Wapres Imbau Seluruh Wilayah Indonesia Aplikasikan Konsep Mal Pelayanan Publik
Banyuwangi – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengatakan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Melalui MPP, masyarakat dapat melakukan beragam pengurusan dokumen di satu tempat terpadu. Oleh karena itu, seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia diimbau agar mengaplikasikan model ini sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini suatu langkah yang menurut saya sangat baik dan kita harapkan seperti ini di seluruh Indonesia. Semua kabupaten/kota punya model Mal Pelayanan Publik, punya lounge pelayanan publik, bahkan pasar pelayanan publik dan juga pusat-pusat pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai macam program,” ungkap Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan pers usai melihat langsung inovasi pelayanan publik dan UMKM di Banyuwangi, Kamis (21/10/2021).
Lebih lanjut, menurut Wapres, dengan adanya satu wadah terpadu seperti ini, maka dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen hingga perizinan.
“Jadi ini mempercepat, memperpendek, mempermudah dan juga menghindarkan adanya pungutan liar. Kalau diperpendek ini kemudian menjadi lebih efisien,” tegasnya.
Untuk itu, Wapres mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah menjadi pelopor dalam pengimplementasian MPP di Indonesia.
“Ini [MPP] Banyuwangi merupakan yang pertama di Indonesia. Sekarang menurut laporan, sudah ada 45 Mal Pelayanan Publik ini dan di Jawa Timur sudah ada 14 kabupaten,” urainya.
Pada kesempatan yang sama, Wapres menjelaskan bahwa melalui MPP, di samping peningkatan kualitas pelayanan, juga dilakukan upaya pemutakhiran data agar Indonesia dapat menuju satu data terpadu.
“Hal yang saya temukan juga yang menjadi masalah kita yaitu mengenai satu data. Data dari misalnya data-data UMKM, data-data orang miskin, data-data siapa yang harus memperoleh bansos ternyata sudah di istilahnya tadi di lounge. Pelayanan publik itu datanya sudah [ada]. Jadi ini kita Indonesia sedang menuju satu data dan sedang kita melakukan apa yang kita sebut dengan validasi data,” imbuhnya.
Menutup keterangan persnya, Wapres kembali memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam program pemberdayaan, salah satunya kepada masyarakat penyandang disabilitas dan buruh migran melalui Rumah Kreatif. Ia menilai, langkah ini sangat memberikan dampak nyata bagi individu untuk terus berkembang dan memiliki masa depan yang baik.
“Nah saya ingin ini menjadi bagian daripada program kita,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wapres melihat langsung _Lounge_ Pemkab Banyuwangi yang merupakan buah inovasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Di lounge ini, Wapres disuguhkan data kependudukan dan sistem pengawasan yang semuanya terintegrasi secara digital. Sebagai contoh, Unit Gawat Darurat (UGD) Kemiskinan yang berisi data warga miskin lengkap dengan jenis program bantuan sosial yang telah mereka peroleh secara real time.
Selain itu, Wapres juga melihat program e-village budgeting dan e-monitoring system. Dua program tersebut merupakan sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Lewat sistem ini, pengawasan program dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan.
Selanjutnya, Wapres juga mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP), untuk melihat langsung pusat pelayanan di Banyuwangi. Di MPP Kabupaten pertama di Indonesia ini, terdapat 24 entitas yang tergabung untuk melayani 237 layanan, sehingga mempermudah warga yang hendak mengurus administrasi.
Sebagai informasi, MPP Banyuwangi telah beroperasi sejak 6 Oktober 2017. Awalnya, terdapat 88 jenis layanan dari 10 unit layanan pemerintah kabupaten dan 10 unit layanan instansi vertikal. Saat ini layanan telah bertambah menjadi 242 jenis layanan dari 10 unit layanan pemerintah kabupaten dan 14 unit layanan instansi vertikal.
Sementara Rumah Kreatif telah berdiri sejak 2016 di bawah binaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan sebagai suatu kantor khusus untuk memfasilitasi dan mendampingi UMKM dalam meningkatkan kualitas desain kemasan, foto produk, dan pemasaran digital secara gratis. Di sini, UMKM bisa memperoleh servis lengkap untuk menunjang dan mengakselerasi bisnisnya.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
