Mendagri: Laut Bukan Pemisah, Tapi Pemersatu Bangsa
Cirebon – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam acara perayaan Hari Nusantara 2017 mengatakan, bahwa dengan peringatan Hari Nusantara 2017 ini, mudah-mudahan akan memperkuat kekuatan bangsa kita sebagai bangsa bahari, bangsa yang besar dalam upaya memperteguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sedianya Hari Nusantara 2017 yang diselenggarakan di Cirebon ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Namun, presiden berhalangan hadir karena harus berkunjung ke Turki. Untuk itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan saya (Menteri Dalam Negeri) untuk membuka kegiatan tahunan ini,” ungkap Tjahjo dalam sambutannya pada puncak acara Hari Nusantara 2017 di Pelabuhan III Muara Jati, Cirebon, Rabu (13/12).
Dipilihnya Kota Cirebon sebagi tempat pelaksana Hari Nusantara 2017, lanjut Tjahjo merupakan sesuatu hal yang tidak salah. Pasalnya, Cirebon sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawa Barat dengan tema yang diusung adalah “Gotongroyong Dalam Kebhinekaan di Nusantara Guna Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”.
“Ini poros kekuatan maritim yang saya kira tegak luru bisa melewati selat Sulawesi, bisa sampai ke utara, dan dibelakangnya terdapat lautan yang cukup besar, yakni laut hindia,” ucapnya.
Menrut dia, jika kita mengingat kembali salah satu lagu nasional Indonesia, yaitu “dari sambaing sampai merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia” kuncinya adalah ada pada tiga matra TNI-AL yang juga didikung oleh darat dan udara yang ingin menjaga kedaulatan NKRI.
Tjahjo mengungkapkan, tahun depan TNI-AL akan memiliki empat unit kapal selam yang akan menjaga kedaulatan NKRI. Saat ini, TNI-AL telam memiliki 151 uni kapal perang yang lengkap dengan persenjataannya untuk menjaga NKRI. Selain itu, TNI juga telah mempersiapkan tiga kapal induk. Kapal induk yang dimaksud Tjahjo bukan kapal induk yang kita ketahui, namun kapal induk yang dimaksud adalah pualu-pulau yang ada diperbatasan seperti Natuna, Bitung, dan Pulau Selaru sebagai basis kekuatan Indonesia.
“Selaru yang berdekatan dengan Australia, Natuna berdekatan dengan sejulah Negara-negara tetangga seperti Filipina, Tiongkok, Vilipina dan sebagainya. Begutu pula dengan Bitung. Mudah-mudahan ini bisa terwujud sesuai keinginan Presiden Joko Widodo bahwa tahun 2019 sudah bisa terwujud dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara kita,” paparnya.
Laut Masa Depan Bangsa
Deklarasi Juanda sebagai tonggak bagi penyatuan wilayah NKRI secara utuh yang tidak lagi terdapat laut internasional, sehingga melalui pernyatan diri sebagai Negara kepualau, maka laut bukan pemisah, tapi pemersatu bangsa. Untuk itu, melalau Kepres Nomor 126 Tahun 2001 Presiden RI ke 5, yakni Megawati Soekarnoputri menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara.
Dalam pidato pertama Presiden Joko Widodo, Ia mengatakan bahwa kita telah lama memungguni laut, memungguni selat dan teluk. Padahal, sebagai bangsa maritim, laut adalah masa depan bangsa.
“Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Kementerian Pertahanan menterjemahkan arahan dari Prsiden tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kelautan nasional melalui tiga misi, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan,” ujar Tjahjo.
Tjahjo juga menambahkan, bahwa salah satu wujud nyata dari pelaksanaan misi tersebut adalah dengan menagakkan hukum di laut melalui pemberantasan illegal fishing yang mana telah memeberikan dampak yang signifikan baig perikanan di beberapa daerah di seluruh Indonesia, bahkan di dunia internasional.
“Tinggal bagaimana kita sebagai pemerintah pusat dan daerah untuk memberdayakan nelayan kita untuk semakin lebih sejahtera di masa-masa yang akan datang. Itulah yang menjadi komitmen pemerintahan ini,” imbuh Tjahjo.
Tjahjo berharap, peringatan hari nusantara ini tidak hanya sekedar seremoni tiap tahun, tapi juga harus menjadi model kedaulatan maritim, ketahanan nasional kelautan , dan pembangunan yang terintegrasi bagi kepualaun terluar atau terpencil yang merupakan yang merupakan wujud sinergitas program kementerian atau lembaga dalam pembangunan kelautan.
Nyong Syarief
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
