Tutup Piala KBPP Polri, Puan Harap Lahir Bibit Atlet Pesepak Bola
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menutup turnamen sepakbola Piala Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri usia dini yang digelar sejak 12 November 2021 di Lapangan Renon, Denpasar, Bali. Puan hadir selaku Dewan Kehormatan KBPP Polri di mana turnamen usia dini KBPP Polri merupakan bagian dari program “Dreams Come True” yang diikuti oleh 64 tim dari 13 provinsi.
“Selamat kepada adik-adik peserta Piala KBPP Polri yang sudah menjadi juara baik di kategori usia U-10, U-11, U-12, dan U-13. Kalian sudah membuat orangtua, pelatih serta daerah kalian masing-masing bangga,” kata Puan dalam pernyatannya yang diterima Parlementaria, Minggu (14/11/2021).
Piala KBB Polri U-10 dimenangkan oleh Berau Marine dari Kalimantan Timur, kategori U-11 dimenangkan oleh Bali United Biru dari Bali, juara U-12 adalah Arcamanik dari Jawa Barat, dan pemenang U-13 adalah Flamboyan FC dari Bali. Para pemenang akan mewakili Indonesia dalam turnamen internasional, Dreams Come True tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Jakarta.
“Dreams Come True” merupakan wadah pembibitan sepakbola lewat kompetisi berjenjang usia dini dan remaja (8–16 tahun) dari tingkat provinsi, nasional sampai ke internasional. Nantinya tim pemenang di tingkat nasional memiliki kesempatan untuk dapat berlaga di tingkat internasional mewakili negaranya.
“Kalian yang masih muda itu harus optimis, harus berani mewakili Indonesia di pentas dunia. Dan ingat persiapan yang baik itu adalah dengan rajin latihan, rajin berkompetisi. Tetapi karena kalian masih sekolah juga, jadi belajarnya di sekolah juga harus tetap rajin ya,” ucap Puan.
Kepada tim yang belum menang, Puan meminta untuk tidak berkecil hati. Puan mengatakan, semua tim harus tetap semangat, terus berlatih, berusaha, dan tetap mengikuti berbagai turnamen, serta mengembangkan bakat karena kesempatan di di masa depan terbentang luas sehingga harus dimanfaatkan dengan baik.
“Kemudian untuk penggemar sepakbola Indonesia, impian kita itu jelas yaitu tim nasional Indonesia bisa berkompetisi di Piala Dunia. Kita ingin ikut merayakan kemeriahan Piala Dunia dengan mendukung Timnas Indonesia, dengan mengibarkan Merah Putih di stadion-stadion internasional,” paparnya.
Untuk mencapai impian itu, kata Puan, dibutuhkan turnamen-turnamen seperti Piala KBPP Polri. Lewat berbagai kompetisi, ia yakin akan banyak ditemukan bibit-bibit emas terbaik Indonesia. “Kita bisa menemukan calon-calon pemain bintang sepakbola Indonesia, yang bisa mengharumkan nama bangsa di pentas internasional. Dan bibit emas sepakbola Indonesia harus mendapat pembinaan yang berkualitas emas juga,” sebut Puan.
Para pemangku kepentingan sepakbola pun, termasuk KBPP Polri, diharapkan turut memperhatikan aspek-aspek pembinaan dari bibit-bibit emas sepakbola Indonesia. Puan berharap peserta turnamen Piala KBPP Polri menjadi bibit-bibit unggul yang naik jenjang menjadi pemain U-16.
“Sehingga akan muncul pemain-pemain sepakbola Indonesia yang bisa membawa Merah Putih berkompetisi di ajang Piala Dunia. Dengan bergotongroyong, mari kita wujudkan impian besar Indonesia berlaga di ajang Piala Dunia sepakbola,” ungkap mantan Menko PMK tersebut.
Dalam kesempatan itu, Puan juga turut memberikan trofi dan medali kepada juara. Untuk para pemenang juara Piala KBPP Polri kali ini akan mengikuti Internasional Youth Footbal Tournament 2022 di Jakarta. “Saya baru sekali lihat anak kecil di lapangan lagi sejak Covid-19. Saya berharap pada kejuaraan internasional akan berkibar Merah Putih dan berkumandang lagu Indonesia Raya,” tutur Puan.
Gubernur Bali Wayan Koster yang turut mendampingi Puan mengatakan Lapangan Renon yang menjadi lokasi turnamen Piala KBPP Polri akan diujicoba untuk kegiatan turis dan event-event besar. Puan mengingatkan agar protokol kesehatan tetap diprioritaskan meski kini sektor pariwisata kembali dibuka.
“Kita buktikan Bali mampu menjaga diri dari Covid. Karena kita tahu, jelang tahun baru saja, Bali sudah menjadi destinasi wisata wisatawan. Apakah Bali siap menjaga agar jangan sampai ada gelombang ketiga Covid?” tanya Puan. Ia meminta Pemprov Bali melakukan berbagai upaya antisipasi pencegahan penularan virus Covid-19.
Apalagi Bali sering menjadi lokasi diselenggarakannya event-event internasional, termasuk Inter-Parliamentary Union (IPU) General Assembly pada Maret 2022 di mana DPR RI merupakan tuan rumah konferensi parlemen-parlemen dunia tersebut. “Ini saja belum ada penonton sudah seperti ini. Jadi harus diantisipasi ke depan agar Bali tidak ada kasus Covid,” tutup Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
