Transformasi Konteks Papua
“……demokrasi tidak membenarkan adanya sikap all or nothing (semua atau tidak), take it or leave it (ambil atau tinggalkan), yaitu sikap serba ke mutlak-mutlakan.“ (Nurcholis Majdid, Indonesia Kita, 2003:hal.98)
Membangun Papua itu obatnya harus tepat. Formula tata kelola Papua Itu harus benar-benar sesuai konteks dan juga sesuai kesejarahan.
Sebelum sampai ke sana, penulis akan awali dengan menjelaskan dahulu bagaimana sebenarnya peradaban awal di tanah Papua dilihat dari best practice-nya, siapa yang telah berhasil mentransformasi Papua? Dari sini kita akan menemukan bagaimana caranya mentransformasi yang sesuai dengan konteks Papua?
Penjelasan penulis ini sekaligus menjadi kunci bagaimana tindaklanjut model otonomi khusus Papua ke depan dalam konteks kebhinekaan Indonesia.
Peradaban Awal Tanah Papua
“Im Namen Gottes betreten wir dieses land” (Dr. Klaus Roeber, Die eersten Missionare Von New Guinea, Munster,2004).
Adalah kata-kata profetis kedua Rasul Allah berkebangsaan Jerman Carl Willem ottow dan johan Gotlob Geissler, pada hari minggu, tanggal 5 Februari 1855 menginjakan kakinya di Pulau Mansinam, Teluk Doreh, Manokwari, Nieuw Guinea.
“Dengan nama Allah kami menginjak tanah ini”. Kedua Rasul ini diutus dari persekutuan Gereja-Gereja di Negeri Belanda setelah selesai belajar tentang penginjilan pada institut Johanes Gozner di Berlin.
Atas permintaan dari pendeta O.G. Heldring dari Hemmen (Gelderland), Nederland untuk penginjilan di Nieuw Guinea. (L.N. Van Asperen, Zending en Zendingsonderwijs op Nederlandsch Nieuw-Guinee, Leiden, 1936:hal.36).
Bagi kedua Rasul ini Papua adalah “Terra Incognita” (tanah yang tidak dikenal), dimana “manusianya telah dilupakan waktu “(people time forgot).
Alasan: Pemerintah Belanda menggangap penting penginjilan masuk dulu, sebelum pemerintahan berdiri karena Pos – I Belanda yang didirikan 24 Agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton, Kaimana, Nieuw Guinea akhirnya ditinggalkan pada tahun 1836. (Drs.H.Enggink, De Aardrijkskunde van Nieuw Guinea,1956:hal.33).
Pos Belanda ini ditinggalkan karena tidak sanggup melawan penyakit malaria dan masyarakat pribumi yang sangat primitif serta buas sehingga banyak menelan korban pihak Belanda. (Jan van Eechoud, Vergelen Aarde, Nieuw Guinea, Amsterdam, 1952:hal.16).
Penginjilan Para Rasul
Pemerintah Belanda mengharapkan bahwa kehadiran kedua Rasul ini, memacu pendidikan dan pengenalan kepada Ilahi sehingga dapat merubah budaya Orang Asli Papua (OAP) untuk masuk ke dalam dunia peradaban baru, dan secara perlahan-lahan berubah dari “Kegelapan Menuju Fajar” (Freddy Numberi, Quo Vadis Papua, 2013: hal.33). Dengan demikian karakternya di ubah karena pengenalan akan Ilahi dan wawasannya menjadi terbuka karena adanya pendidikan.
Setelah masyarakat mengenal Tuhan dan mengetahui adanya penguasa, yang mewakili Tuhan Allah di bumi, barulah pemerintahan Belanda masuk dengan mendirikan Pos Pemerintahan di Manokwari (pos-II) dan di Fak[1]Fak (pos-III) pada tahun 1898. Kemudian pos-IV di Merauke pada tahun 1902 dan pos-V pemerintahan Belanda pada tahun 1909 di Hollandia (Jayapura). (Drs.H. Enggink, De Aardrijkskunde van Nieuw-Guinea, 1956, hal.33)
Berturut-turut setelah budaya masyarakatnya berubah karena mengenal Tuhan, mulailah dibangun secara berturut-turut sekolah peradaban dari Mansinam Tahun 1856, Kwawi Tahun 1867 (Teluk Doreh), Tahun 1867 di Pulau Meos War, Tahun 1869 di Anday, Tahun 1874 di tepian sungai Moom dan di Manokwari Tahun 1875. Tahun 1897 di Ambon khusus bagi anak-anak dari pegunungan Arfak.
Jumlah sekolah-sekolah Zending ini berkembang sangat pesat, Gereja dan sekolah-sekolah ini adalah bukti perubahan peradaban dari Teologi yang diajarkan para Rasul Ottow dan Geissler adalah “Mencintai Tuhan Allah Pencipta Alam Semesta dan mencintai sesama manusia”.
Penutup
Transformasi Konteks Papua harus lebih mengutamakan pendekatan keamanan manusianya, sebagai insan ciptaan Ilahi yang paling mulia di muka bumi ini. Ini sejalan dengan Resolusi PBB nomor: 41/128, tanggal 4 Desember 1986 tentang Hak Asasi Pembangunan.
Pendekatan Keamanan Manusia (Human Security Approach) menjadi dasar bagi negara-negara anggota PBB untuk menyelamatkan manusia sebagai individu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dengan demikian Indonesia sebagai negara anggota PBB, memiliki kewajiban moral untuk menerapkan hal ini dalam implementasi Transformasi Pembangunan konteks Indonesia, lebih khusus di Tanah Papua dalam semua bidang kehidupan (ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik maupun pertahanan dan keamanan).
Jadi mentransformasi ala Papua itu tidak copy paste pendekatan demokrasi pada umumnya, tetapi demokrasi yang mengakomodasi kan seluruh karaktersitik kearifan lokal Papua melalui pendekatan kemanusiaan dan sosial budaya, yang penulis sebut berdasarkan Kacamata Ilahi.
Kacamata Ilahi itu, menekankan bahwa ada dan keberadaan orang Papua itu tidak kebetulan, tetapi dipilih oleh Allah untuk berada di Nusantara, Indonesia.
Firman Tuhan Allah berkata, dalam kitab Efesus 2:10 “Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Frasa buatan Allah itu menggunakan kata puisi yang indah artinya, semua manusia Indonesia termasuk manusia Papua adalah ciptaan Allah dan itu Puisi ciptaan Allah yang indah. Jadi perbedaan ciri itu bagi Allah adalah indah dan tidak ada duanya.
Dengan demikian, cara mengelola haruslah disesuaikan dengan konteks indahnya keberadaan Papua dalam Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila.
Mengapa perlu dikelola sesuai konteks? Supaya pengalaman mengelola Timor Leste tidak terulang di bumi Nusantara tercinta.
“Kok menyelesaikan ketidakpuasan rakyat atas kepincangan pembangunan dan ketidakpedulian politik dengan kekuatan senjata. Memang pemberontakan dapat ditumpas dan luka-luka akibat perang yang serba keliru itu dapat sembuh, namun bekas luka-luka tidak (akan) pernah hilang, diceritakan dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu, dari cucu ke cicit, turun temurun. (memoria passionis) — (Daoed Joesoef, Studi Strategi, 2014, hal:134-135)
Orang Asli Papua (OAP) meyakini bahwa dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Transformasi Konteks Papua akan lebih menjamin nilai-nilai kemanusiaanya di dalam pembangunan yang dilaksanakan dalam mewujudkan Papua Tanah damai, aman, adil, sejahtera, demokratis dan Hak Asasi Manusianya dihormati di bumi Indonesia tercinta.
Orham Pamuk mengatakan: “Whatever the country is, freedom of thought and expression are universal human rights”. (Hywel Williams, London, 2013: hal. 278).
Founder Numberi Center
Ambassador Laksamana Madya TNI (purn) Freddy Numberi
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
