Webinar Alumni ITB, Ganjar Pranowo Akui Sebagian Jawa Tengah Sudah Tenggelam
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui beberapa bagian di Jawa Tengah sudah tenggelam, bukan akan tenggelam lagi. Ia memberi contoh Kota Pekalongan dan Kabupaten Brebes beberapa area sudah tenggelam dan ada yang sudah menjadi hutan bakau. Contoh lainnya, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, sudah tenggelam, penduduk sudah diungsikan.
Ganjar mengatakan hal ini dalam webinar bertajuk “Jakarta Tenggelam, Kupas Tuntas Statement Presiden Amerika, Benarkah Jakarta Akan Tenggelam?” yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB), Selasa, 10 Agustus 2021.
Menurut Ganjar, dari citra satelit kondisi pesisir Jawa Tengah sebenarnya bertambah parah. Ia mengatakan Pemprov Jawa Tengah saat ini berkonsentrasi mengatasi banjir dan penurunan air tanah di Semarang, Demak, dan Pekalongan.
Namun Ganjar mengakui selalu ada kendala, salah satunya mendamaikan dua kepala daerah di Pekalongan yakni bupati dan wali kota.
“Ketika kita membuat kebijakan lintas kabupaten/kota ternyata tak mudah. Sungguh-sungguh negosiasinya lamanya minta ampun. Akhirnya diselamatkan oleh waktu, bupati dan wali kotanya ganti, saya bicara dengan Pak Basuki (Menteri PUPR), kemudian tanggul berhasil dibuat,” katanya.
Kendala lainnya, kata Ganjar, adalah tarik ulur antara kepentingan tata ruang dan tata uang. Kata Ganjar, hal ini terjadi di Semarang. Ia mengakui Pemerintah Kota Semarang sebenarnya cukup punya inisiatif lebih cepat hingga pengendalian banjir bisa dilakukan. “Hanya di Kota Semarang juga punya problem besar karena tarik ulur antara pengendalian tata ruang dengan desakan tata uang yang pada akhirnya melupakan upaya-upaya mitigatif di daerah itu,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden tentang Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi, harus disikapi secara serius sebagai bagian dari perubahan iklim yang terjadi saat ini.
Ia melihat pesan Joe Biden itu sebagai pesan kolektif bahwa climate change is real. “Dan kebijakan kita harus meletakkan kelestarian ekologis sebagai salah satu pertimbangan utama,” kata Anies.
Menurut Anies, prediksi Jakarta tenggelam bukan hal yang baru namun pernyataan Joe Biden adalah alarm untuk menunjukkan bahwa kita harus meletakkan kelestarian alam sebagai prioritas. “Jakarta akan tenggelam tidak hanya dikarenakan karena naiknya muka air laut seperti yang disampaikan Joe Biden tapi juga dikarenakan penurunan muka air tanah. Ada studi yang menunjukkan penurunan muka air tanah terjadi di hampir seluruh Jakarta,” katanya.
Meski demikian, kata Anies, dalam laporan yang disampaikan JICA, terjadi pelambatan penurunan air tanah di Jakarta. “Ini efek dari kebijakan mengurangi ekstraksi air tanah di Jakarta. Data 2007 yang menyebutkan penurunan air tanah di Jakarta Utara sampai 20 mm per tahun ternyata berhasil dikurangi menjadi 2 mm per tahun lewat stasiun pengurukan land subsidence,” ujarnya.
Anies lalu menunjukkan data dari 2007 sampai 2018 yang menunjukkan adanya laju perlambatan penurunan air tanah di DKI Jakarta. “Dari data 2007 sampai 2018, we are on the right track. Ini harus terus dikawal, ini harus terus dijaga supaya semakin efektif. Dan kita harus semakin komitmen pada kelestarian dan keadilan,” tuturnya.
Dalam pembukaan webinar, Ketua IA-ITB Gembong Primadjaja mengatakan IA-ITB sebagai komunitas yang beranggotakan kaum intelektual yang persentasenya tidak banyak di negara ini, tentunya harus mengambil kepedulian dan mengambil bagian seandainya nanti ada langkah-langkah yang bisa diambil bersama-sama dengan pemerintah daerah.
“Kepada Mas Ganjar dan Mas Anies kami juga ingin mendorong agar agar konsep sirkuler city bisa diterapkan di kota-kota yang berada di pesisir pantai karena depan kita itu tergantung pada bagaimana kita memenej kota-kota di Indonesia menggunakan konsep sirkuler city,” kata Gembong.
Sementara itu, Basar Simanjuntak, Kepala Lembaga Pengendalian Kebijakan dan Sumber Daya Alumni PP IA-ITB, yang menyelenggarakan webinar ini, mengatakan tahun-tahun ke depan mungkin akan menjadi tahun penuh marabahaya (vivere pericoloso: Italia).
“Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Bung Karno (Alumni Teknik Sipil ITB) saat memberikan pidato kenegaraan di Istana Negara tanggal 17 Agustus 1964. Dan benar saja pada tahun 1965, ramalannya jadi kenyataan. Peristiwa Gestapu meledak, konflik horizontal di masyarakat dan militer tak terelakkan dan Bung Karno dikerdilkan dari panggung politik, panggung tempat nama besarnya berkembang,” katanya.
Ia menambahkan marabahaya yang kita hadapi di tahun-tahun ke depan sebagai sebuah negara-bangsa tidaklah mudah. Pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir, polarisasi politik di tengah masyarakat yang belum mereda, isu disintegrasi di beberapa daerah, kondisi politik dunia yang penuh ketidakpastian, dan berbagai tantangan lainnya.
“Tujuan saya menyebutkan poin-poin barusan bukan sebagai sebuah ungkapan pesimistis. Tapi dalam kerangka untuk mengungkapkan kegelisahan. Bahwa kita, sebagai satu tumpah darah Indonesia membutuhkan harapan ke depan. Kita membutuhkan semacam guiding light di ujung lorong gelap yang kita tuju untuk membawa kita tetap semangat berlari menyongsong tahun-tahun ke depan,” katanya.
“Dan dengan segala kerendahan hati izinkanlah saya, Basar Simajuntak, pada malam hari ini, sebagai Kepala LPKSDA IA ITB, menawarkan sebuah gagasan akan guiding light tersebut. Malam ini secara resmi kami melaunching sebuah program strategis bernama Rembuk Alumni ITB dengan tajuk utama “Indonesia Setelah Pandemi”.”
Rembuk Alumni ITB ini bertujuan untuk menghimpun seluruh gagasan dan konsep dari alumni ITB dalam membayangkan pembangunan Indonesia ke depan pascapandemi. Acara ini pun nantinya akan menjadi bentuk komitmen kolektif para stakeholder dalam menjalankan konsep-konsep baru mewujudkan New Normal Indonesia.
IA ITB menyelenggarakan webinar bertajuk “Jakarta Tenggelam, Kupas Tuntas Statement Presiden Amerika, Benarkah Jakarta Akan Tenggelam?”
Webinar ini dilaksanakan pada Selasa, 10 Agustus 2021, mulai pukul 19.30 WIB. Webinar ini dipandu oleh Latief Siregar, Wakil Pemimpin Redaksi INews, dengan pembuka Basar Simanjuntak, Kepala Lembaga Pengendalian Kebijakan dan Sumber Daya Alumni PP IA-ITB, dan Gembong Primadjaja, Ketua Umum IA-ITB.
Sebagai keynote speaker adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara sebagai pembahas adalah Prof. Deden Rukmana, Professor of Urban and Regional Planning Alabama A&M University, Dr. Heri Andreas, Kepala Laboratorium Geodesi ITB, dan Dr. Hamzah Latief, dosen Oseanografi ITB.
Turut hadir sebagai pembahas dari Pengurus Pusat IA-ITB yakni Aria Mariany, Wakil Kepala Lembaga Riset Kebencanaan PP IA-ITB, Don Adam, Kepala Badan Penanggulangan Bencana PP IA-ITB, Triyani Utaminingsih, Wakil Menteri Lingkungan Hidup IA-ITB, dan Arya Sinulingga, Sekretaris Jenderal PP IA-ITB. []
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
