Tingkatkan Kesejahteraan, Wapres Ma’ruf: Nelayan Perlu Diberdayakan melalui Korporasi
Jakarta – Sebagai negara yang dikelilingi lautan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor kelautan dan perikanan. Namun, karena banyaknya tantangan, nelayan belum sepenuhnya diberdayakan secara optimal sehingga belum bisa mengelola hasil laut dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah korporasi sebagai wadah yang dapat menyatukan para nelayan untuk mendapatkan edukasi.
“Bagaimana mengkorporasikan para nelayan ini menjadi satu kesatuan sehingga terbangun, dikorporasikan, tidak sendiri-sendiri,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima audiensi Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu (14/04/2021).
Lebih jauh Wapres menyampaikan, melalui korporasi nelayan dapat memperoleh bimbingan bagaimana meningkatkan pendapatan mereka, mulai dari memperoleh modal, cara menangkap ikan, atau armada yang digunakan.
Dengan adanya korporasi, Wapres berharap, kualitas hasil perikanan menjadi lebih baik sehingga dapat diekspor ke pasar global.
“Dan juga kalau kita bisa mengembangkan untuk diarahkan ke ekspor. Hanya memang kita harus [berusaha keras] supaya kualitas ikan kita itu baik,” imbau Wapres.
“Ini juga perlu adanya upaya-upaya peningkatan supaya hasil produknya bisa diterima di pasar global, tidak hanya nasional tapi juga global,” sambungnya.
Selain meningkatkan kualitas ikan, Wapres juga berharap korporasi nelayan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas hasil garam, sehingga bisa digunakan untuk konsumsi dan juga industri.
Menurut Wapres, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan inovasi dan teknologi, namun biasanya membutuhkan biaya yang besar. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama baik dengan kementerian/lembaga, maupun dengan institusi terkait dalam menciptakan inovasi tersebut dengan biaya yang lebih murah.
“Oleh karena itu saya harap SNNU bekerja sama dengan KKP [Kementerian Kelautan dan Perikanan], dengan PT Garam, dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) [dalam bidang] teknologi,” harap Wapres.
Selain itu, Wapres menambahkan, SNNU juga bisa berkolaborasi dengan para nelayan NU yang berada di berbagai wilayah Indonesia.
Wapres pun mengimbau agar SNNU hanya fokus pada beberapa program yang telah direncanakan pada periode ini, sehingga dapat tuntas dan menghasilkan output yang bermanfaat bagi kemajuan nelayan NU.
“Tidak usah semua program periode ini, hanya beberapa program sajahlah yang penting netes [tuntas dan ada output] nanti kan ada periode pengurus selanjutnya yang harus dilanjutkan begini-begini” ucap Wapres.
Di sisi lain, Wapres menjelaskan, pemerintah sendiri punya komitmen yang kuat di sektor kelautan perikanan untuk melakukan upaya pemberdayaan, bahkan pemerintah akan membuat holding pangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perikanan dan kelautan agar dapat membantu menangani masalah yang dihadapi sektor tersebut.
“Nanti dicoba dilakukan penjajakan juga melakukan kerja sama selain yang otoritasnya, tapi juga BUMN-nya yang memang ditugasi untuk menangani masalah ketahanan pangan termasuk masalah perikanan, tapi harus dimulai pembentukan korporasi-korporasi itu sehingga dia [nelayan] bisa misalnya untuk kredit kapalnya yang besar bisa difasilitasi,” jelas Wapres.
Sebelumnya Ketua Umum Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Witjaksono melaporkan bahwa nelayan NU mengalami banyak tantangan yang dihadapi sehingga kesejahteraanya masih kurang. Ia juga memaparkan beberapa program kerja hasil Kongres I SNNU yang bertujuan untuk mensejahterakan para nelayan NU.
“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir terutama ekonominya baik itu melalui perikanan tangkap maupun perikanan budidaya,” ucapnya.
Selain Ketua Umum SNNU, hadir pula pengurus SNNU secara virtual dalam audiensi tersebut, di antaranya Sekretaris Jenderal Asep Irfan, Bendahara Umum Jadug Trimulyo, Ketua Bidang Bambang Adi dan Zaim Nugroho. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Masduki Baidlowi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
