Bima Arya Resmikan Nama Jalan Tirto Adhi Soerjo di Kota Bogor
Bogor – Tepat pada peringatan Hari Pahlawan, Wali Kota Bogor Bima Arya bersama artis Dewi Yull meresmikan nama Jalan RM Tirto Adhi Soerjo di kawasan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (10/11/2021). Jalan ini menggantikan nama sebelumnya, yakni Jalan Kesehatan yang berada dekat GOR Pajajaran.
Kehadiran Dewi Yull merupakan perwakilan keluarga RM Tirto Adhi Soerjo. Ia adalah cicit dari pahlawan nasional sekaligus tokoh pers Tanah Air.
Yang unik dalam peresmian tersebut, para tamu yang hadir mengenakan busana khas priyayi, termasuk Bima Arya dan wakilnya Dedie A Rachim. Busana ini identik dengan RM Tirto Adhi Soerjo. Meski Tirto lahir dari kelas sosial dalam golongan bangsawan, namun selalu membela kepentingan rakyat Indonesia ketika itu.
“Kota Bogor hari ini bangga. Karena orang besar republik ini diabadikan menjadi nama jalan di Pusat Kota Bogor, tidak jauh dari markas teman-teman wartawan (Sekretariat PWI Kota Bogor). Insya Allah Kota Bogor sedang membangun city library dan city gallery. Di sana kita akan bangun pojok Tirto Adhi Soerjo. Satu pojok di mana anak-anak muda bisa belajar tentang jurnalisme kritis, tentang idealisme seorang wartawan, tentang kebangsaan dari RM Tirto Adhi Soerjo. Dan kita akan kembangkan bersama-sama,” ungkap Bima Arya.
Bima Arya mengatakan, Indonesia memiliki banyak orang-orang besar yang pemikiran dan peninggalannya sangat berpengaruh, namun terlupakan. “Karena keterbatasan catatan sejarah, atau karena politik dari rezim yang berkuasa, menjadi tidak terlalu dikenal dan minim pengetahuan bagi generasi muda,” jelas Bima Arya.
Dari sejarah yang Bima Arya baca dan dengar, RM Tirto Adhi Soerjo adalah sosok besar yang hebat, meninggalkan banyak sekali warisan berharga yang menentukan bagi perjalanan bangsa Indonesia.
“RM Tirto Adhi Soerjo bisa dikatakan sebagai sosok yang paling awal berpikir dan membayangkan tentang Indonesia. RM Tirto Adhi Soerjo adalah pendiri dari Sarekat Priyayi, pendiri Sarekat Dagang Islam yang kemudian menjadi cikal bakal Sarekat Islam, yang menjadi cikal bakal gerakan nasionalisme yang melahirkan tidak saja tokoh-tokoh nasionalis, tapi tokoh-tokoh gerakan Islam pada masa-masa perjuangan mendirikan Indonesia,” ujar Bima.
Pahlawan nasional yang dimakamkan di TPU Blender, Tanah Sareal, Kota Bogor ini juga dikenal sebagai jurnalis yang sangat kritis dan selalu membela kepentingan warga pribumi ketika zaman penjajahan.
Ketika RM Tirto Adhi Soerjo wafat pada 1918, kata Bima, Bung Karno masih muda belia, berusia 17 tahun. “Jadi tidak salah kalau banyak sejarawan yang bahkan menempatkan RM Tirto Adhi Soerjo sebagai cikal bakal, sebagai pendahulu, sebagai orang yang memulai gerakan-gerakan kemerdekaan Indonesia,” kata Bima.
Bima Arya pun menyimpulkan 3 hal yang luar biasa dari sosok RM Tirto Adhi Soerjo. Yang pertama, kata Bima, RM Tirto Adhi Soerjo mengajarkan kepada kita ketika jurnalisme bisa menjadi senjata yang paling tajam untuk melawan ketidakadilan dan penjajahan.
“Artinya, teman-teman jurnalis saat ini bisa menjadikan sosok Tirto sebagai legenda yang pemikirannya, keberaniannya selalu menginspirasi. Tidak takut pada kekuatan yang memaksa. Tidak tergoda pada uang atau kekayaan. Dan bahkan berani untuk mengorbankan kehidupan pribadinya,” imbuhnya.
Yang kedua, lanjutnya, RM Tirto Adhi Soerjo adalah seorang nasionalis. Jadi, kalau hari ini nasionalisme Indonesia diuji, ditarik ke kanan ke kiri, kita harus kembali lagi kepada pemikiran dan ajaran RM Tirto Adhi Soerjo. “Bahwa nasionalisme indonesia dipersatukan, bukan karena kesamaan agama, bukan karena kesamaan etnis saja, tapi sama nasib sebagai orang-orang yang terjajah dan terperintah,” jelasnya.
Yang ketiga, kata Bima, RM Tirto Adhi Soerjo mengingatkan kepada kita semua bahwa republik in dibangun, didirikan, dipikirkan, dibayangkan dan diperjuangkan oleh kaum terdidik. “Hari ini, kita sebagian besar dari kita mengenakan pakaian priyayi pada masa itu, kalangan menengah pada masa itu, kalangan terdidik pada masa itu. Yang rela untuk mengesampingkan materi atau kekuasaan, mengejar cita-citanya mendirikan Indonesia dan membela pribumi,” terangnya.
“Ini adalah peringatan bagi doktor, profesor, bagi kelas menengah di Indonesia hari ini supaya tidak asik sendiri, supaya tidak hanya memikirkan kampusnya saja, bisnisnya saja, keluarganya saja tapi kalangan terdidik Indonesia harus serius memikirkan selalu tentang Indonesia dan masa depan Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, sebagai cicit RM Tirto Adhi Soerjo, Dewi Yull mengaku bangga dan apresiasi kepada pemerintah Kota Bogor yang telah mengabadikan nama kakek buyutnya sebagai nama jalan.
“Saya mengucapkan terimakasih, karena sebagai pahlawan nasional, baru pertama kali di Indonesia nama RM Tirto Adhi Soerjo diabadikan sebagai nama jalan. Kebetulan beliau juga dimakamkan di Bogor, banyak berkiprah di Jawa Barat juga,” ungkap Dewi Yull.
“Buat kami keluarga bukan sekedar menerima penghargaan ini sesaat tapi ini akan menjadi energi bagi keluarga besar dan masyarakat bisa mengetahui jejak langkah RM Tirto sehingga tumbuh kecintaan, kebangsaan dan nasionalisme yang beliau sebarkan dan tebarkan melalui tulisan,” bebernya.
Dewi Yull juga mengatakan, sebelum mendapatkan gelar pahlawan pada 2006, Tirto Adhi Soerjo pernah mendapatkan gelar kehormatan sebagai perintis pers nasional pada tahun 70-an dari pemerintah Republik Indonesia. “Namun, kondisi pada saat itu seperti terlupakan. Sampai akhirnya Pramoedya Ananta Toer penulis novel membuka bagaimana karya-karyanya RM Tirto Adhi Soerjo dibukukan dalam ‘Bumi Manusia’. Dan sekarang Alhamdulillah berkat Pak Wali Kota Bogor Bima Arya juga dijadikan nama jalan,” pungkasnya.
Ujar meresmikan nama jalan, Bima Arya dan keluarga besar berziarah ke makam RM Tirto Adhi Soerjo di TPU Blender Bogor. Makam Tirto rupaya hanya berjarak sekitar 150 meter dari makam ayahanda Bima Arya, Alm Brigjen Pol (purn) Toni Sugiarto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
