Jelang Uji Coba PTM 31 Mei, Wawali Dedie Minta Sekolah Disiplin Terapkan Prokes
Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana akan menggelar uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada 31 Mei, pekan depan mendatang. Untuk itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim ingin memastikan kesiapan sekolah sebelum masa uji coba itu dimulai.
Dalam uji coba, ada sebanyak 73 sekolah di Kota Bogor yang akan melakukan PTM dengan pembatasan selama dua pekan. Sementara itu, lonjakan kasus positif Covid-19 di Kota Bogor juga tak luput dari perhatian.
“Lonjakan kasus itu yang kita khawatirkan. Kemarin kita blow up ke masyarakat, bahwa larangan mudik, pembatasan-pembatasan kegiatan kemasyarakatan, termasuk keagamaan tujuannya adalah agar tidak terjadi ledakan kasus, termasuk untuk target PTM bulan Juli,” kata Dedie saat meninjau kesiapan uji coba PTM di Sekolah Kesatuan Bogor, Kamis (27/5/2021).
Untuk itu, jika memang ledakan kasus terjadi dalam beberapa pekan ke depan, akan ada pertimbangan khusus dalam pelaksanaan PTM itu sendiri. Apalagi, jika Kota Bogor masuk kembali ke Zona Merah.
“Bila hal itu terjadi, maka kita tertinggal dengan daerah lain yang sudah melaksanakan PTM. Itulah yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kedisiplinan, ketaatan, kekompakan kita sangat tuntut,” katanya.
Meski begitu, Dedie mengaku berterima kasih dengan sekolah atau lembaga pendidikan yang sudah memaksimalkan protokol kesehatan (prokes) jelang PTM ini. Agar terus diingat, bahwa konsistensi dan kedisiplinan sekolah dalam menjaga prokes juga menjadi perhatian penting.
Menambahkan, Ketua Pengurus Yayasan Kesatuan Bogor, Irhoan Tanudiredja mengaku selama persiapan jelang PTM, pihak sekolah selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Satgas Covid-19.
“Kita akan ikuti aturan dan arahan dari dinas, tentunya harus kapasitas 50 persen, harus ada perizinan orang tua. Jadi seluruh protap kesehatan maupun protap dari PTM yang memang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan, itu yang akan kita ikuti,” tambahnya.
Ditempat yang sama, Kepala Disdik Kota Bogor, Hanafi mengungkapkan, 73 sekolah yang dinyatakan siap menjalani uji coba sudah melewati serangkaian proses verifikasi dan visitasi beberapa kali.
“Karena pada prinsipnya sekolah yang ada di Kota Bogor ini sudah siap. Tapi langkah – langkah operasional tetap harus dilakukan. Kalau dua pekan ke depan tidak ada masalah kita berangsur – angsur ke sekolah lain. Kita terus verifikasi,” ungkap Hanafi.
Kata Hanafi, uji coba ini merupakan proses adaptasi kebiasaan baru. Para siswa yang masuk sekolah nanti, harus memahami bahwa cara belajar di sekolah tak seperti dulu lagi. Maka dari itu, uji coba ini akan menjadi bahan adaptasi.
“Pertanyaannya sekarang apakah covid akan turun atau tidak, kita melihat situasi. Namun kita tidak sembrono, kita persiapkan secara operasional karena ada SKB empat menteri itu,” sambungnya.
Pemkot Bogor, kata Hanafi, juga sudah melakukan beragam kiat jelang PTM. Salah satunya vaksinasi kepada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah berjalan 90 persen lebih.
“Izin dari orang tua juga sudah dimulai. Kita menganjurkan orang tua untuk tidak memaksakan anak masuk sekolah. Karena yang tahu kondisi anak cenderung orang tuanya. Jangan hanya karena anaknya ingin uji coba, tapi dipaksakan,” ujar Hanafi.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
