Tingkatkan Profesionalisme ASN, Gibran Minta Jangan Abaikan Sosmed
Solo – Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkngan Pemerintah Kota Surakarta, Pemkot Surakarta melalui BKPPD menggelar Pembinaan Dan Sosialisasi Penerapan Manajemen Kinerja Tata Cara Pengisian JPT Dan Disiplin PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, Senin (24/5/2021) di Bale Tawangarum Balaikota Surakarta.
Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa kunci penyelengaaran tata pemerintahan yang akuntabel adalah mamajemen ASN dijalankan berdasarkan atas azas profesionalisme proporsional akuntabel serta sefektif dan efisien agar peningkatan kerja birokrasi dapat tercapai.
“Iklim Global menuntut adanya daya saing ASN dalam menjalankan tugas sesuai profesionalisme dan kompetensi bidang ilmu yang dimiliki. Manajemen SDM apartur dapat diwujudkan melalui pembinaan dan pengembangan pola karir berdasarkan sistem merit. Maka dari itu diperlukan ASN yang mampu mengembangkan partisipasi di masyarakat dan memiliki kepekaan terhadap perkembangn tuntutan jaman,” katanya.
Guna mewujudkan good governance dan paradigma new public service, diperlukan penerapan suatu sistem pendayaginaan SDM apartur yang baik dan tepat.
Demikian peran JPT Pratama sangat diperlukan untuk membantu kepala daerah guna menjalankan tugas fungsi organisasi dalam mengeksekusi urusan pemerintah daerah. Maka konsekuensi logisnya seorang pejabat pimpinan tinggi haruslah memenuhi kompetensi kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan.
Selain itu salah satu tanggung jawab yang dimiliki seorang pejabat pimpinan tinggi adalah membimbing dan membina rekan kerja di organisasi yang dipimpinnya dalam penerapan kedisiplinan. Dengan harapan masing – masing dari ASN saling mengingatkan jika melakukan indispliner dan melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma – norma dan aturan yang berlaku.
Karena yang mengawasi kinerja kita sekarang tidak lagi lembaga yang bersifat resmi dan formal saja namun, juga seluruh lapisan masyarakat yang kita layani turut memiliki andil. Dimana mereka mempunyai akses yang luas untuk menilai dan melakukan aduan melalui berbagai macam media.
“Makanya dari hari pertama saya kerja di sini, saya menekankan sosial media jangan ditinggal,” tandas Gibran.
Sementara Kepala BKPP, Nur Haryani mengatakan, penyelenggaran kegiatan pembinaan dan sosialiasi dselenggarakan berdadasarkan UU No 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, PP No 17 Tahun 2020, Tentang Perubahan PP NO 11 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Surat Komisi Apartur Sipil Negara RI No. B 159 JPT 1 KSN / 05/ 2021 Tanggal 7 Mei 2021, Perihal Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Penerapan Manajemen Kinerja, Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Disiplin PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
Disebutkannya, maksud kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada PNS tentang manajemen kinerja, proses pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama serta disiplin PNS.
Tujuannya untuk dapat mewujudkan pelaksanaan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
“Pemkot Surakarta tahun 2020 lalu sudah melaksanakan sistem merit dan memperoleh apresiasi dengan nilai baik. Semoga ke depan lebih baik lagi,” jelas Haryani.
Peserta kegiatan seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama eselon 2 dan pejabat administrator setara eselon 3 di lingkungan Pemkot Surakarta baik yang hadir secara langsung di Bale Tawang Arum mapun yang mengikuti lewat media You Tube.
Perlu diketahui, kondisi ASN Pemkot Surakarta PNS total 6070 yang jumlahnya menurun setiap tahunnya. Dikarenakan antara formasi pengadan PNS dan jumlah PNS yang memasuki purna tugas atau berhenti sebelum masa bhaktinya tidak seimbang atau tidak sebanding.
Jumlah jabatan strutural sebelum adanya penyederhanaan birokrasi yakni Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 34 dengan rincian terisi 28 dan kosong 6. Hingga nanti per satu Oktober kekosongan bertambah 3.
Untuk Jabatan Administrator, 151 orang, dengan rincian terisi 135 dan kosong sebanyak 16 ASN. Jabatan pengawas berjumlah total 716 dengan rincian terisi 665 dan kosong sejumlah 51 orang.
Dalam rangka melaksanakan peraturamn tentang pengisian JPT Pratama Pemkot Surakarta telah melakukan dengan seleksi terbuka melalui Tim Pansel yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai 2020.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
