Presiden Jokowi: Posisi Indonesia Makin Dipandang dan Dihormati Negara Lain
Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa posisi Indonesia makin dihargai, dihormati, dan dipandang oleh negara lain dalam kancah internasional. Hal tersebut dirasakan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan perjalanan luar negeri ke tiga negara pada akhir Oktober hingga awal November lalu.
Presiden Jokowi menceritakan bahwa di Roma, Italia, ia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan menerima tongkat estafet presidensi G20 dari Perdana Menteri Italia. Setelahnya, Presiden Jokowi menghadiri KTT Perubahan Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia dan terakhir, Presiden menyambangi Persatuan Emirat Arab untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan negara sahabat tersebut.
“Ada yang saya rasakan yang berbeda kalau dibandingkan dengan summit, dengan KTT-KTT sebelumnya, di pertemuan itu. Banyak sekali permintaan bilateral, banyak sekali permintaan pertemuan bilateral dari negara-negara lain yang hadir saat itu. Kemudian yang kedua, banyak sekali yang secara mendadak, baik waktu saya berdiri maupun saya duduk datang kepada saya dan itu adalah negara-negara besar. Kepala negara yang datang. Ini ada apa? Perbedaan itu yang saya rasakan,” ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-10 Partai Nasional Demokrat di Kampus Akademi Bela Negara, Jakarta, Kamis (11/11/2021).
Dari lawatan luar negeri tersebut, Presiden menyebut bahwa yang lebih penting adalah Indonesia mendapatkan kehormatan dan kepercayaan untuk memegang keketuaan atau presidensi G20, mulai dari 1 Desember 2021 hingga awal November 2022. Dengan demikian, Indonesia juga akan menyelenggarakan KTT G20 dan sejumlah pertemuan internasional terkait lainnya.
“Selama satu tahun sejak 1 Desember nanti sampai pada awal November 2022 kita akan menyelenggarakan kurang lebih 150-an pertemuan baik urusan keuangan, urusan iklim, urusan digital ekonomi, yang semuanya diselenggarakan di Indonesia. Juga perlu saya sampaikan, Indonesia adalah negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Presiden menegaskan bahwa posisi strategis seperti ini harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional Indonesia. Apalagi, di tahun berikutnya Indonesia juga akan menerima tongkat estafet keketuaan ASEAN yang penyerahannya kemungkinan dilakukan di sekitar Oktober-November 2022.
“Indonesia adalah negara besar dengan sejarah besarnya dan kita ingin betul-betul sekali lagi kita manfaatkan ini untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan dunia dalam rangka apapun,” imbuhnya.
Meski demikian, Kepala Negara merasa sedih karena posisi Indonesia yang makin dihargai, dihormati, dan dipandang oleh negara lain tersebut kadang justru dikerdilkan di negara sendiri. Padahal, sebagai negara yang memegang keketuaan G20 dan ASEAN, mestinya warga negara Indonesia juga turut merasakan kehormatan itu.
“Saya juga ingin, kita semuanya juga ingin, warga negara kita ini juga dihormati, dihargai oleh warga negara lain di manapun WNI kita berada,” lanjutnya.
Presiden menegaskan bahwa mental inferior, mental inlander, dan mental terjajah harus dihilangkan dan tidak boleh dipelihara. Presiden mengingatkan bahwa sebagai sebuah bangsa besar, Indonesia memiliki banyak penggalan sejarah kejayaan dari para pendahulu bangsa dan bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan sebuah hadiah melainkan hasil dari sebuah perjuangan panjang.
“Kita harus mulai membangun rasa percaya diri, rasa optimisme sebagai bangsa pemimpin. Jangan sampai kita kehilangan orientasi itu dan itulah yang dinamakan gerakan perubahan, gerakan restorasi, ya di situ. Mental inlander, mental terjajah, mental inferior itu jangan sampai enggak hilang-hilang sampai sekarang, jangan juga ada yang memelihara” tegasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
