Haedar Nashir: Hari Pahlawan Jangan Hanya Sekadar Seremonial Belaka
Yogyakarta – Setiap tanggal 10 November, selalu terbayang sosok-sosok tangguh yang tak gentar membela bangsa. Sosok mereka yang rela bercucuran darah dan menukar jiwa demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karenanya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyayangkan bila Hari Pahlawan hanya dijadikan sebagai acara seremonial belaka.
“Bangsa Indonesia tentu harus memperingati Hari Pahlawan sebagai ikhtiar untuk menyerap nilai perjuangan dari para pahlawan Indonesia sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai kepahlawanan itu agar hidup di dalam jiwa, alam, pikiran, sikap, dan tindakan warga dan elit bangsa. Hari Pahlawan jangan hanya dijadikan seremonial belaka,” tutur Haedar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/11/2021).
Terlebih kini, bangsa Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang lebih kompleks, lawan tidak datang dalam bentuk penjajahan fisik. Ancaman terbesar justru hadir saat warga dan elit bangsa tidak lagi menjaga persatuan.
Karenanya, Haedar mengingatkan agar di Hari Pahlawan kembali menghidupkan nilai-nilai kepahlawanan baik bagi warga maupun elit bangsa. Pertama, nilai pengorbanan, para pahlawan telah berkorban demi merawat eksistensi Republik Indonesia dalam panggung sejarah bangsa-bangsa.
“Jika nilai pengorbanan ini diaktualisasikan dengan baik, akan terbentuk bangsa yang peka dan mau membantu sesama, dan tidak lagi melakukan provokasi yang dapat menimbulkan konflik dalam berbangsa dan bernegara,” ucapnya.
“Para pahlawan nasional dalam mewujudkan dan mengisi kemerdekaan Indonesia mereka berani berkorban, pikiran, harta, bahkan jiwa untuk Indonesia. Mereka memberi bukan meminta dan bukan mengambil. Itulah ciri berkorban,” tegas Haedar menambahkan.
Kedua, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan yang lain. Persoalan dan tantangan bangsa Indonesia begitu banyak dan kompleks. Tidak mungkin terselesaikan tanpa kolaborasi dan persatuan di antara segenap elemen anak bangsa.
“Para pahlawan mampu menyatukan tanah air ini karena mereka selalu meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri, keluarga, dan kroni. Para pahlawan melintas batas dengan hadir untuk semua kalangan, dan mereka hadir sebagai sosok-sosok yang meletakkan kepentingan yang lebih luas di atas kepentingan yang lebih sempit. Mereka hadir tidak untuk diri, keluarga, atau kroninya, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Haedar.
Ketiga, nilai kenegarawaan. Para pahlawan mengajarkan bahwa eskpresi sikap kenegarawanan yang paling sederhana niscaya ada dalam tindakan jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ketika terdapat kesalahan mereka dengan gagah berani mengakui kesalahan dan tidak menutupi kesalahan dengan kesalahan yang lain. Seharusnya, kebiasaan laku jujur para pahalawan ini menjadi inspirasi dan batu tapal kemajuan untuk bangsa dan negara.
“Para pahlawan berdiri tegak di atas nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan kepatutan di dlama hidup. Para pahlawan adalah kesatria, di saat salah mereka berani mengakui kesalahan, dan tidak menutupi kesalahn dengan kesalahan yang lain. Mereka tidak berdusta namun sangat jujur dengan kehidupan. Jiwa kesatria ini begitu penting,” ujar Haedar.
Kempat, nilai uswah hasanah atau keteladanan hidup. Haedar menganggap bahwa menjadi teladan yang baik sebagai salah satu simpul harapan bangsa Indonesia di saat keadaan negara mengalami kerapuhan sosial sebagai imbas pertarungan politik dan ekonomi ambisius seperti sekarang ini. Perlu kiranya meneladani para pahlawan yang telah memberi panduan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu kata dan tindakannya tidak pernah pecah kongsi.
“Para pahlawan pada dasarnya hidup sejahtera nan bersahaja, tetap jiwanya seluas samudra bahkan melampauinya. Kata sejalan dengan tindakan, sehingga masyakarat memperoleh obor dan suluh dari sikap, pikiran, cita-cita, langkah, dan jejak para pahlawan,” imbuh Haedar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
