DPP PDIP Tebar Benih Ikan di Hutan Kota Pesanggrahan Sangga Buana
Jakarta – Akibat pembuangan limbah tanpa izin, kegiatan DPP PDI Perjuangan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo untuk menebar ikan di Waduk Rawa Lindung Pesanggrahan, Jakarta, harus ditunda.
Jajaran DPP PDI Perjuangan yang dipimpin Sekjen Hasto Kristiyanto bersama para Ketua DPP, bersama Menteri Trenggono dan Tjahjo, sudah di lokasi sejak sekitar pukul 07.30 WIB, Minggu (21/3). Ikut juga para anggota DPRD dari PDI Perjuangan yang kebetulan sedang mengikuti pelatihan bimbingan teknis di kantor pusat partai.
Akhirnya, Hasto bersama Ketua DPP Eriko Sotarduga menebar benih ikan itu di hutan kota Pesanggrahan Sangga Buana, Karang Tengah.
Rencana awal, akan dilakukan penanaman pohon dan penebaran bibit ikan. Benih sendiri disiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Tapi mohon maaf kemarin sudah dipersiapkan dari KKP sudah melakukan pengecekan, kualitas air di sini, tapi tadi malam ternyata ada yang membuang limbah di tempat ini. Sehigga warga tadi sempat mengeluhkan. Dan ini sudah biasa dibuang secara sembunyi-sembunyi. Sehingga ikan yang harusnya kita tebar di sini, ternyata tidak akan bisa hidup. Dan kita nanti harus pindahkan,” urai Hasto.
Secara simbolik, penanaman pohon dilakukan oleh Hasto, Trenggono, dan Tjahjo Kumolo. Turut juga sejumlah Ketua DPP PDI Perjuangan seperti Eriko Sotarduga, Mindo Sianipar, Sri Rahayu dan I Made Urip.
Menurut Hasto, walau tertahan dalam penebaran ikan, namun PDI Perjuangan tetap menanam pohon. Hal itu sebagai wujud komitmen memperindah alam raya sehingga dapat hidup berdampingan dalam lingkungan yang baik dan bersih.
Hasto juga menceritakan bagaimana sebagai pemimpin di Jakarta, kader PDI Perjuangan Joko Widodo, Basuki Purnama, hingga Djarot Saiful Hidayat pernah hadir di Rawa Lindung. Sayangnya program itu tak berkesinambungan hingga saat ini. Memang di lokasi ada dua alat berat pengeruk lumpur rawa. Namun Hasto menyampaikan curhat warga bahwa walau sudah ada sekitar 4 bulan, alat itu hanya kerja perhari selama dua jam.
“Mohon bantuan DPRD melakukan fungsi pengawasan, bahwa upaya membangun lingkungan yang asri apalagi menggunakan dana rakyat harus betul-betul dilakukan pengawasan,” kata Hasto.
Kembali ke soal ikan yang gagal ditebar, Hasto mengatakan pihaknya sangat menyayangkan limbah yang meracuni air waduk. Padahal, berdasarkan penjelasan dari Menteri Wahyu Trenggono, lahan waduk 1 hektare saja akan menghasilkan paling tidak 25-30 ton ikan mas atau nila yang dibudidayakan per tiga bulan. Sehingga nilainya bisa mencapai Rp 3 miliar pertahun.
“Jadi itu potensi kalau airnya bersih. Kalau dari Pemda menegakkan aturan, siapapun, entah itu industri konveksi tidak boleh membuang limbah di sini, maka ini akan punya potensi ekonomi. Untuk siapa? Yang mengelola, yakni untuk masyarakat,” urai Hasto.
Karena itu pula, Hasto menambahkan pihaknya takkan berhenti untuk terus menyuarakan gerakan penghijauan atau politik hijau itu. Selain memperindah dan menghasilkan oksigen yang baik, juga memiliki potensi ekonomi buat rakyat.
“Gerakan membersihkan lingkungan harus jadi jalan hidup bagi kita. Dan warga nanti bisa bayangkan bagaimana waduk ini nanti bisa jadi tempat treking, olahraga, memancing bersama. Kami cuma pelopor, namun siap bekerja sama dan siap membantu anda semua agar lingkungan sini makin baik. Tentu saja dengan bantuan Pemda dengan politik anggarannya,” pungkas Hasto.
Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan pihaknya menghadirkan para anggota DPRD dari sejumlah wilayah di Indonesia. Mereka dibagi ke waduk tersebut, dan kegiatan sejenis di Gelora Bung Karno, pada hari ini.
“Para anggota DPRD ini dipersiapkan jadi pemimpin di daerahnya masing-masing maupun di partai, untuk memahami bahwa menjaga lingkungan adalah menjaga hidup dan harus menjadi jalan hidup seperti pesan Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Eriko.
Akhirnya, di area yang nyaman dan asri itu, Hasto dan Eriko bersama pengelola Pesanggarahan Sangga Buana, Babeh Idin menebar ikan.
“Ibu Megawati pernah ke sini 27 tahun lalu ke sini. Bahkan saat itu meminta ditanami bambu-bambu,” ucap Hasto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
