Gubernur Imbau Bupati/Wali Kota Pantau Masa Kadaluarsa Vaksin dan Pelaksanaan PTM 100 Persen di Jateng
Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta semua kepala daerah pantau pelakasanaan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) 100 persen dan percepatan vaksinasi bagi daerah yang memiliki stok vaksin menjelang masa kadaluarsa.
Peringatan itu disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di ruang rapat Gedung A lantai 2 kompleks Pemprov Jawa Tengah, Senin (3/1/2021). Rapat ini dihadiri pula Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.
Pada sejumlah daerah yang memiliki stok vaksin akan kadaluarsa pada 13 Januari nanti, Gubernur meminta mereka segera melakukan percepatan vaksinasi. Jika mengalami kesulitan, mereka diminta segera koordinasi dengan dirinya.
“Cilacap, ada 13 ribu lebih vaksin yang akan kadaluarsa pada tanggal 13 Januari nanti. Pati ada 23 ribuan dosis, Grobogan ada 1.010 dosis, Jepara ada 4.270 dosis, Kebumen 3.630 dosis, Pemalang 8000 dosis, Purworejo 11 ribuan dosis dan daerah lain. Saya minta segera disuntikkan agar tidak terbuang sia-sia,” tegasnya.
Selain ada yang akan kadaluasa tanggal 13 Januari, ada juga yang akan kadaluarsa akhir bulan. Mayoritas merek Astrazeneca.
Terkait capaian vaksinasi di Jawa Tengah, Gubernur menyampaikan sudah 22,8 juta atau 79,49 persen warga yang sudah divaksin dosis pertama. Sementara untuk dosis kedua, total sudah ada 17,3 juta atau 60,35 persen. Meski begitu masih terdapat dua kabupaten yang belum mencapai target 70 persen.
“Memang masih ada dua daerah yang menjadi perhatian kita, yakni Kabupaten Tegal dan Pemalang. Di dua daerah itu, vaksinasi dosis pertama belum mencapai 70 persen. Akan kita dorong dan dampingi terus menerus agar bisa dilakukan
Kepada Gubernur, Sekda Kabupaten Tegal, Joko Mulyono mengatakan, sejumlah daerah di wilayahnya menolak divaksin karena dipengaruhi oleh tokoh setempat. Meski begitu, dia mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan TNI/Polri mengatasi kendala tersebut sehingga target vaksinasi 70 persen di Kabupaten Tegal terpenuhi.
Mengetahui alasan kendala itu, Gubernur menyampaikan pihaknya juga akan ikut membantu. Pemprov akan menghadirkan Wakil Gubernur yang juga seorang ulama untuk melakukan pendekatan.
Tidak hanya mengingatkan tentang vaksin yang sudah akan kadaluarsa, pada rapat itu Gubernur juga meminta para kepala daerah untuk memantau pelaksanan pembelaran tatap muka (PTM) 100 persen yang dimulai pada hari ini.
“Saya mengingatkan kepada kawan-kawan, karena sudah ada yang melaksanakan PTM 100 persen. Hari ini hari pertama, saya minta semua melapor dan memastikan betul prokesnya berjalan. Semua guru dan siswanya sudah divaksin,” katanya.
Untuk sekolah selevel SMA/SMK dan SLB diminta melaporkan langsung kepada provinsi. Dari laporan yang sudah didapat, diketahui terdapat seratusan SMA/SMK dan SLB yang melakukan PTM 100 persen. Sementara untuk level SD/SMP, yang pelaporannya langsung pada bupati/wali kota untuk dilanjutkan pada Gubernur, data itu belum diterima.
“Untuk SD/SMP belum ada laporan, tapi saya minta agar jenjang itu dipantau betul. Karena kalau siswa SMA sederajat itu, logikanya, mereka bisa menjaga dirinya, tapi kalau anak-anak SD ini saya yang masih deg-degan, karena mereka belum disuntik (vaksin). Maka harus ketat betul pengawasannya,” ucapnya.
Gubernur juga mengingatkan kepada bupati/wali kota agar PTM 100 persen tidak dilaksanakan di pada jenjang TK/SD atau anak usia 6-11 tahun yang belum divaksin.
Pada agenda terakhir yang membahas evaluasi pelaksanaan pengetatan selama Natal dan tahun baru di Jawa Tengah, Gubernur terlihat lebih sumringan. Selain tidak terjadi lonjakan pergerakan, objek wisata juga tertib mematuhi aturan. Gubernur juga bersyukur hingga saat ini varian Omicron juga belum ditemukan masuk ke Jawa Tengah.
“Alhamdulillah semua bisa terkendali dengan baik. Namun demikian kita tetap koordinasi dengan otoritas kesehatan, kita tunggu apakah ada efek Covid-19 selama masa inkubasi. Mudah-mudahan tidak (ada) dampak, meski begitu kalau terjadi sesuatu pengendalian yang baik insyaalah bisa kita lakukan,” katanya usai memimpin rapat koordinasi penangaan Covid-19 di kantornya, Senin (3/1).
Atas pencapaian itu Gubernur berterimakasih kepada semua pihak, termasuk bupati/wali kota, TNI Polri dan instansi terkait yang bekerja keras selama libur Nataru. Ia juga berterimakasih kepada masyarakat yang telah mendukung dengan tidak bepergian selama Nataru.
“Kondisi Covid-19 di Jateng sekarang sudah flat bahkan cenderung melantai. Mudah-mudahan masyarakat sadar (prokes) agar ekonomi bisa bergerak kembali,” ucapnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
