada makanan yang ramah lingkungan, yang bisa kita produksi sendiri dan di dalam makanan mengandung science, visi, dan seni bagi kita untuk mencicipi dan berkreasi atas makanan nusantara yang begitu luar bisa. Agar kita juga tidak sedikit-sedikit impor beras,” urai Hasto.
“Dengan makan pendamping beras ini kita punya banyak alternatif memenuhi kebutuhan karbohidrat. Ada porang, sagu, talas, ada umbi-umbian, jagung, pisang, bahkan lebih dari 10 makanan pendamping beras itu. Dan semua ini bisa ditanam di dalam negeri,” pungkasnya.
Lebih jauh, Hasto juga mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong Pemerintah, lewat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperbanyak riset-riset pangan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Sebab bagi PDI Perjuangan, kedaulatan pangan berbeda dengan ketahanan pangan. PDI Perjuangan lebih memilih kedaulatan pangan, yang berarti Indonesia harus bisa memproduksi sendiri bahan pangan, tak melulu impor.
“Dan itu harus didukung oleh riset yang banyak dan kuat,” pungkas Hasto.
Ketua DPP PDI Perjuangan Wiryanti Sukamdani menjelaskan ada 305 orang peserta dalam festival kuliner ini. Hari ini akan dipilih para pemenangnya. Sementara esok hari, akan diadakan pameran kuliner dari seluruh Indonesia, yang dibuat dari bahan 10 pendamping beras. Acara ini pun diikuti dari 34 provinsi.
“Kita juga menulis buku khusus kuliner non beras atau makanan pendamping beras yang jumlahnya di atas 550 menu dan itu tidak hanya enak, tapi harus murah, dan harus bergizi. Gizinya kita ukur juga. Buku ini meneruskan karya buku Bung Karno yang berjudul Mustika Rasa, dan buku kali ini khusus pendamping beras. Itu semua kita lakukan dalam HUT ke-49,” urai Wiryanti.
Sebelumnya, PDI Perjuangan juga menyiapkan Senam Indonesia Cinta Tanah Air, yang diproyeksikan mencetak rekor dunia untuk pelaksanaan senam bersama terbesar. Jadi selain asupan makanan sehat, ditambah lagi senam, maka jiwa dan badan rakyat Indonesia akan selalu sehat.
“Dengan semangat rasa cinta tanah air dan pada 10 Januari nanti Senam Indonesia Cinta Tanah Air. Ini akan diresmikan oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi gerakan hidup sehat. Gerakan membangun jiwa dan badannya untuk Indonesia Raya,” tegas Hasto.
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
