Presiden Targetkan Pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi Rampung 2019
Bogor – Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya hari ini meninjau pembangunan bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat 15 Desember 2017. Pembangunan bendungan di wilayah hulu Sungai Cisukabirus ini merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Jakarta.
“Ini kita ingin juga menyelesaikan masalah banjir yang ada di Jakarta. Kita bekerja di hulunya. Jadi yang mau kita kerjakan sekarang ini adalah waduk Sukamahi dan waduk Ciawi. Sudah dimulai, pembebasan lahan sudah 22 persen,” ujarnya.
Pembangunan kedua waduk tersebut ditargetkan untuk dapat selesai pada pertengahan 2019 mendatang. Kepala Negara menyebut, beroperasinya waduk tersebut akan mampu mengurangi potensi banjir di Jakarta sebesar 30 persen.
“Dengan adanya dua waduk ini akan ada pengurangan jumlah air yang masuk ke Jakarta 30 persen. Artinya mengurangi banjir di Jakarta 30 persen,” tuturnya.
Adapun di wilayah hilir, di Jakarta sendiri, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat rutin mengerjakan normalisasi Sungai Ciliwung. Normalisasi sungai mendesak dilakukan karena diketahui lebar sungai yang semakin menyempit.
“Hulu dan hilir semua harus dikerjakan. Hulunya sudah untuk waduk Sukamahi dan Ciawi. Di hilirnya, di Jakarta, Kementerian PU terus mengerjakan pelebaran Sungai Ciliwung,” ucapnya.
Jadwal waktu pelaksanaan dihitung mundur (Biro Pers Setpres)
Selain itu, Kepala Negara mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bersama-sama berupaya mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Ia berharap agar pemerintah provinsi fokus menangani hal-hal lain yang berkaitan dengan pengendalian banjir ini.
“Kita harapkan juga pemerintah provinsi ini mengerjakan hal-hal yang berkaitan seperti drainase, sungai-sungai kecil, dan pemeliharaan waduk-waduk yang ada di Jakarta. Itu akan sangat mengurangi (bajir). Jadi waduk Sunter, Pluit, Melati, dan Setiabudi semuanya harus dibersihkan terus,” kata Presiden.
Selain itu, pihaknya juga masih terus mengupayakan pembangunan sodetan Ciliwung. Sodetan itu direncanakan untuk mengalirkan air dari sungai ke Kanal Banjir Timur sehingga debit air yang masuk ke pintu air akan berkurang.
“Ini sebentar lagi selesai. Sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Banjir Kanal Timur. Itu akan sangat mengurangi banjir yang ada di Jakarta,” ungkapnya.
Presiden meyakini, apabila pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bekerja sama dalam melakukan pengendalian banjir Jakarta, maka bukan tidak mungkin persoalan yang menjadi momok bagi warga Jakarta itu akan dapat ditangani.
“Pusat mengerjakan, pemerintah provinsi mengerjakan, semuanya harus konsisten mengerjakan. Insyaallah akan menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta,” ujarnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Rencana Sejak 2004
Meninjau suasana lembah bakal waduk yang sedang dibangun (Biro Pers Setpres)
Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan bahwa pembangunan dua waduk yang berada di wilayah Jawa Barat tersebut telah direncanakan sejak tahun 2004/2005, saat dirinya menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
“Pemecahan masalahnya baru sekarang. Alhamdulillah, ini berkah karena saya juga Gubernur Jawa Barat,” ucap Ahmad Heryawan.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
