Connect with us
DPR RI

Jelang MotoGP 2022, Fasilitas Sirkuit Mandalika Perlu Terus Ditingkatkan

Jelang MotoGP 2022, Fasilitas Sirkuit Mandalika Perlu Terus Ditingkatkan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau Sirkuit Mandalika, di Lombok Tengah, NTB, Senin (22/11/2021). Foto: Runi/Man

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai kualitas trek dan fasilitas infrastruktur Pertamina Mandalika International Street Circuit, di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah sangat layak menjadi tuan rumah gelaran internasional. Diharapkan ke depannya Sirkuit Mandalika tetap dirawat dengan baik oleh pengelolanya, sehingga siap menyelenggarakan event besar sekelas MotoGP pada 20 Maret 2022 mendatang. Namun untuk menjamu pembalap MotoGP, fasilitas maupun sarana lainnya bisa ditingkatkan.

Dede mengungkapkan hal tersebut usai memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau Sirkuit Mandalika, di Lombok Tengah, NTB, Senin (22/11/2021). Turut mendampingi, Wakil Bupati Lombok Tengah Muhammad Nursiyah, Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Arie Prasetyo, Direktur Teknik dan SDM ITDC Taufik Hidayat, Deputi Bidang Produk dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Rizki Handayani, dan Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf Idra Ni Tua.

“Contohnya (fasilitas yang bisa ditingkatkan), jumlah tribun penonton saat ini baru ada enam, yang hanya bisa menampung kapasitas sekitar 20 ribu orang. Diharapkan untuk event besar selanjutnya (tribun penonton) bisa bertambah lebih banyak lagi. Pasalnya untuk event sebesar (MotoGP) itu, kemungkinan besar jumlah penonton diprediksi sekitar dua ratusan ribu orang. Untuk itu pihak pengelola dan panitia penyelenggara bisa berkoordinasi untuk peningkatan fasilitas,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Di sisi lain, Dede menambahkan, bahwasanya harus dipahami event-event yang diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, baik itu World Superbike (WSBK) hingga MotoGP merupakan daya tarik bagi masyarakat menengah ke atas, sehingga tiket nonton yang dijual bisa terbilang cukup mahal. Maka dari itu, Dede menginginkan ke depan, harus ada event ataupun daya tarik lainnya di sekitar sirkuit yang sifatnya middle to low.

“Contohnya, saya menawarkan ada pembangunan seperti destinasi wahana Dunia Fantasi yang menggunakan tematiknya adalah Mandalika, mengusung tema bike world (dunia motor). Tinggal ciptakan saja, contoh roller coaster bisa dibuat modelnya seperti motor Ducati, atau lainnya. Kemudian pantai yang begitu indah bisa jadi water sport tourism, serta bisa menciptakan museum motor,” ungkap legislator dapil Jawa Barat II itu.

Dengan hadirnya beberapa destinasi wisata itu, kata Dede, bisa menciptakan masyarakat yang tidak bisa menyaksikan event karena faktor mahalnya harga tiket nonton, atau penyelenggaraan event yang tidak setiap tahun, namun bila ada destinasi wisata lain bisa ikut merasakan kawasan Mandalika dan bisa setiap hari dikunjungi. “Dan itu yang harus dipikirkan pemerintah daerah ke depan untuk membuat poin-poin menarik selain Mandalika, untuk memulihkan roda perekonomian NTB,” pesan Dede.

Mandalika sebagai destinasi super prioritas yang dikembangkan dan dikelola ITDC, dengan  luas 1.175 hektar, terletak di selatan Pulau Lombok dengan lebih dari 16 km pantai pasir putih yang berkilau. “Saat ini Mandalika memiliki international street circuit yang sudah diresmikan langsung Presiden. Diharapkan dengan hadirnya sirkuit harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM dalam segi pariwisata. Masyarakat sekitar bisa dapat berpartisipasi secara maksimal dalam berbagai event yang diselenggarakan di Mandalika,” kata Dede.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya