Lima Arahan Presiden Jokowi untuk Penanganan Bencana di NTT dan NTB
Jakarta – Selama satu pekan terakhir, cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Seroja telah dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengalami dampak paling besar. Cuaca ekstrem tersebut memicu terjadinya bencana banjir bandang dan longsong di kedua wilayah tersebut.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Selasa (06/04/2021) pagi memimpin Rapat Terbatas (Ratas) membahas penanganan bencana di kedua provinsi tersebut. Dalam rapat yang digelar melalui konferensi video ini, Presiden Jokowi menyampaikan lima arahan.
Pertama, Kepala Negara menginstruksikan dilakukan percepatan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban yang belum ditemukan.
“Ini saya minta Kepala BNPB, Kepala Basarnas [BNPP], dibantu dengan Panglima TNI dan Kapolri dengan seluruh jajarannya [untuk] mengerahkan tambahan personel SAR, sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak, termasuk wilayah terisolir dan berbagai gugus pulau di NTT, di Pulau Alor, Pulau Pantar, dan pulau-pulau lainnya untuk melancarkan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban,” ujarnya.
Dalam upaya tersebut, Presiden juga memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk turut mengerahkan alat-alat berat dari berbagai tempat.
“Jika jalur darat masih sulit ditembus, saya juga minta agar dipercepat pembukaan akses melalui laut maupun udara,” imbuhnya.
Kedua, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk memastikan hadirnya pelayanan kesehatan dan pertolongan medis yang dibutuhkan oleh para korban. Untuk itu, Presiden menginstruksikan Menteri Kesehatan untuk mengerahkan tim bantuan medis secepatnya sampai di lokasi.
“Saya minta Menteri Kesehatan juga untuk memperbanyak tempat-tempat pelayanan kesehatan di lapangan, juga mempersiapkan rumah sakit untuk menangani para korban, serta memastikan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatannya,” ujarnya.
Ketiga, jajaran terkait diminta untuk segera menangani dan memenuhi kebutuhan para pengungsi, mulai dari logistik hingga sanitasi. Disampaikan Presiden, pemerintah telah mengirimkan bantuan ke NTT dan NTB tetapi karena cuaca yang sangat ekstrem, bantuan tersebut belum dapat sepenuhnya menjangkau ke lokasi terdampak.
“Saya minta BNPB dan pemerintah daerah segera mendata titik-titik pengungsian [untuk] memastikan logistiknya, tendanya, dapur lapangannya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Juga kebutuhan untuk bayi dan anak-anak, terutama air bersih dan MCK-nya,” ucap Presiden.
Keempat, Presiden menginstruksikan percepatan perbaikan infrastruktur penunjang yang rusak akibat bencana.
“Ini Pak Menteri PUPR lagi, untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, saya melihat ada beberapa jembatan yang roboh, akses jalan juga. Segera pulihkan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, juga distribusi logistik dan BBM, sehingga ini bantuan dapat segera tersalurkan ke masyarakat yang menjadi korban bencana,” tegasnya.
Terakhir, Presiden meminta jajarannya untuk mengantisipasi potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca sangat ekstrem yang melanda berbagai kawasan di Indonesia.
“Saya minta untuk BMKG untuk menggencarkan peringatan cuaca ekstrem akibat dari Siklon Tropis Seroja ini. Pastikan seluruh kepala daerah dan masyarakat dapat mengakses, memantau prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan oleh BMKG. Mereka harus tahu semuanya, sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaannya untuk menghadapi ancaman risiko, baik itu angin kencang, bahaya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor,” pungkas Kepala Negara.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengikuti jalannya Ratas dari Kantor Sekretariat Kabinet (Setkab). Selain para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Rapat Terbatas ini juga dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati.
Hadir juga Kepala Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Henri Alfiandi, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, serta Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.
BERITA
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.