Sambut Bulan Bung Karno, Megawati Minta Kader Beri Perhatian Khusus pada Desa dan Stunting
Jakarta – Memasuki Bulan Bung Karno 2021 yang akan mulai pada 1 Juni, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk memberi perhatian khusus pada desa. Secara khusus, kader diharap memberi perhatian pada masalah stunting.
Hal itu disampaikan Megawati saat acara peresmian 25 kantor baru PDI Perjuangan yang dilaksanakan secara virtual, Minggu (30/5).
“Tema Bulan Bung Karno yang saya tetapkan adalah ‘Bhinneka Tunggal Ika. gotong royong untuk rakyat, desa maju, Indonesia kuat dan berdaulat. Tolong dijalankan dengan sebaik-baiknya,” kata Megawati.
Megawati ingin para anggota partainya masuk ke desa dan menggerakkan warga. Tentu saja kader harus turun ke bawah, mendekatkan diri, serta menyelami permasalahan yang dihadapi masyarakat. Untuk memotivasi, Megawati menceritakan kisahnya ketika masih menjadi calon anggota DPR, harus masuk ke wilayah pedesaan di Jawa Tengah. Menginap di sebuah rumah milik lurah setempat, Megawati menceritakan bagaimana dia tidur bersama kutu yang hidup di ranjang dari bambu tempat dirinya tidur.
“Saya saja pernah begitu, kalian harus lebih, lebih, lebih keras lagi berjuang,” ujar Megawati.
Satu hal yang dimintakan khusus oleh Megawati untuk diperhatikan adalah isu stunting atau gizi buruk. Bagi Megawati, sangat miris ketika di zaman Indonesia sudah merdeka, masih banyak anak Indonesia yang mengalami stunting.
“Masih banyak anak stunting, apa salahnya kita? Kenapa masih banyak anak anemia karena kurang gizi? Masa ibu-ibu tak tersentuh hatinya?” kata Megawati.
Megawati memberi contoh, bahwa di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ada tanah seluas 500 meter persegi yang berisi warga yang tinggal di bedeng. Kebanyakan bekerja dan tidur di gerobak bersama anak-anaknya.
Presiden RI Kelima itu mengaku juga sudah bicara dengan Presiden Jokowi, mengenai para warga yang kebanyakan berasal dari daerah itu. Baginya, ada sesuatu yang terjadi sehingga masih ada saja urbanisasi. Dimana warga dari desa mencari makan di kota besar, namun berujung di tempat seperti bedeng-bedeng itu. Masalah gizi buruk pun semakin berat.
“Saya bicara ke Pak Jokowi, bagaimana sih sebenarnya, kok cari makan di kota-kota besar? Makanya nanti di bulan Bung Karno, kita bangun mulai dari desa. Siap-siap ya pengurus di daerah,” kata Megawati.
Lebih jauh, Megawati mengajak semua pihak membayangkan masa depan para anak-anak demikian. Karena jika gizi saja tak terpenuhi, sangat sulit mengharapkan pendidikannya akan terpenuhi.
“Bayangkan bagaimana akan masa depan anaknya. Gizi saja tak memenuhi syarat, belum pendidikannya. Membangun masyarakat itu kan katanya fisiknya. Yakni sandang, pangan, dan papan. Tapi kalau membangun yang utuh itu, adalah kesehatan dan pendidikan. Itu sebenarnya tugas utama kita,” urai Megawati.
“Kalau daerah miskin, apa kita mau diam saja? Pikir kenapa terjadi kemiskinan. RRC mengeluarkan statemen kemiskinan di sana sudah 0 persen. Mereka sampai berani bilang begitu. Sebuah negara yang jumlah penduduknya 1,5 miliar. Kita warganya hanya 270-an juta, masa tak bisa membangun negeri ini? Semangat,” tegas Megawati.
Megawati meminta agar kader partainya serius menjalankan penugasan Bulan Bung Karno untuk turun ke desa tersebut. Bahkan dia mengaku akan terus meminta laporan harian dari Sekjen Hasto Kristiyanto mengenai progres kegiatan di seluruh Indonesia.
“Saya sebagai ketua umum, bukan karena covid kemudian saya tidur saja deh, jadi autopilot saja partai ini. Tidak loh. Saya selalu tiap hari memanggil sekjen. Minggu juga bila perlu saya panggil dia. Untuk terus melihat apa gerak partai kita. Mana yang kurang, diperbaharui. Mana yang jalan, diberi semangat. Sehingga kita wajib terus berimajinasi untuk kemajuan rakyat,” tambah Megawati.
Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Ketua Umum Megawati sudah menegaskan bahwa di Bulan Bung Karno, partai akan berkonsentrasi dalam konsolidasi menyeluruh. Satu bulan penuh, seluruh kader partai, baik eksekutif, legislatif, maupun yang di struktur, turun ke bawah menyatu dengan seluruh masyarakat desa.
“Maka kita wajib turun ke bawah sebagai jalan vertikal dan komitmen politik PDI Perjuangan untuk menyatukan diri dengan seluruh nafas kehidupan rakyat,” kata Hasto.
Dengan begitu, lanjutnya, kader PDI Perjuangan wajib mendorong perkembangan masyarakat desa sebagai pusat peradaban desa, dan pusat pengembangan budaya nusantara. Megawati, Hasto, dan seluruh kader yang mengikuti acara itu lalu mendengarkan bersama lagu ‘Desaku Yang Kucinta’ karya El Manik.
“Disinilah selama bulan Bung Karno, kita dorong kesatupaduan kader partai dengan masyarakat desa, bergerak bersama-sama membawa kemajuan di desa,” ujar Hasto.
“Politik yang menyatu dengan perikehidupan rakyat inilah politik bumi yang terus diberikan instruksi oleh Ibu Ketua Umum untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Hasto juga mengatakan bahwa partai juga memberi perhatian khusus terhadap antisipasi kemungkinan bencana alam.
“Instruksi partai sudah sangat jelas, bagaimana seluruh jajaran partai membangun kesiapsiagaan terhadap bencana. Sehingga setiap tanggal 26 di setiap bulannya, seluruh kader partai di seluruh wilayah Indonesia secara serentak mengadakan upaya sosialisasi mitigasi terhadap bencana,” tambah Hasto.
Megawati menghadiri acara itu dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu (30/5). Sementara Hasto Kristiyanto hadir bersama Ketua DPP yang juga Menkumham Yasonna Laoly, serta Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua MPR. Hadir juga Wasekjen yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Utut Adianto. Dan dua Ketua DPP yaitu Djarot Saiful Hidayat dan Sukur Nababan.
Seluruh unsur DPP PDI Perjuangan hadir secara virtual. Yakni Bendahara Umum Olly Dondokambey serta Wakilnya Rudianto Tjen. Juga para Ketua DPP PDI Perjuangan seperti Prananda Prabowo, Puan Maharani, Eriko Sotarduga, Ribka Tjiptaning, I Made Urip, Bambang Wuryanto, Hamka Haq, Tri Rismaharini, Sri Rahayu, dan Wiryanti Sukamdani. Begitupun dua wasekjen lainnya, Sadarestuwati dan Arif Wibowo.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
