Pemerintah Dorong Pesantren Manfaatkan KUR untuk Mandiri dan Berjiwa Usaha
Pekalongan – Sebagai respon atas dampak pandemi Covid-19, Pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berusaha untuk membangkitkan aktivitas usaha UMKM dengan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau yakni pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% hingga 31 Desember 2021, kebijakan penundaan angsuran pokok KUR, dan relaksasi ketentuan KUR berupa perpanjangan jangka waktu serta penambahan limit plafon KUR yang diberikan kepada penerima KUR terdampak pandemi Covid-19.
Pemerintah terus memaksimalkan peran KUR untuk membantu UMKM bertahan di masa pandemi sekaligus meningkatkan produktivitas UMKM agar bisa naik kelas dan “go digital”. Hingga 13 September 2021, KUR telah disalurkan sebesar 179,54 triliun rupiah kepada 4,77 juta debitur. Ini berarti penyaluran KUR telah mencapai 63% dari target tahun 2021 dengan Non Performing Loan tetap terjaga di 0,99%.
“Arahan Bapak Presiden, anggaran KUR ini ditingkatkan dan saat ini sudah ditingkatkan dari 253 triliun rupiah menjadi 285 triliun rupiah dengan bunga 3%,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengikuti agenda penyaluran KUR dalam rangkaian kunjungan kerja di Kota Pekalongan, Kamis (16/09), dikutip dari laman Kemenko Perekonomian.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga secara simbolis menyerahkan KUR kepada 17 debitur KUR BRI, BNI, Bank Mandiri, BPD Jateng, BSI, dan Kospin Jasa dengan nilai Rp3,17 Miliar. Debitur yang hadir diwakili oleh pelaku usaha batik, pertanian, perkebunan, peternakan, konveksi, kerajinan, pedagang sayur dan ayam. Menko Airlangga juga sempat berdiskusi secara langsung kepada 9 penerima manfaat KUR yang menampilkan produk usahanya dalam booth UMKM.
“Saya mengapresiasi peran perbankan yang telah menyalurkan KUR dengan sangat baik. Penyalurannya tinggi sekaligus penyaluran bantuan pendampingannya juga tinggi. Semoga ini bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat bisa sejahtera,” tutur Menko Airlangga.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir dalam kesempatan tersebut melaporkan perkembangan KUR di Provinsi Jawa Tengah sejak Januari 2021 sampai dengan 13 September 2021 yang telah mencapai 32,08 triliun rupiah dan diberikan kepada 930.478 debitur. Proses penyaluran KUR di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021 sebesar 49,69% ada di sektor perdagangan, disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 24,39% dan jasa-jasa sebesar 12,92%.
Khusus untuk Kota Pekalongan, penyaluran KUR sejak Januari 2021 hingga 13 September 2021 telah mencapai 192,95 miliar rupiah yang diberikan kepada 5.598 debitur. Secara persentase tersebar ke beberapa sektor yaitu sektor perdagangan sebesar 56%, sektor industri pengolahan 23,72% dan jasa-jasa sebesar 17,27%.
Menko Airlangga juga menyaksikan penyaluran bantuan pemberdayaan pesantren berupa bantuan untuk pembangunan dan renovasi program kemitraan EUREKA MART yang dikelola pesantren. Bantuan pemberdayaan tersebut disalurkan bagi 10 pesantren dengan masing-masing menerima 200 juta rupiah. Melalui bantuan ini, pesantren diharapkan bisa melahirkan para santri yang mandiri dan berjiwa usaha.
Bantuan berupa Kartu Santri dari PT Telkom juga diserahkan kepada perwakilan Pondok Pesantren dalam kesempatan itu. Selain untuk mendukung administrasi, monitoring, dan transaksi santri, adanya Kartu Santri ini juga berdampak kepada UMKM dengan adanya ekosistem ekonomi digital terintegrasi yang telah didesain di dalamnya.
Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengembangkan ekonomi syariah dan UMKM di Indonesia karena Indonesia memiliki potensi yang besar dalam ekonomi syariah. Indonesia menduduki posisi ke-6 terbesar industri halal pada tahun 2020 dan menduduki urutan ke-7 total asset keuangan syariah terbesar di dunia dengan nilai 99 miliar dolar AS pada tahun 2019.
Penyalur dan Penjamin KUR juga memberikan bantuan pendampingan berupa Paket Instalasi Biogas Peternakan Rakyat, Paket Instalasi Oven Spesial Tea Perkebunan Teh Rakyat, dan Kartu Santri Program Pesantren Go Digital Telkom. Penyalur dan Penjamin KUR pada kesempatan itu juga memberikan bantuan paket sembako kepada tenaga kesehatan RS Zaky Djunaid.
“Pertumbuhan ekonomi dan Covid-19 seperti 2 siklus. Kalau kasus Covid-19 menurun maka ekonominya naik, begitu juga sebaliknya. Saat ini kasus Covid-19 sudah turun yaitu di bawah 100.000. Kita berharap di akhir tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 3,7% sampai 4,5%,” pungkas Menko Airlangga yang pada kesempatan itu juga memberikan bantuan berupa 1 ton telur kepada santri yang diterima langsung oleh perwakilan santri.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.