Bio Farma: Program Vaksinasi Gotong Royong Bisa Mencapai 3-4 Juta Per Bulan Jika Fasilitas Faskes Dioptimalkan
Jakarta – Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, kapasitas program vaksinasi gotong royong bisa mencapai 3 hingga 4 juta per bulannya. Itu dengan catatan, apabila sebanyak 806 fasilitas layanan kesehatan (faskes) di Indonesia bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan.
“Nah, kalau semua ini bisa kita optimalkan, ini juga sangat membantu dari potensi kecepatan vaksinasi di mana kalau seandainya diasumsikan satu tenaga vaksinasitor bisa melakukan 75-100 vaksinasi sehari, mungkin sebulan dari vaksinasi gotong royong ini kita bisa melakukan sekitar 3-4 juta vaksinasi per bulannya,” kata Honesti dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR, Senin (29/3/2021).
Ia menjelaskan, 806 faskes yang siap tersebut terdiri dari 65 faskes milik jaringan Bio Farma, 504 milik Kimia Farma, dan 237 jaringan faskes milik swasta.
Sementara itu, Honesti juga mengatakan bahwa pihaknya kini tengah bernegosiasi dengan dua perusahaan pengembang vaksin yakni Sinopharm dan Moderna.
“Dari diskusi kita sama mereka, rencana kita akan memasukkan sekitar 15 juta dosis dari Sinopharm itu sampai Q2 tahun 2021. Sekarang kita lagi finalisasi negosiasi dengan Sinopharm dan juga lagi proses untuk dapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM,” jelasnya.
Adapun Sinopharm berasal dari perusahaan China dan Moderna dari Amerika Serikat. Untuk merek vaksin Moderna, jelas Honesti, berbeda dengan Sinopharm lantaran menggunakan platform baru MRNa.
Selain itu, ada spesifikasi khusus dari cold chain atau tempat penyimpanan dengan suhu -20 derajat celsius untuk menjaga mutu dari vaksin.
“Ini juga ada rencana kita memasukkan sekitar 5,2 juta dosis vaksin moderna ini dan akan dimulai di Q3 tahun 2021. Sekarang kita juga lagi proses diskusi dengan mereka,” terang dia.
Lebih jauh, ia menerangkan bahwa vaksin Moderna sama dengan vaksin lainnya yakni memerlukan dua dosis, dengan interval antara penyuntikan vaksin pertama dan kedua 28 hari. Tak hanya itu, Honesti juga mengaku pihaknya sudah menyiapkan sistem distribusi terhadap vaksin mandiri.
“Dalam hal ini, kami juga sudah mengembangkan satu sistem yang terintegrasi, mulai dari proses produksi vaksin itu sendiri, sampai ke program vaksinasi yang diberikan ke masyarakat,” katanya.
Diketahui, hingga kini pemerintah masih menjalankan program vaksinasi gratis dengan merek vaksin yang digunakan yaitu vaksin Sinovac asal China.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihak Covax-GAVI selaku penyedia vaksin AstraZeneca untuk Indonesia memutuskan menunda pengiriman vaksin itu ke Tanah Air. Penundaan yang dimaksud menyasar dua kali rencana pengiriman vaksin pada Maret dan April 2021 atau gelombang kedua dan ketiga.
Adapun kelompok masyarakat yang divaksin hingga kini di antaranya tenaga kesehatan, petugas publik dan lansia. Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap kedua. Hingga tahap kedua ini pemerintah menargetkan 40.349.051 orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
