Presiden Tegaskan RI Harus Terdepan Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit
Serdang Bedagai – Presiden Joko Widodo terus berupaya mewujudkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memeratakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di seluruh Tanah Air.
Upaya tersebut diwujudkan salah satunya dengan meremajakan kebun sawit rakyat seluas 9.109,29 hektare yang mencakup sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara.
Di antaranya Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah.
Meski demikian, jumlah tersebut dinilai Presiden masih sangatlah kurang. Mengingat PSR di Sumatra Utara sudah sangat mendesak karena dari total 470.000 hektare sawit perkebunan rakyat, seluas 350.000 hektare perlu diremajakan.
“Yang perlu diremajakan 350 ribu hektare gede sekali dan biayanya tidak sedikit. Tapi harus kita kerjakan kalau tidak kita hanya melihat kelapa sawit yang umur 25-30 tahun tidak produktif, harus diremajakan,” ujar Presiden saat meresmikan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, pada Senin, 27 November 2017.
Sementara itu dari 4,6 juta hektare lahan pekebun kelapa sawit, diperkirakan sekitar 2,4 juta hektare memiliki produktivitas di bawah 2,5 Ton Crude Palm Oil (CPO)/hektare/tahun akibat umur tanaman kelapa sawit sudah lebih dari 25 tahun dan atau tidak menggunakan kualitas benih yang baik pada masa dahulu.
Oleh sebab itu, Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama dengan pemerintah mendukung berjalannya program PSR guna meningkatkan produktivitas kelapa sawit Tanah Air.
“Kita harus kerja keras bagaimana merawat, memelihara, dan meremajakan karena banyak kelapa sawit kita yang sudah tua-tua, tua renta, bahkan ada yang pikun juga sehingga produktivitasnya menurun, bisa separuh, sepertiganya dari swasta,” ungkapnya.
Presiden Joko widodo saat meresmikan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (Biro Pers Setpres)
Ia pun telah memerintahkan jajarannya untuk segera menjalankan program PSR agar kelapa sawit Indonesia bisa bersaing dan menjadi unggulan di dunia internasional.
“Saya perintahkan ke Pak Menko Perekonomian, Pak Darmin Nasution untuk diremajakan semuanya, yang milik rakyat harus diremajakan kalau tidak kita bisa disalip negara lain,” ucap Presiden.
Apalagi selama ini Indonesia memang dikenal sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia hingga mendapat julukan emas hijau.
“Memang tidak berlebihan saat kelapa sawit disebut emas hijau bagi negara kita Indonesia, sebab negara kita adalah negara produsen kelapa sawit yang terbesar di dunia, bukan di Asia atau Asia Tenggara tapi di dunia,” tutur Presiden.
Presiden Joko widodo saat meresmikan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (Biro Pers Setpres)
Mengemban julukan tersebut, Presiden tak ingin berpuas diri. Presiden mengungkapkan sejumlah tanggung jawab yang harus diemban pemerintah.
“Tapi ingat juga menjadi produsen kelapa sawit terbesar artinya kita harus menjadi yang terdepan dalam pengelolaan. Ini yang kita lemah di sini,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan bantuan dana peremajaan sawit rakyat, benih sawit unggul bersertifikasi, dan benih jagung untuk tumpang sari.
Selain itu, Kepala Negara juga menyerahkan sejumlah sertifikat tanah untuk rakyat dan melakukan penanaman bibit pohon kelapa sawit.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
