Panglima TNI Hadi Tjahjanto Terima Laporan Kenaikan Pangkat 57 Pati
Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerima laporan kenaikan pangkat 57 perwira tinggi (pati), di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (17/3/2021). Pati yang menerima kenaikan pangkat itu terdiri dari 16 perwira TNI AD, 23 perwira TNI AL dan 18 perwira TNI AU.
“Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Kenaikan pangkat ini berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/615/III/2021, tanggal 15 Maret 2021,” ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut Edys Riyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (17/3/2021).
Berikut rincian 57 Pati TNI yang mendapat kenaikan pangkat:
16 Pati TNI AD
- Dankodiklat TNI, Letjen Sudirman
- Wakasad, Letjen Bakti Agus Fadjari
- Pangkogabwilhan III, Letjen Agus Rohman
- Ketua LP2M Universitas Pertahanan, Mayjen Joni Widjayanto
- Pati Sahli Tk III Bidang Komsos Panglima TNI, Mayjen Mochamad Syafei Kasno
- Irben Itjen TNI, Brigjen Ahmad Suprianto
- Ir Pusterad, Brigjen Gregorius Suharso
- Kadislitbangad, Brigjen Terry Tresna Purnama
- Asintel Kaskogabwilhan III, Brigjen Joko Suparyoto
- Dirjianbang Akmil, Brigjen Dwi Wahyudi
- Irdam IM, Brigjen Niko Fahrizal
- Kapusdiklat BIN, Brigjen Moch Zamroni
- Karoum Settama BIN, Brigjen Mujahidin
- Pa Sahli Tk II Wassus Sahli Bidang Wassus dan LH Panglima TNI, Brigjen Enang Rusdiana Wongso
- Direktur Rekayasa Deputi Bidang Intelijen Teknologi BIN, Brigjen TNI Ineldi
- Sekretaris LP2M Universitas Pertahanan, Brigjen I Nyoman Suparta.
23 Pati TNI AL
- Danpushidrosal, Laksdya Dr. Agung Prasetiawan
- Dakodiklatal, Laksdya Nurhidayat
- Pa Sahli Tk III Bidang Banusia Panglima TNI, Laksda Roberth Wolter Tappangan
- Wadan Kodiklatal, Mayjen (Mar) Lukman
- Wadan Pushidrosal, Laksda Budi Purwanto
- Ir Pushidrosal, Laksma Syahbudi
- Iropslat Irjenal, Laksma Nanang Eko Ismurdianto
- Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla, Laksma TNI Phundi Rusbandi
- Dirum Akademi TNI, Laksma Elka Setyawan
- Asopssurta Pushidrosal, Laksma Dyan Primana Sobaruddin
- Danguskamla Koarmada II, Laksma I Gung Putu Alit Jaya
- Dosen Ahli Latgab Kordos Sesko TNI, Laksma Isrovi
- Dankodikdukum Kodiklatal, Laksma Budi Raharjo
- Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Laksma Enjud Darojat
- Ir Kodiklatal, Laksma Bambang Supriyanto
- Kapok Gadik Kodiklatal, Laksma Aruman
- Dirlat Kodiklatal, Brigjen (Mar) Suherlan
- Dankodikmar Kodiklatal, Brigjen (Mar) Endang Taryo
- Dandema Mabe TNI, Brigjen (Mar) Oni Junianto
- Kapokli Pushidrosal, Laksma Haris Djoko Nugroho
- Pa Sahli Tk II Sosbud Sahli Bidang Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI, Laksma Abdul Rivai Ras
- Kadiskesal, Laksma Agus Guntoro
- Pati Sahli KSAL Bidang Soskumdang, Laksma Herjunianto
18 Pati TNI AU
- Dankodiklatau, Marsdya Tatang Harlyansyah
- Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan, Marsda Syamsunasir
- Wadan Kodiklat TNI, Marsda Eko Dono
- Pangkoopsau I, Marsda Tedi Rizalihadi
- Pangkoopsau III, Marsda Purwoko Aji Prabowo
- Ir Kodiklatau, Marsma Hikmat Karsanegara
- Dirlat Kodiklatau, Marsma Easter Hariyanto
- Kapoksahli Kodiklatau, Marsma Riadi Widyoko
- Danlanud Hlm, Marsma Bambang Gunarto
- Danpuslat Kodiklatau, Marsma Azhar Aditama
- Kadispamsanau, Marsma Bambang Juniar Djatmiko
- Danlanud Smo, Marsma Agus Setiawan
- Danlanud Sri, Marsma Mohamad Satriyo Utomo
- Danpusdik Kodiklatau, Marsma I Nyoman Suadnyana
- Dirlaik Puslaiklambangjaau, Marsma I B K Swagata Padangratha
- Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah pada Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN, Marsma Budi R Leman
- Pa Sahli Tk II Was Aspas Sahli Bidang Hubint Panglima TNI, Marsma Ridwan Gultom
- Karo Turdang Setjen Kemenhan, Marsma Muhammad Idris
BERITA
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
BERITA
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
BERITA
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.