Rangkaian HUT ke-49, PDI Perjuangan Gelar Festival Kuliner Pendamping Beras
Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Festival Kuliner Pendamping Beras, sebagai rangkaian perayaan HUT ke-49 yang puncaknya pada 10 Januari 2022. Acara ini digelar di halaman depan Gedung Sekolah Partai, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2022).
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tampak menghadiri acara yang diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh Indonesia itu. Para peserta akan memamerkan langsung kreativitasnya mengolah bahan makanan pendamping beras.
Dalam kompetisi yang digelar hingga esok itu, para peserta dibagi dalam lima kategori. Yakni kreasi appetizer, kreasi main course, kreasi dessert, kreasi snack, dan kreasi soup. Dewan Juri perlombaan itu dipimpin oleh Samuel Wattimena.
Hasto hadir di lokasi bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Wiryanti Sukamdani dan Sri Rahayu. Mereka berkeliling mengunjungi setiap stan peserta. Tampak setiap grup menerima sambil memasak makanan kreasi yang disiapkan.
Tampak Hasto Kristiyanto juga sempat mencicipi makanan khas Kabupaten Minahasa Utara, yakni ongol-ongol singkong. Selain itu, Hasto juga mencoba kue lumpur sukun khas Kota Bekasi.
Acara itu berlangsung meriah. Sebab panitia juga menyediakan band dan penyanyi khusus dari Badan Kebudayaan Nasional Pusat (BKNP) PDI Perjuangan. Bahkan Hasto sempat menyumbangkan suara. Hasto menyanyikan dua buah lagu yang dia persembahkan khusus untuk menghibur peserta acara dan wartawan yang hadir meliput acara tersebut.
Saat ditanyai wartawan, Hasto menjelaskan bahwa festival kuliner ini menjadi penting karena sesuai dengan tema perayaan HUT PDIP ke-49. Yakni “Bangunlah Jiwa dan Badannya untuk Indonesia Raya”.
Maka dalam HUT ke-49 yang terjadi di masa pandemi tahun ketiga, PDIP ingin terus menggelorakan semangat optimisme, membangun jiwa dan badan yang sehat.
“Membangun badannya itu kan diperlukan asupan makanan yang bergizi. Karena itulah ada 10 makanan pendamping beras yang dilombakan pada hari ini. Dengan mengundang para juri dari chef profesional yang diharapkan dapat menggerakkan semangat Indonesia Raya yang berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan,” ujar Hasto.
Hasto mengatakan, lewat kegiatan ini, pihaknya juga ingin mengingatkan rakyat Indonesia bahwa Indonesia adalah negara kaya. Sehingga berbagai bahan makanan yang tersedia bisa diolah dan dikonsumsi selain beras. Ada talas, pisang, sukun, sagu, dan lain-lain.
“Yang didorong adalah semangat untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan, untuk kita lebih percaya kepada sumber pangan yang bisa didapatkan dari lingkungan sekitar kita, daripada pangan impor,” ujar Hasto.
PDI Perjuangan juga mendorong bahwa 10 bahan pendamping beras ini memiliki nilai keekonomian yang tinggi. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya untuk dikomersialkan. Apalagi d tengah pandemi, hal ini menjadi potensi bagi masyarakat dari sisi nilai ekonominya.
“Kembali kepada makanan yang ramah lingkungan, yang bisa kita produksi sendiri dan di dalam makanan mengandung science, visi, dan seni bagi kita untuk mencicipi dan berkreasi atas makanan nusantara yang begitu luar bisa. Agar kita juga tidak sedikit-sedikit impor beras,” urai Hasto.
“Dengan makan pendamping beras ini kita punya banyak alternatif memenuhi kebutuhan karbohidrat. Ada porang, sagu, talas, ada umbi-umbian, jagung, pisang, bahkan lebih dari 10 makanan pendamping beras itu. Dan semua ini bisa ditanam di dalam negeri,” pungkasnya.
Lebih jauh, Hasto juga mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong Pemerintah, lewat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperbanyak riset-riset pangan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Sebab bagi PDI Perjuangan, kedaulatan pangan berbeda dengan ketahanan pangan. PDI Perjuangan lebih memilih kedaulatan pangan, yang berarti Indonesia harus bisa memproduksi sendiri bahan pangan, tak melulu impor.
“Dan itu harus didukung oleh riset yang banyak dan kuat,” pungkas Hasto.
Ketua DPP PDI Perjuangan Wiryanti Sukamdani menjelaskan ada 305 orang peserta dalam festival kuliner ini. Hari ini akan dipilih para pemenangnya. Sementara esok hari, akan diadakan pameran kuliner dari seluruh Indonesia, yang dibuat dari bahan 10 pendamping beras. Acara ini pun diikuti dari 34 provinsi.
“Kita juga menulis buku khusus kuliner non beras atau makanan pendamping beras yang jumlahnya di atas 550 menu dan itu tidak hanya enak, tapi harus murah, dan harus bergizi. Gizinya kita ukur juga. Buku ini meneruskan karya buku Bung Karno yang berjudul Mustika Rasa, dan buku kali ini khusus pendamping beras. Itu semua kita lakukan dalam HUT ke-49,” urai Wiryanti.
Sebelumnya, PDI Perjuangan juga menyiapkan Senam Indonesia Cinta Tanah Air, yang diproyeksikan mencetak rekor dunia untuk pelaksanaan senam bersama terbesar. Jadi selain asupan makanan sehat, ditambah lagi senam, maka jiwa dan badan rakyat Indonesia akan selalu sehat.
“Dengan semangat rasa cinta tanah air dan pada 10 Januari nanti Senam Indonesia Cinta Tanah Air. Ini akan diresmikan oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi gerakan hidup sehat. Gerakan membangun jiwa dan badannya untuk Indonesia Raya,” tegas Hasto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
