Hasto: Pancasila Berikan Legitimasi terhadap Indonesia untuk Hidup Tanpa Konflik SARA
Jakarta – Di momentum Perayaaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Pancasila yang digali oleh Proklamator RI Bung Karno memberikan legitimasi terhadap bangsa ini untuk hidup tanpa konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Bahkan, Pancasila yang digali Bung Karno dari peradaban nusantara, agama, dan peradaban dunia, membuat Indonesia bisa menjadi juru damai bagi tatanan dunia baru di dunia internasional.
“Bung Karno tidak mau disebut sebagai pencipta Pancasila, Beliau penggali Pancasila. Pancasila yang digali dari seluruh peradaban nusantara, seluruh peradaban dunia, termasuk keragaman agama. Di situlah Pancasila merupakan kristalisasi dari cara pandang Indonesia terhadap dunia dan sekaligus falsafah dasar itu,” kata Hasto saat mengisi Seminar Nasional Memperingati Hari Kelahiran Pancasila bertema ‘Api Semangat Pancasila dalam Bela Negara’ yang dilaksanakan di Auditorium Unhan RI, Selasa (1/6).
Hasto yang juga Mahasiswa S3 Cohort Universitas Pertahanan (Unhan) RI mengutip kalimat dalam Buku Negara Paripurna karya Yudi Latif. Dalam buku itu disebutkan hanya Indonesia yang mengidentifikasikan diri sebagai Tanah Air. Hal itu untuk menunjukkan bahwa negara ini adalah satu kesatuan wilayah, yang di dalamnya melekat jiwa bangsa, Pancasila.
Hasto mencontohkan sejumlah konflik horizontal yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Di Irlandia, terdapat konflik antaragama, Katolik dengan Kristen. Di Timur Tengah, terdapat konflik Suni dan Syiah. Sedangkan di India, terdapat konflik suku, agama, dan perbedaan bahasa.
“Indonesia tidak ada persoalan. Karena apa? Nilai-nilai filosofi dasar yang digali dari bumi Indonesia itu akhirnya bisa merumuskan sesanti Bhinneka Tunggal Ika,” jelas dia.
Hasto menjelaskan bahwa Soekarno menegaskan soal prinsip ketuhanan. Maka tidak hanya setiap rakyat Indonesia bertuhan, negara juga bertuhan. Karena itulah negara menjamin bahwa setiap anak-anak bangsa dapat menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing.
“Karena itulah prinsip ketuhanan dimaksudkan Bung Karno adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur. Ketuhanan yang tidak ada egoisme agama. Ketuhanan dengan semangat gotong royong di mana semua umat beragama dan seluruh aliran kepercayaan bersama-sama bergotong-royong untuk Indonesia Raya kita. Itu makna filsafat dari Ketuhanan Yang Maha Esa,” jelas pria asal Yogyakarta itu.
Dalam Pancasila, lanjut Hasto, juga memuat tentang prinsip kemanusiaan. Hal ini diilhami dari sejarah perjuangan Budi Utomo yang akhirnya hingga saat ini ditandai dengan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei. Bung Tomo mengubah cara berpikir kerajaaan-kerajaan yang rentan diadu domba dengan politik devide at impera.
“Budi Utomo mengisnpirasi lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 di mana kita menegaskan kita adalah satu nation. Yang menjunjung tinggi persatuan,” katanya.
Selain itu, kata Hasto, para pendiri bangsa juga sudah merancang Indonesia untuk menjadi pemimpin bangsa-bangsa sejak kita merdeka. Indonesia, seharusnya menjadi komandan dari pasukan perdamaian dunia. Dia menjelaskan, hal ini pun kerap menjadi motivasi Rektor Unhan Laksdya TNI Amarulla Octavian.
“Kita harus menjadi pemimpin dalam seluruh aspek kehidupan di duniam,” kata Hasto.
Menurut Hasto, Indonesia harus membangun kekuatan pertahanan. Diplomat-diplomat muda harus melakukan pendekatan ke sejumlah negara untuk menyelesaikan persoalan di Laut Tiongkok Selatan dan Timur Tengah.
“Semangat dari kemanusaian dalam perspektif keluar dalam perdamaian dunia itu sudah dibangun. Penjajahan tidak berperikemanusiaan. Dengan diplomat-diplomat kita, kita temui Amerika Serikat, kita temui Tiongkok, kemudian kita jadi juru damai. Di saat bersamaan, kita perlu membangun kekuatan militer kita agar kita bisa menjadi juru damai, agar kita disegani. Kita harus punya kekuatan yang andal dan terkuat di belahan bumi selatan,” jelasnya.
Dalam seminar ini, Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksdya TNI Amarulla Octavian menjadi pembicara utama seminar itu. Lalu pembicara lainnya adalah Direktur S3 Unhan Laksamana Muda (Purn) TNI Siswo Hadi Sumantri dan Dekan FKN Unhan RI Marsekal Muda Syamsunasir. Dua narasumber utama seminar adalah Mahasiswa S3 Cohort Unhan Hasto Kristiyanto serta Aktivis dan Cendekiawan Muda Yudi Latif.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
