Indonesia Kaya Potensi EBT Namun Pemanfaatannya Masih Rendah
Jakarta – Energi baru dan terbarukan (EBT) sangat penting untuk wujudkan ketahanan energi di masa depan. Terlebih, Indonesia memiliki potensi EBT sebesar lebih dari 441,7 GW, yang sejauh ini batu terealisasi sebesar 8,90 GW atau 2% dari potensi yang ada.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Ir. Yunus Saefulhak dalam Sesi II Seminar Terbatas bertajuk “Pengembangan Energi Baru Terbarukan,” yang digelar di AYANA Midplaza Jakarta, Senin (4/12/2017). Pada sesi dua dengan bahasan “Roadmap EBT Indonesia; Peran, Peluang dan Tantangan Swasta”, para pembicaranya selain Yunus, yaitu Ir. Jaya Wahono (Founder and CEO Clean Power Indonesia), Dr. Ir Hanny J. Berchmans (Senior Consultant USAID-ICED), dan Werner Katili (Country Representative Agri Power).
Yunus mengatakan, untuk menjawab masalah lingkungan seperti gas rumah kaca (GRK), pemanfaatan EBT harus dioptimalkan. “Saat ini, Indonesia memiliki banyak potensi EBT yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia antara lain panas bumi, air, bioenergi, surya, angin dan laut,” ujarnya.
Selain itu, akses energi harus terdistribusi secara merata, adil, dan terjangkau oleh masyarakat dengan kualitas yang baik. “Harga energi harus terjangkau oleh masyarakat yang berpendapatan rendah dan ekonomis untuk masyarakat berpendapatan menengah-tinggi,” ujar Yunus.
Selain optimalisasi EBT, pihaknya juga melakukan konservasi energi. Yunus mengatakan, konservasi energi merupakan upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta efisiensi pemanfaatannya.
“Penggunaan energi masyarakat Indonesia saat ini cenderung boros. Untuk itu, pemerintah terus melakukan kampanye hemat energi yakni dengan program potong 10 persen,” lanjut Yunus.
Pemerintah, seperti diketahui, telah menetapkan sasaran komposisi bauran EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada 2025. Menurut Yunus, pasokan energi saat ini masih didominasi energi fosil. Padahal, potensi EBT Indonesia sangat besar yaitu sekitar 441,7 gigawatt (GW), namun hingga saat ini perannya dalam penyediaan energi nasional masih sangat terbatas yaitu 7,7%, atau terpasang sebesar 8,89 GW atau 2% dari total potensi. “Potensi EBT di Indonesia banyak, tapi pemanfaatannya masih rendah,” katanya.
Sebagai gambaran, bauran EBT meningkat rata-rata 0,54% setiap tahun. Pada 2016 capaian bauran EBT sebesar 7,7%. Angka ini lebih besar dari 2015 (6,7%), 2014 (6,4%) dan 2013 (5,3%). Untuk kuartal II 2017 melebihi target, di mana energi panas bumi dan EBT lainnya mencapai 5,23% (target 4,96%) dan bauran energi dari air mencapai 8,07% (target 6,16%).
Beberapa kemajuan dalam pengembangan EBT, antara lain dengan ditandatanganinya 68 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement/PPA) antara PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP) dengan kapasitas 1.189,67 MW hingga November 2017 yang berpotensi menurunkan emisi GRK sebesar 4,76 Juta Ton CO2. Yunus mengatakan, kondisi saat ini konsumsi energi mayoitas masih kurang efisien. Dengan demikian, pemanfaatan EBT adalah suatu kewajiban.
Pemanfaatan EBT dan penerapan konservasi energi, lanjut Yunus kepada fakta.news, untuk meningkatkan ketersediaan energi secara berkelanjutan menghemat bahan bakar fosil, dan secara simultan mencegah perubahan iklim global dengan mengurangi emisi GRK. Keuntungan lainnya, adalah menciptakan lapangan kerja (dengan tumbuhnya industri hijau), mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketergantungan dengan bahan bakar impor.
“Keterlibatan pemerintah, peran swasta, dan kerjasama internasional dibutuhkan untuk mempercepat pengurangan emisi GRK, dan mempercepat mencapai target pada Paris Agreement,” kata Yunus.
Potensi panas bumi, sebagai sumber EBT, yang dimiliki Indonesia sebesar 11.073 MW (resources) dan 17.506 MW (reserves) dengan kapasitas terpasang sebesar 1.643,5 MW pada tahun 2016. Yunus menyampaikan, penambahan kapasitas terpasang pada tahun 2017 meliputi PLTP Ulubelu Unit 4 (55 MW), PLTP Karaha Unit 1 (30 MW), PLTP Sorik Marapi (Modular, 20 MW), dan PLTP Sarula Unit 2 (110 MW).
Saat ini kapasitas terpasang mencapai 1.808,5 MW, 10,3% dari cadangan panas bumi Indonesia. Produksi uap telah mencapai 51% dari target tahun 2017 pada laporan semester 1 dan memberikan kontribusi PNBP sebesar Rp 0,25 triliun sampai dengan Juni 2017. Pemerintah terus berupaya agar target panas bumi pada tahun ini dapat tercapai.
“Saat ini ada lima hal yang menjadi tantangan pengembangan panas bumi, yaitu lokasi panas bumi di kawasan hutan, penolakan masyarakat, harga, pendanaan dan perizinan,” tutur Yunus.
Yang jelas, menurut pembicara kedua Jaya Wahono (Founder and CEO Clean Power Indonesia), lebih dari 50 juta orang di Indonesia masih kekurangan akses listrik. Sekitar 50 juta lebih lainnya mengalami pasokan listrik yang buruk dan tidak memadai untuk industrialisasi di daerah mereka.
Untuk yang belum terlayani dengan pasokan listrik yang baik, Jaya mengungkapkan, akan ada implikasi signifikan bagi pelayanan kesehatan, makanan, pendidikan, dan bisnis. “Bisa dibayangkan kesulitan penanganan medis di puskesmas-puskemas karena tak ada cahaya penerangan yang memadai, berapa banyak hasil pertanian terbuang sia-sia karena tak bisa diproses lebih lanjut, berapa banyak siswa yang kesulitan belajar karena kurangnya penerangan dan tidak adanya akses Internet, serta berapa banyak usaha kecil kandas karena tidak punya akses energi yang andal dan murah,” tutur Jaya.
Terkendala Masalah Regulasi
Perencanaan kelistrikan di negeri ini, Jaya menilai, sering dibangun tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial masyarakat setempat, terutama bagaimana mereka menggunakan listrik tersebut dan kelancaran pembayarannya.
Karena itu, tentunya diperlukan pendekatan guna mencari solusi yang lebih komprehensif daripada sekadar menyalurkan listrik kepada masyarakat daerah pelosok. Menurut Jaya, untuk memperluas layanan listrik bagi penduduk di daerah-daerah pelosok, selayaknya berpikir secara non-konvensional dan mengadopsi perspektif yang lebih holistik.
“Ketika kita mulai berpikir untuk tujuan yang lebih luas, maka kita akan menyadari bahwa penyediaan listrik kepada konsumen di wilayah pedesaan perlu memberikan penekanan pada usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka, bukan sekadar menyambung rumah tangga mereka ke jaringan listrik,” tutur Jaya.
Pembicara lainnya, DR. Ir. Hanny J. Berchmans, M.Sc USAID-ICED mengatakan, Energi terbarukan adalah energi yang berkelanjutan, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, radiasi matahari, aliran air, dan air terjun serta gerakan perbedaan suhu lapisan laut. Total potensi energi terbarukan di Indonesia 155.288 MW, energi yang telah termanfaatkan 9.752 MW atau hanya termanfaatkan sebanyak 6,3 persen.
Hanya saja potensi tersebut bertahun-tahun sulit dicapai. Menurut Hanny, persoalannya lagi-lagi terkait maslah regulasi. “Regulasi yang ada belum menjamin kepastian hukum. Untuk penetapan harga jual listrik EBT saja, entah aturannya masih dipakai atau belum,” katanya.
Sementara itu, pembicara terakhir yaitu Werner Katili (Country Representative Agri Power), berbicara banyak soal potensi sampah sebagai sumber EBT jenis biogas. “Potensi ini banyak sekali di Indonesia, dan ini bisa mengatasi persoalan sampah perkotaan. Tapi ya lagi-lagi masalah regulasi, sehingga proyek mengubah sampah jadi listrik hingga kini masih minim sekali,” pungkasnya
Itulah seminar terbatas EBT yang dibagi dalam dua sesi yang digelar oleh Fakta.News, situs online berita nasional Indonesia bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero) serta Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT). Hasil seminar terbatas ini, menurut Ketua Penyelenggara Koster Rinaldi, setidaknya bisa menjadi masukkan bagi pemerintah dalam memetakan dan mengembangkan RBT di Indonesia.
M Riz dan Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
