Bedah Buku Jokowinimics: Jokowi Melakukan Model Komunikasi Zaman Now, “Show me attitude”
Yogyakarta – Buku Jokowinomics, Sebuah Paradigma Kerja dibedah di Ruang Sutopo STPMD APMD Jogjayakarta, Selasa (5/12/2017). Kegiatan ini merupakan kerjasama Harian Jogja dan STPMD “APMD” Yogyakarta. Para pembicara adalah Arief Budisusilo (Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia), Bayu Wahyudi (Direktur Kepatuhan, Hukum & Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan), Muhammad Syafii (Direktur Keuangan Wika Beton), Bambang Setiawan (Direktur Utama Bank BPD DIY), dan Tri Agus Susanto (dosen STPMD “APMD” Yogyakarta), serta Lahyanto Nadie (wartawan Bisnis Indonesia) sebagai moderator.
Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia Arief Budisusilo menjelaskan, perjalanan pemerintahan Jokowi yang patut diapresiasi yaitu perekonomian yang stabil, pemangkasan regulasi yang mampu mendorong ekonomi baru, ekspor yang melonjak, serta kepercayaan publik yang baik. Selain kebijakan ekonomi dan pembangunan yang tidak lagi bercorak Jawa sentris, hal lain yang menarik dari Jokowi adalah gaya kepemimpinan serta komunikasi publiknya yang menarik dan relevan.
“Dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini, perilaku publik pun berubah terutama bagi generasi millennial yang tidak suka diceramahi. Sehingga dapat dikatakan model komunikasi zaman now yaitu “show me attitude”. Dan Jokowi telah melakukan itu,” jelas dia.
Namun dari berbagai prestasi yang telah dilakukan Jokowi, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi antara lain perubahan lanskap ekonomi, politik serta lambannya transformasi birokrasi. Selain itu minimnya narasi Jokowi sebagai kepala negara juga menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Istilah Jokowinomics, kata dia, bukan tanpa dasar. Mengingat kebijakan Presiden Jokowi lebih banyak pada perbaikan ekonomi. Meski istilah nomics pernah tersemat pada tokoh-tokoh sebelumnya yaitu Widjoyo dan Habibie, namun ia menilai gaungnya lebih besar Jokowi yang dibuktikan dengan paradigma kerjanya dalam mengatur kabinet. Arif mencontohkan, terkait pengembangan Bandara Internasional Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sebelumnya jarang ada maskapai yang bersedia membuka rute kesana.
Namun Jokowi dengan kebijakannya setengah memaksa agar maskapai plat merah Garuda Indonesia bisa beroperasi, hingga akhirnya sekarang banyak maskapai swasta yang kini berebut membuka rute ke bandara tersebut. Sehingga Danau Toba menjadi ramai pengunjung dan ekonomi masyarakat sekitar terus berkembang.
“Pendekatannya sangat pragmatis, taktis, sekarang ekonomi di sekitar Danau Toba itu tumbuh. Jadi kerangkanya bukan lagi Jawa sentris tetapi Indonesia sentris,” kata dia.
Direktur Keuangan PT Wika Beton Muhammad Syafii mengatakan, geliat pembangunan infrastruktur tengah gencar dilakukan pemerintah di seluruh pelosok negeri, terutama Jawa Tengah dan DIY. Potensi pembangunan infrastruktur DIY hingga 2019, terdapat empat proyek besar yang dilakukan PT Wika Beton.
Keeempat proyek besar itu di antaranya pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo, Pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja dan Bawen-Jogja, Pembangunan Lingkar Kota Jogja, dan Pembangunan Jetty di daerah Glagah, Kulonprogo, dan Embung.
“Nilainya mencapai Rp7 triliun yang ditargetkan selesai pada 2019, tetapi ini proyek-proyek besar. Sedangkan proyek kecil sangat banyak, salah satunya kami melihat saluran air di DIY masih belum saling tersambung satu sama lain,” ungkap Syafii.
Pembangunan infrastruktur yang semakin menggeliat di Indonesia, terutama Jawa Tengah dan DIY, kata Syafii, masih harus menghadapi kendala material. Kendati kedua wilayah ini memiliki Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang memiliki potensi material yang cukup baik, tetapi ternyata tidak mampu mencukupi kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan.
“Pasir dari Gunung Merapi sangat bagus sekali kualitasnya, sayangnya tidak cukup untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan saat ini. Bahkan, untuk batu tidak bisa sesuai standar yang dibutuhkan untuk pembuatan precast beton, karena menurut istilah geologi termasuk jenis batuan muda,” tambah Syafii.
Bayu Wahyudi (Direktur Kepatuhan, Hukum & Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan), mengungkapkan kini masyarakat Indonesia telah mulai sadar tentang pentingnya kesehatan. Meski demikian masih ada rumah sakit yang nakal dengan melakukan banyak akal-akalan. Premi yang dibayarkan masyarakat peserta BPJS Kesehatan tergolong paling rendah di dunia. Dan Indonesia dalam waktu tidak lama capaian masyarakat yang terjanin BPJS Kesehatan kian mendekati 100 persen.
Meski begitu, tambah Bayu, masyarakat sering memercayai berita tak benar seputar BPJS, misalnya tentang sejumlah penyakit yang tak ditanggung dan mengenai gaji direktur BPJS yang setinggi langit. “Orang yang percaya dan ikut menyebarka hoax adalan penderita penyakit kejiwaan,” ujar Bayu disambut tawa sebagian hadirin.
Bambang Setiawan (Direktur Utama Bank BPD DIY), menjelaskan peran dan prestasi Bank BPD DIY yang dipimpinnya. Bank DIY kini tak hanya membiatai proyek di sekitar DIY dan Jawa Tengah, namum merambah ke Jakarta dan Jawa Barat. Proyek yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi, yaitu jalan tol Soreang di Kabupaten Bandung juga dibiayai Bank DIY. “Kenapa tak membiayai jalan tol di Jogja? Karena selama ini belum ada rencana,” jelas Bambang.
Selain itu Bank DIY juga memberi edukasi kepada masyarakat bawah yang sering meminjam ke bank plecit atau rentenir. Mereka diajak untuk lebih akrab dengan Bank DIY dan diberikan berbaga kemudahan.
Kehadiran Buku “Jokowinomis Sebuah Paradigma Kerja”, disambut positif kalangan akademisi sebagai respons atas berkembangnya dunia digital yang menggerus bisnis media cetak. “Buku Jokowinomics ini merupakan kreativitas Bisnis Indonesia dalam menjawab bisnis informasi serta merespons perkembangan media online saat ini,” ujar Tri Agus Susanto.
Ping
Sumber : Berbagai sumber dan Harian Jogja
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
