Doni Monardo Tanam Butun dan Palaka Guna Perkuat Mitigasi Berbasis Vegetasi di Selatan Jawa
Cilacap – Dalam rangka penguatan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami berbasis vegetasi di wilayah Pesisir Selatan Jawa Tengah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo melakukan penanaman bibit pohon di Pantai Cemara Sewu, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (28/4).
Adapun bibit pohon yang ditanam meliputi jenis tanaman Pule, Palaka dan Butun serta jenis yang lain dengan jumlah total sebanyak 3.313 bibit.
Dalam sambutannya Doni menjelaskan bahwa jenis tanaman-tanaman tersebut dinilai memiliki beberapa fungsi dan keistimewaan meliputi sebagai barrier alami dari dampak abrasi dan ancaman potensi tsunami, memberikan oksigen yang bermanfaat sekaligus menjadi peneduh dalam jangka panjang.
Adapun kegiatan penanaman itu merupakan upaya pencegahan dan penguatan mitigasi bencana sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakornas PB BNPB pada bulan Maret 2021.
Melalui arahan tersebut, memberikan perlindungan bagi generasi yang akan datang merupakan kewajiban setiap warga negara.
“Kalau membangun sebuah vegetasi di sepanjang pantai, artinya kita sudah bisa memberikan perlindungan bagi generasi yang akan datang,” jelas Doni.
“Memilih mitigasi berbasis vegetasi adalah salah satu upaya kita dan ini adalah perintah presiden. Kita semua harus punya kewajiban untuk bisa melindungi wilayah pantai kita baik dari abrasi maupun juga ancaman tsunami,” imbuhnya.
Dalam hal ini, Kabupaten Cilacap dipilih sebagai lokasi penanaman karena wilayah tersebut memiliki potensi terdampak bencana gempabumi dan tsunami dalam indeks penilaian yang tinggi. Di sisi lain, gempabumi dan tsunami merupakan peristiwa yang berulang.
Sebagaimana menurut catatan, wilayah Cilacap pernah dilanda tsunami pada 2006 yang bersumber dari gempabumi di selatan Pangandaran, Jawa Barat. Korban meninggal dunia pada saat itu dilaporkan ada sebanyak 655 orang, yang mana 157 orang dilaporkan dari Kabupaten Cilacap.
Sebelumnya pada 1921, hal serupa juga terjadi dan cakupan wilayah terdampak juga meliputi dari peristiwa tahun 2006.
“Ternyata tahun 1921 juga pernah terjadi gempa dan tsunami di wilayah Cilacap ini. Artinya apa, gempa dan tsunami adalah peristiwa yang berulang,” jelas Doni.
Di sisi lain, Kabupaten Cilacap yang berada di wilayah lingkup Pantai Selatan Pulau Jawa juga telah ditetapkan dalam pertimbangan risiko berdampak luas dalam SK Kepala BNPB tahun 2021 Nomor 6A.
Sementara itu, belajar dari apa yang telah dilakukan Jepang bahwa pembangunan pembatas atau sabuk pantai buatan manusia ternyata belum cukup mampu membendung gelombang tsunami. Hal itu terbukti dengan hasil analisa dan catatan terkait peristiwa gempabumi dan tsunami Sendai pada 2011 lalu.
“Sekali lagi kita harus ingat, buatan manusia tidak akan mampu menghadapi kekuatan alam,” jelas Doni.
Oleh sebab itu, penguatan mitigasi berbasis vegetasi menjadi salah satu alternatif yang dinilai dapat mereduksi kekuatan gelombang tsunami apabila sampai ke daratan. Bukti-bukti efektivitas barrier berbasis vegetasi alami tersebut juga sebelumnya telah dinyatakan oleh para ahli seperti yang dipelajari di wilayah pesisir Banten hingga Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Selain penguatan mitigasi berbasis vegetasi, sebelumnya BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2021 untuk penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempabumi dan tsunami pada Senin (26/4).
Sebanyak 2 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Cilacap turut serta dalam kegiatan tersebut.
Selain edukasi dan sosialisasi, kegiatan HKB 2021 juga diisi dengan simulasi evakuasi mandiri yang diikuti unsur pentaheliks, meliputi pemerintah, komunitas/akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
