Menkominfo Tambah Target Pelatihan Talenta Digital Tahun 2022
Jakarta – Presiden Joko Widodo menyatakan Pemerintah menyiapkan peningkatan sumberdaya manusia untuk melakukan akselerasi transformasi digital nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menjalankan program pelatihan digital dalam tiga tingkatan, untuk membekali peserta dengan keterampilan dasar melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD). Adapula pelatihan tingkat menengah dalam Program Digital Talent Scholarship (DTS) serta tingkat atas melalui Program Digital Leadership Academy (DLA).
Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan tahun 2022, target peserta tiga tingkatan pelatihan itu akan ditambah lebih banyak dan memperluas kerja sama dengan mitra.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur harus juga bisa digunakan dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat atau istilah beliau hilirisasi. Dalam rangka hilirisasi ini, maka ada banyak yang harus kita lakukan termasuk untuk mempersiapkan tersedianya sumberdaya manusia atau talenta digital yang memadai,” ujarnya dalam Forum Pemimpin Redaksi “Mendigitalkan Indonesia: Retrospeksi 2021 dan Outlook 2022 Kementerian Kominfo, di Grand Hyatt Jakarta Pusat, Selasa (28/12/2021), dikutip dari siaran pers Kominfo.
Menurut Menteri Johnny, pengembangan kapasitas SDM digital bukan hanya tugas Kementerian Kominfo semata. Ada peran kementerian dan lembaga serta ekosistem di Indonesia, Namun, sejalan dengan pembangunan infrastruktur digital yang berlangsung, Kementerian Kominfo juga meningkatkan kapasitas talenta digital agar bisa memanfaatkan infrastruktur yang ada.
“Kita mempunyai infrastruktur TIK tapi kita tidak siap dengan sumberdaya manusianya, sehingga Kominfo mengambil inisiatif untuk melakukan program terkait dengan peningkatan kualifikasi dan kualitas sumberdaya manusia digital Indonesia dimulai dari level yang paling bawah yaitu basic skills,” jelasnya.
Target Meningkat
Menkominfo menyatakan capaian GNLD atau peserta pelatihan kecakapan digital tingkat dasar tahun 2021 hampir 98,87% atau total 12.307.498 orang. Tahun depan, yang mengikuti GNLD. Untuk tahun 2022, Kementerian Kominfo kembali menargetkan 12,5 juta orang peserta.
“Tahun depan kita akan lanjutkan ini dengan jumlah yang sama, tetapi belum tersedia di APBN anggarannya sehingga kami akan mencari dana atau sumber pembiayaan baru, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sekitar 12 setengah juta lagi tahun depan. Dengan harapan di akhir tahun 2024, 50 juta penduduk Indonesia sudah mendapat pelatihan digital tingkat basic,” jelasnya.
Menurut Menteri Johnny, dari total sekira 270 juta orang Indonesia, masih relatif sedikit yang memahami digitalisasi. Melalui Program GNLD, Kementerian Kominfo bersama ekosistem menyediakan pelatihan untuk mengenalkan dasar-dasar literasi digital.
“Tanpa melibatkan dan menghadirkan masyarakat untuk mengambil bagian di dalam ruang digital, maka infrastruktur TIK yang kita bangun tidak akan optimal pemanfaatannya,” jelasnya.
Program GNLD yang pernah mendapat Prize Winner dari International Telecommunication Union PBB tahun 2020 itu memberikan pelatihan kepada masyarakat di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Ada empat kurikulum dasar yang diajarkan antara lain kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital.
“Kami mengambil inisiatif lebih proaktif untuk melakukan gerakan ini dengan harapan kementerian dan lembaga, dan pemerintah daerah lakan meneruskannya dan memperbanyak. Karena memang kebutuhan kita sangat besar, tidak bisa sukses kita nanti seperti pelaku UMKM dan ultra mikro onboarding kalau kita tidak menyiapkan mereka untuk punya kecakapan digital tingkat basic,” jelas Menkominfo.
Di tingkatan menengah, Kementerian Kominfo melaksanakan Program Digital Talent Scholarship. Target Program DTS melatih setidaknya 600 ribu talenta digital setiap tahun untuk mencapai target ketersediaan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan.
“Kominfo mengambil inisiatif sudah beberapa tahun terakhir ini, tahun 2021 cukup agresif dengan menyiapkan 100 ribu pelatihan bagi para milennial Indonesia tamatan SLTA dan sarjana. Tahun depan, saya harapkan program ini melatih sekitar 200 ribu peserta dan ini juga kerjasama dengan lebih dari 100 perguruan tinggi di Indonesia dan perusahaan global,” tutur Menteri Johnny.
Menurut Menkominfo, realisasi target peserta Program DTS tahun 2021 berjumlah 131.204 orang peserta. Mereka telah mengikuti berbagai program pelatihan berkaitan dengan cloud computing, artificial intelligence, internet of things, virtual reality, augmented reality hingga coding.
“Program ini bekerjasama dengan banyak global technology company, baik dari Amerika, Eropa maupun Asia. Mulai dari Cisco, Apple, Microsoft, Huawei, Samsung, ZTE dan lain sebagainya mengambil bagian di dalam ini untuk ketersediaan tenaga-tenaga digital atau keahlian digital di tingkat menengah,” paparnya.
Sedangkan di tingkat atas atau advance, Kementerian Kominfo menjalankan Program Digital Leadership Academy (DLA) untuk penyiapan dan pelaksanaan kebijakan digital. Program itu dilaksanakan untuk melatih pegawai sektor publik mencakup pemerintah pusat dan daerah dan startup founder di sektor privat.
Dalam Program DLA tahun 2021, Kementerian Kominfo bermitra dengan empat perguruan tinggi ternama di dunia yakni Tsinghua University, National University of Singapore di Singapura, Oxford University di Inggris dan Harvard Kennedy School di Amerika Serikat.
“Tahun 2021 ini sebanyak 306 peserta, tahun 2022 program ini akan dikembangkan dengan target 400 pimpinan lembaga publik dan C-level mengikuti program DLA yang harapan kami bekerjasama dengan 8 universitas top dunia,” jelasnya.
Selain Menteri Johnny, Forum Pemimpin Redaksi dihadiri Sekretaris Jenderal, Mira Tayyiba; Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika yang menjadi Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informastika, Ismail; dan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong.
Hadir pula, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Anang Latif; serta pemimpin redaksi media terkemuka di Indonesia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
