Antipasi Ancaman Megathrust, Mensos Risma Gencarkan Pembentukan Kampung Siaga Bencana
Surabaya – Kementerian Sosial terus meningkatkan kesiagaan menghadapi kemungkinan terjadi bencana di selatan Pulau Jawa. Kemensos membekali masyarakat di kawasan tersebut dengan mendirikan dan memperkuat Kampung Siaga Bencana (KSB). Kemensos juga akan menggandeng Komando Pasukan Khusus (Kopasus) untuk pelatihan penanganan bencana.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, Kemensos terus meningkatkan kesiagaan menghadapi bencana di kawasan rawan bencana, khususnya di Selatan pulau Jawa.
“Aku sudah dua kali video conference dengan kepada dinas sosial yang daerahnya rawan bencana. Termasuk dengan kepala daerah di kawasan selatan Jawa Timur. Aku sudah perintahkan stafku untuk terus membantu pemda di selatan Jawa, dari Pacitan, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Malang Selatan, Lumajang, sampai Banyuwangi,” kata Mensos dikutip dari laman kemensos.go.id, Senin (7/6).
Kesiagaan Kemensos tidak lepas dari sinyalemen yang disampaikan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dalam webinar kajian dan mitigasi gempabumi dan tsunami di Jawa Timur, akhir Mei silam.
Ia mengatakan, berdasarkan penelitian dan pemodelan BMKG, wilayah selatan Jawa Timur menyimpan potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Namun, belum ada alat yang memprediksi secara tepat kapan bencana tersebut akan terjadi. Mengantispasi hal ini, Langkah terbaru Kemensos adalah dengan membentuk dua KSB di Kabupaten Lumajang di Lapangan Desa Bulurejo, Tempursari, Lumajang (22/5).
Potensi bencana di Kabupaten Lumajang sangat besar, yakni tsunami karena berada di jalur pantai selatan, dan erupsi gunung berapi dari Gunung Semeru. Dalam satu kelompok KSB terdapat sekitar 60 warga yang ditunjuk menjadi anggota KSB. Mereka dibekali sejumlah pelatihan mitigasi bencana, seperti pemetaan potensi bencana, pemetaan sumber daya, pelatihan dasar pertolongan pertama dan evakuasi, keposkoan, hingga dapur umum.
“Kami memberikan pelatihan teknik tentang kebencanaan, masyarakat membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) sendiri sehingga mereka tahu dan terorganisasi siapa bagian evakuasi, siapa bagian dapur umum. Masing-masing punya koordinator sehingga jelas kalau ada bencana siapa berbuat apa,” kata Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kemensos, Iyan Kusmadiana.
Sebelumnya, KSB dan pembentukan Tagana Muda juga berlangsung di Banyuwangi. Di Kabupaten Banyuwangi, dilakukan sosialisasi, pelatihan dan pembentukan KSB dan peningkatan kapasitas Tagana Muda.
“Mereka akan diperkenalkan pada peran dan fungsinya sebagai relawan KSB yang nanti akan terbagi dalam beberapa tIm yakni tIm Posko, Gardu sosial, Dapur Umun, Shelter, Evakuasi, TIm reaksi cepat (TRC), dan Logistik (lumbung sosial), ” kata Fasilitator dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Twi Adi.
Sementara instruktur dari Kemensos, Ade Hermawan mengatakan bahwa dalam kegiatan ini peserta harus disamakan pola pikirnya.
“Mereka harus disamakan dulu mindset-nya bahwa setelah ini mereka akan jadi relawan kebencanaan dengan nama Kampung Siaga Bencana,” kata dia.
Peserta juga diberikan materi terkait kebijakan Kemensos dalam rangka pengurangan resiko bencana yang disampaikan oleh Pekerja Sosial Madya Kementerian Sosial Edy Suwarna.
“KSB yang dibentuk dengan nama Jangkar Grindulu yang diambil dari nama sebuah sungai terbesar di Pacitan yang keanggotaannya melibatkan dua desa yakni Desa Kembang dan Desa Sernoboyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan,” katanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
