Mendes PDTT Harap BUMDes Jadi Tumpuan Pemulihan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa
Lamongan – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa, serta usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Pernyataan ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, dalam kunjungan kerja di salah satu desa tematik Lamongan, yaitu Desa Kendal, Kecamatan Sekaran.
Mendes Abdul Halim yang datang dengan jajaran mengatakan, prinsip utama BUMDes adalah kesejahteraan warga desa. Gus Halim, demikian ia biasa dipanggil menambahkan, BUMDes tidak diperbolehkan menjadi kompetitor warga.
“Bila perlu BUMDes harus mengkonsolidasi UMKM, mencarikan pemasaran yang lebih maksimal, memfasilitasi pelatihan packaging, juga produksi. Ia berharap nantinya semua pemulihan ekonomi nasional di level desa dapat dikelola oleh BUMDes,” kata Gus Halim, Sabtu (5/6/2021).
Gus Halim mengungkapkan, BUMDes diharapkan bisa menjadi tumpuan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di level desa. Pasalnya, hal itu yang menjadi prinsip adanya keterpihakan lembaga desa tersebut.
“BUMdes menjadi salah satu tumpuan yang bisa memfasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa, di antaranya mengakomodir pemasaran hasil desa melalui UMKM dari produksi hingga memberikan pelatihan peningkatan SDM,” ungkapnya.
Ditambahkan oleh Gus Halim, keberadaan BUMdes sekarang sungguh luar biasa. Hal ini terpantau dari kunjungannya di beberapa tempat di Indonesia yang menunjukkan kalau BUMdes mempunyai peranan penting tidak hanya di sektor ekonomi saja, tapi juga membantu peningkatan desa wisata.
“Yang menjadi kunci pemulihan ekonomi di tingkat desa adalah BUMdes. BUMdesa harus mampu menggerakkan perekonomian desa dengan melihat segi potensi di desa tersebut,” tambah Gus Halim.
Saat berada di Lamongan, Gus Halim mengunjungi salah satu wisata tematik yaitu kawasan bahagia Taman Mahoni Kendal. Ia merasa sangat bahagia melihat inovasi yang ada di taman wisata tersebut. Selain itu, Mendes PDTT juga memberikan apresiasi kepada 170 desa di Lamongan yang sudah menyelesaikan pendataan desa sebelum 1 Juni ini, yang berisi data lengkap dan detail dari desa yang akan mampu membantu pemerintah ke depan.
“Yang menarik tadi ada satu hal, no wifi full interaksi saat berada di kawasan ini dan ini menurut saya akan menjadi barang langka,” ungkapnya.
Sementara Bupati Lamongan Yuhronur Efendi berharap, kehadiran Mendes PDTT di Lamongan akan memberi motivasi, spirit, dan inspirasi bagi Lamongan untuk terus mengembangkan desa-desanya menjadi lebih baik. Pak Yes juga melaporkan dalam waktu dekat ini program utamanya adalah penanganan pandemi, yang salah satunya adalah dengan membangkitkan perekonomian melalui kebangkitan UMKM. Baik secara offline (taman tematik) maupun online (aplikasi).
“Insyaallah akan terus kami kembangkan agar UMKM Lamongan bisa bergairah kembali dan bisa membangkitkan ekonomi kembali. Alhamdulillah desa-desa bergairah untuk terus bangkit dan menjadi desa-desa mandiri,” kata Pak Yes.
Sebelum meninjau lokasi BUMDes di Desa Kendal Kecamatan Sekaran, Mendes PDTT dan jajaran Forkopimda melakukan peletakan batu pertama NU Center Gedung PC GP Ansor Kabupaten Lamongan di Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan. Gedung NU Center ini berdiri di atas tanah wakaf seluas kurang lebih 350 meter persegi, yang direncanakan akan selesai dibangun dalam kurun waktu 2 tahun, dan diperkirakan akan menjadi kantor NU terbesar di Indonesia.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
