Pemerintah Waspadai Varian Baru Corona AY.4.2 dari Inggris
Jakarta – Pemerintah terus memonitor dan mewaspadai masuknya varian baru virus Corona ke Indonesia. Salah satunya adalah varian AY.4.2 yang menimbulkan lonjakan kasus di Inggris. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (25/10/2021) sore.
“Kami sudah memonitor kemungkinan adanya varian-varian baru. Kami sudah lihat bahwa di Inggris ada satu varian yang berpotensi mengkhawatirkan, yaitu AY.4.2 yang belum masuk di Indonesia, yang sekarang terus kami monitor perkembangannya seperti apa,” ujar Menkes.
Budi menambahkan, varian yang merupakan turunan dari varian Delta ini menyebabkan peningkatan kasus konfirmasi yang cukup signifikan di Inggris, sejak bulan Juli sampai Oktober tahun ini.
“Kita juga melihat bahwa beberapa negara di Eropa memang juga kasusnya meningkat terus,” imbuhnya.
Lebih lanjut Menkes menyampaikan, saat ini pemerintah juga fokus untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 yang berpotensi terjadi pada libur Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 mendatang.
“Arahan Bapak Presiden agar dipastikan jangan sampai di acara atau di waktu Nataru (Natal dan Tahun Baru) terjadi lonjakan gelombang berikutnya,” ujar Menkes.
Budi menambahkan, pengendalian COVID-19 di saat Nataru ini akan sangat mempengaruhi penyelenggaraan berbagai ajang besar yang akan dilaksanakan di tanah air.
“Akan ada banyak acara-acara penting tahun depan, seperti G20 yang sangat bergantung kepada kepercayaan pimpinan-pimpinan dunia bagaimana Indonesia bisa menangani kondisi [pandemi], terutamanya di Nataru ini. Kalau ada lonjakan, akan sangat mengganggu kehadiran mereka dan suksesnya acara tersebut,” ujarnya.
Budi menegaskan bahwa pemerintah terus memonitor situasi pandemi di seluruh wilayah di tanah air.
“Kita juga memonitor seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia dalam kurun waktu empat minggu terakhir. Kalau dibandingkan Juli, memang semuanya turun tapi kita sudah mengamati dalam empat minggu terakhir ada 105 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang tersebar di 30 provinsi yang kasusnya mulai menunjukkan peningkatan dalam dua minggu terakhir,” ujarnya.
Meskipun hasil pemantauan menunjukkan situasi pandemi berada pada level yang terkendali dan dalam batas yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Menkes menegaskan bahwa pemerintah terus berhati-hati dan tetap waspada.
“Kita mencoba mengantisipasi secara lebih dini agar jangan sampai euforia yang berlebihan membuat kita jadi lengah, tidak waspada, dan kenaikan kasus di 105 kabupaten/kota ini kemudian menjadi tidak terkontrol karena kenaikannya menjadi sangat tinggi,” tegasnya.
Dalam upaya terus mengendalikan pandemi, dari sisi surveilans Menkes memastikan bahwa pelacakan tracing dan pengetesan atau testing terus diintensifkan.
“Kami akan memastikan bahwa semua kontak erat harus dilakukan testing karena di situlah risiko terbesar dari penyebaran. Selain kasus konfirmasi, seluruh kontak erat harus dilakukan testingnya. Jadi protokol 3T-nya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus memastikan percepatan program vaksinasi nasional, terutama bagi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang memiliki risiko tinggi jika terpapar COVID-19.
Disampaikan oleh Menkes, hingga saat ini cakupan vaksinasi nasional telah mencapai 182 juta dosis. Dari target vaksinasi sebanyak 208 juta penduduk, sebanyak sekitar 113 juta orang atau 54 persen telah menerima vaksinasi dosis pertama dan sekitar 68 juta orang atau 32 persen telah memperoleh dosis kedua.
“Kita mengharapkan di akhir tahun kita bisa mencapai angka suntikan antara 290-300 juta [dosis] untuk 168 juta orang suntikan pertama atau sekitar 80 persen dari target populasi, dan 123 juta orang lengkap suntikan kedua atau sekitar 59 persen dari target populasi,” ujarnya.
Menkes menambahkan saat ini masih terdapat 55 juta dosis stok vaksin COVID-19 yang siap disuntikkan kepada masyarakat.
“Stok vaksin yang ada sekarang di kita adalah 248 juta [dosis], 237 juta [dosis] sudah didistribusikan, 182 juta [dosis] sudah disuntikkan, jadi kita masih ada stok di seluruh kabupaten, kota, provinsi sebesar 55 juta [dosis],” ujarnya.
Terkait ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk penanganan COVID-19, Budi menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan finalisasi kerja sama dengan Merck, perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, untuk mendatangkan obat Molnupiravir ke tanah air.
“Kami sudah sampai ke tahap finalisasi dari agreement agar Indonesia bisa mengadakan tablet Molnupiravir, diusahakan di akhir tahun ini. Sehingga kita memiliki cadangan yang cukup untuk menghadapi bila ada potensi gelombang berikutnya. Kami juga sudah menjajaki dengan mereka untuk bisa membangun pabrik obatnya juga di Indonesia dan termasuk bahan baku obatnya,” tandas Budi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
