Indonesia-Korsel Tingkatkan Inovasi di Bidang UKM
Jakarta – Staf Ahli Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bidang Ekonomi Makro Hasan Jauhari mengungkapkan kerjasama dan sinergi antara Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel) di bidang pengembangan inovasi UKM merupakan langkah strategis.
“Kita harus mengakui, inovasi produk UKM Indonesia masih ketinggalan. Sedangkan Korea Selatan adalah sebuah negara yang leading dalam hal inovasi di sektor UKM. Jadi, kerjasama dan sinergi ini merupakan langkah strategis agar UKM kita mampu melakukan inovasi, sehingga produk yang dihasilkannya memiliki daya saing di pasar global,” ujar Hasan pada acara 2nd Indonesia-Korea SMEs Business Inovation Forum, di Jakarta, Kamis (14/12).
Di hadapan sekitar 50 % delegasi dari Korsel dan ratusan UKM Indonesia, Hasan berharap ajang ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk berdialog dan bertukar pikiran dalam menumbuhkan jiwa inovasi di kalangan UKM Indonesia.
“Korea ini negara nomor satu di dunia di bidang inovasi UKM. UKM kita harus mampu memanfaatkan hal ini dengan aktif melakukan sharing atau tukar informasi, sehingga bisa terjalin kerjasama antar UKM kedua Negara,” ungkap Hasan.
Meski begitu, Hasan menambahkan, inovasi UKM tetap harus berlandaskan kearifan lokal sebagai nilai tambah keunggulan produk UKM asal Indonesia. Sementara inovasi produk UKM Korea sudah berbasis teknologi atau technopreneur.
“Selain inovasi, UKM kita juga harus melangkah ke dunia ICT (information and communication technologies) yang sekarang sedang marak. Oleh karena itu, karena tuntutan pasar seperti itu, UKM kita harus memaksa diri untuk migrasi dari pemasaran offline ke online,” kata Hasan.
Menuruh Hasan, kerjasama dan sinergi ini akan saling menguntungkan bagi UKM kedua negara. “Ada yang mereka punya, kita tidak punya. Begitu juga sebaliknya, ada yang kita punya tapi mereka tidak punya. Kondisi itulah yang diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi UKM kedua Negara,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Pimpinan ASEM SMEs Eco-Inovation Center (ASEIC) Kim Se Jong mengungkapkan, kerjasama dan sinergi ini merupakan tindak lanjut kongkrit dari kunjungan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in beberapa waktu lalu. Dimana dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo tersebut, kemitraan strategis antara Indonesia dan Korea sudah meningkat menjadi kemitraan strategis istimewa.
“Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi terbesar bagi kedua negara di bidang pengembangan UKM di Indonesia,” kata Jong.
Dia mengakui, Korsel sudah banyak mendapatkan dukungan dalam rangka mengembangkan UKM di Indonesia.
“Saya melihat kedua negara serius untuk meningkatkan inovasi produk UKM. Bisa juga sebagai pemicu untuk sinergi inovasi kedua negara untuk UKM. Di samping itu, kerjasama ekonomi kedua negara ini juga harus dilandasi keaktifan para UKM,” tuturnya.
Sementara itu, Penasehat Menteri dan Kepala Bagian Ekonomi Kedutaan Besar Republik Korea Kim Chang Nyun menambahkan, pihaknya melihat Indonesia sebagai pasar potensial yang merupakan pasar di Asia terbesar sebesar 40%.
“Indonesia memiliki SDM yang besar, sumber daya alam yang besar, juga konsumen yang juga besar. Banyak perusahaan asal Korea Selatan sudah berinvestasi di Indonesia. Karena, pemerintah Korea Selatan sangat memperhatikan Indonesia, khususnya pengembangan UKM,” pungkas Chang.
Nyong Syarief
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
