Connect with us

Survei Indo Barometer: Jokowi Tetap Ungguli Prabowo Dalam Elektabilitas Capres 2019

Jokowi Tetap Ungguli Prabowo Dalam Elektabilitas Capres 2019(foto : Istimewa)

Jakarta – Lembaga survei Indo Barometer melakukan survei terhadap penantang potensial Jokowi di Pilpres 2019. Survei dilakukan pada tanggal 15 hingga 23 November 2017 kepada 1.200 responden di 34 Provinsi. Survei diambil menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error + 2,83%.

Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari saat memaparkan hasil survei nasional ‘Siapa Penantang Potensial Jokowi di 2019’ mengungkapkan hasil dari survei yang dilakukan pihaknya, Jokowi tetap unggul jika dibandingkan dengan nama calon lainnya. “Dari pertanyaan terbuka calon presiden, awareness pemilih yang tinggi terhadap Joko Widodo dengan dukungan 34,9%,” ujar Qodari, Minggu (3/12/2017).

Sementara pada posisi ke dua, muncul nama Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan persentase 12,1%. Berdasarkan hasil survei Indo Barometer, menurut Qodari nama Jokowi meningkat secara perlahan sejak 2015 hingga 2017. Lain hal, nama Prabowo selalu mengalami fluktuasi dalam rentan waktu yang sama. “Berdasarkan simulasi dua nama, tren elektabilitas Joko Widodo sejak 2015-2017 perlahan semakin meningkat meski sempat melemah pada September 2015. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto sejak 2015-2017 mengalami fluktuasi. Sempat naik di September 2015 dan melemah pada Oktober 2016,” papar Qodari.

Qodari juga mengatakan Indo Barometer juga melakukan survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. 61,8% masyarakat menginginkan Jokowi untuk kembali menjadi presiden. “Mayoritas publik menginginkan Joko Widodo kembali menjadi presiden untuk periode 2019-2024. Lima alasan utama kepuasan publik tersebut karena meningkatnya pembangunan, dekat dengan rakyat kecil, sesuai dengan janji kampanye, bantuan pendidikan, dan memberikan bantuan bagi masyarakat miskin,” tuturnya.

Berikut hasil survei Indo Barometer terhadap elektabilitas Capres 2019 berdasarkan pertanyaan terbuka.

  1. Jokowi 34,9%
  2. Prabowo Subianto 12,1%
  3. Anies Baswedan 3,6%
  4. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 3,3%
  5. Gatot Nurmantyo 3,2%
  6. Ridwan Kamil 2,8%
  7. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 2,5%
  8. Megawati Soekarnoputri 2,0%
  9. Tito Karnavian 1,8%
  10. M Sohibul Iman 1,5%
  11. Jusuf Kalla 1,0%
  12. Tri Rismaharini 0,9%
  13. Moeldoko 0,8%
  14. UU Ruzhanul Ulum 0,6%
  15. Deddy Mizwar 0,6%
  16. Hary Tanoesoedibjo 0,5%
  17. Ahmad Heryawan 0,5%
  18. Sandiaga Uno 0,4%
  19. Setya Novanto 0,3%
  20. Ganjar Pranowo 0,3%
  21. Ahmad Syaikhu 0,3%
  22. Bima Arya Sugiarto 0,2%
  23. Zainul Mutaqin 0,1%
  24. Belum memutuskan 6,1%
  25. Rahasia 4,6%
  26. Tidak tahu atau tidak jawab 15,4%

 

Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya