Menkominfo Ajak Operator Telekomunikasi dan Lembaga Penyiaran Gemakan Presidensi G20 Indonesia
Jakarta – Sejak 1 Desember 2021, Republik Indonesia memegang mandat Presidensi G20 selama setahun ke depan. Presiden Joko Widodo menyatakan sukses Keketuaaan Indonesia dalam G20 ditandai dengan penyelenggaraan G20 Summit dan substansi.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak operator telekomunikasi dan lembaga penyiaran untuk memperkuat penyebarluasan informasi Presidensi G20 Indonesia ke seluruh penjuru tanah air.
“Kita perlu mengambil langkah-langkah agar Keketuaan Indonesia dapat diwujudkan baik yang menggema ke dalam di tanah air maupun menggema keluar untuk manfaat kita semua,” ujarnya dalam Rapat bersama Operator Telekomunikasi dan Lembaga Penyiaran terkait Dukungan Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia di Kantor Pusat Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2021).
Menurut Menkominfo, Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan dua indikator kesuksesan Presidensi G20 Indonesia yaitu penyelenggaraan G20 Summit dan subtansi dalam Sherpa, Finance Track, dan Working Group serta event yang berlangsung.
“Kita sama-sama juga sudah tahu bahwa Indonesia sudah terima Presidensi G20. Dan telah disampaikan kepada masyarakat nasional dan masyarakat global sejak 1 Desember yang lalu. Namun, masih ada satu hal yang perlu kita bicarakan bersama yaitu resonansi Keketuaan Presidensi G20 Indonesia,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Menteri Johnny kembali menegaskan untuk menyukseskan Keketuaan Indonesia dalam G20 diperlukan resonansi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
“Hal itu diperlukan agar Keketuaan Indonesia dalam penyelenggaraan G20 tahun depan dapat menggema di seluruh penjuru tanah air. Ini yang perlu kita bicarakan bersama yaitu resonansi Keketuaan Presidensi G20 Indonesia,” tegasnya.
Menkominfo menjelaskan pelaksanaan diskusi bersama operator telekomunikasi dan penyiaran ditujukan untuk berbagi kesamaan cara pandang dan langkah bersama agar membuat G20 menggema ke dalam dan ke luar negeri.
“Evaluasi ini di bulan pertama Keketuaan kita. Masih ada 11 bulan dalam perjalanan kita ini bagaimana kita menggemakan itu. (Lewat rapat ini) supaya kita share kesamaan bahwa Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang lebih untuk membuat G20 menggema ke dalam dan ke luar,” tuturnya.
Menurut Menteri Johnny, jika pesan Presidensi G20 Indonesia dapat tersampaikan dengan baik, maka bangsa Indonesia akan memiliki harapan agar kesuksesan keketuaan dalam G20 akan memiliki manfaat.
“Kalau tidak, keketuaan kita seremonial. Tetapi semangatnya adalah bagaimana kita dorong agar hasilnya jelas. Saya ingin meneruskan apa yang harus kita bangun, karena Bapak Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia harus mengambil kesempatan untuk menyampaikan tagline guna melompat lebih jauh dan mengambil keputusan lebih cepat,” tandasnya.
Menkominfo menyatakan, penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia juga menjadi wahana mempromosikan Indonesia melalui kegiatan besar lain yang berlangsung. Menteri Johnny menyontohkan penyelenggaraan Super Bike dan Moto GP, atau event sejenis. Oleh karena itu, Menkominfo mengharapkan masyarakat dan dunia usaha bisa terlibat aktif dan memadukan semangat.
“Sekarang kita mau industri telekomunikasi, industri penyiaran dan media memiliki semangat menjadi satu kekuatan yang besar. Kalau masyarakat tidak ikut, dunia enggak tahu yang mau kita buat, (bagaimana) bisa kita loncat? Ini menjadi satu paketnya sebetulnya, bagaimana mempromosikan Indonesia,” paparnya.
Menurut Menteri Johnny, kesuksesan yang menggema dapat diukur dari hasil penyelenggaraan beberapa kegiatan nasional. Menkominfo menyontohkan Peringatan 17 Agustus yang penyelenggaraannya menggema di seluruh wilayah Indonesia.
“Begitu kita laksanakan kegiatan 17 Agustus, semua rakyat merasa mengambil bagian di dalamnya. Jadi, bagaimana kita juga harus membuat Presidensi G20 Indonesia bisa seperti itu. Saya belum lihat bendera-bendera G20. Kalau 17 Agustus itu kan jelas, di pagar-pagar rumah, setiap kantor, bahkan bahkan masuk gang-gang (di kampung dan perumahan),” jelasnya.
Menteri Johnny juga menyatakan gema pelaksanaan Peringatan 17 Agustus tampak dalam Gapura Dirgahayu Indonesia yang sudah muncul sebagai gerakan masyarakat terlihat.
“Namun, yang G20 belum. Bagaimana menyampaikan pada masyarakat kita dan kepada dunia supaya ada hal yang khusus dari Indonesia,” tandasnya.
Menkominfo mengingatkan dalam Presidensi G20 Indonesia akan ada pula forum yang melibatkan pengambil keputusan dari perusahaan dan melibatkan industri di Indonesia. Oleh karena itu, Menkominfo menyatakan Pemerintah bersama operator telekomunikasi dan lembaga penyiaran perlu membangun kerja sama untuk kepentingan Indonesia di semua aspek.
“Yakni aspek teknologi, pembiayaan, dan aspek apa saja termasuk tentu saja aspek digital. Kita mau bikin sukses penyelenggaraan ini tentu ada tujuannya. Karena nanti yang akan rapat adalah leader pengambil keputusan di perusahaan. Jadi kita juga ingin tunjukkan kepada mereka bahwa ada peluang, ada kesiapan dan ada harapan dari Indonesia,” tegasnya.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
