Haedar Nashir: Hari Pahlawan Jangan Hanya Sekadar Seremonial Belaka
Yogyakarta – Setiap tanggal 10 November, selalu terbayang sosok-sosok tangguh yang tak gentar membela bangsa. Sosok mereka yang rela bercucuran darah dan menukar jiwa demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karenanya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyayangkan bila Hari Pahlawan hanya dijadikan sebagai acara seremonial belaka.
“Bangsa Indonesia tentu harus memperingati Hari Pahlawan sebagai ikhtiar untuk menyerap nilai perjuangan dari para pahlawan Indonesia sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai kepahlawanan itu agar hidup di dalam jiwa, alam, pikiran, sikap, dan tindakan warga dan elit bangsa. Hari Pahlawan jangan hanya dijadikan seremonial belaka,” tutur Haedar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/11/2021).
Terlebih kini, bangsa Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang lebih kompleks, lawan tidak datang dalam bentuk penjajahan fisik. Ancaman terbesar justru hadir saat warga dan elit bangsa tidak lagi menjaga persatuan.
Karenanya, Haedar mengingatkan agar di Hari Pahlawan kembali menghidupkan nilai-nilai kepahlawanan baik bagi warga maupun elit bangsa. Pertama, nilai pengorbanan, para pahlawan telah berkorban demi merawat eksistensi Republik Indonesia dalam panggung sejarah bangsa-bangsa.
“Jika nilai pengorbanan ini diaktualisasikan dengan baik, akan terbentuk bangsa yang peka dan mau membantu sesama, dan tidak lagi melakukan provokasi yang dapat menimbulkan konflik dalam berbangsa dan bernegara,” ucapnya.
“Para pahlawan nasional dalam mewujudkan dan mengisi kemerdekaan Indonesia mereka berani berkorban, pikiran, harta, bahkan jiwa untuk Indonesia. Mereka memberi bukan meminta dan bukan mengambil. Itulah ciri berkorban,” tegas Haedar menambahkan.
Kedua, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan yang lain. Persoalan dan tantangan bangsa Indonesia begitu banyak dan kompleks. Tidak mungkin terselesaikan tanpa kolaborasi dan persatuan di antara segenap elemen anak bangsa.
“Para pahlawan mampu menyatukan tanah air ini karena mereka selalu meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri, keluarga, dan kroni. Para pahlawan melintas batas dengan hadir untuk semua kalangan, dan mereka hadir sebagai sosok-sosok yang meletakkan kepentingan yang lebih luas di atas kepentingan yang lebih sempit. Mereka hadir tidak untuk diri, keluarga, atau kroninya, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Haedar.
Ketiga, nilai kenegarawaan. Para pahlawan mengajarkan bahwa eskpresi sikap kenegarawanan yang paling sederhana niscaya ada dalam tindakan jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ketika terdapat kesalahan mereka dengan gagah berani mengakui kesalahan dan tidak menutupi kesalahan dengan kesalahan yang lain. Seharusnya, kebiasaan laku jujur para pahalawan ini menjadi inspirasi dan batu tapal kemajuan untuk bangsa dan negara.
“Para pahlawan berdiri tegak di atas nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan kepatutan di dlama hidup. Para pahlawan adalah kesatria, di saat salah mereka berani mengakui kesalahan, dan tidak menutupi kesalahn dengan kesalahan yang lain. Mereka tidak berdusta namun sangat jujur dengan kehidupan. Jiwa kesatria ini begitu penting,” ujar Haedar.
Kempat, nilai uswah hasanah atau keteladanan hidup. Haedar menganggap bahwa menjadi teladan yang baik sebagai salah satu simpul harapan bangsa Indonesia di saat keadaan negara mengalami kerapuhan sosial sebagai imbas pertarungan politik dan ekonomi ambisius seperti sekarang ini. Perlu kiranya meneladani para pahlawan yang telah memberi panduan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu kata dan tindakannya tidak pernah pecah kongsi.
“Para pahlawan pada dasarnya hidup sejahtera nan bersahaja, tetap jiwanya seluas samudra bahkan melampauinya. Kata sejalan dengan tindakan, sehingga masyakarat memperoleh obor dan suluh dari sikap, pikiran, cita-cita, langkah, dan jejak para pahlawan,” imbuh Haedar.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
