Presiden Jokowi: Perdagangan Digital Harus Dorong Pengembangan UMKM
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan perdagangan digital harus diarahkan untuk dapat memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (04/03/2021).
“Perdagangan digital harus mendorong pengembangan UMKM kita. Ini manfaatnya sudah kita lihat, kekuatan digital harus dimanfaatkan untuk merangkai antara suplai dari UMKM di seluruh Indonesia dengan pasar nasional dan pasar global. Perdagangan digital harus memberdayakan UMKM kita,” ujarnya.
Presiden menilai terdapat banyak potensi UMKM yang dapat diangkat dan diberikan peluang bahkan hingga mampu mengekspor produknya.
Yang kecil-kecil ini kalau diangkat, kalau diberikan peluang, saya melihat banyak sekali. Ada keripik sekarang bisa, usahanya rumah tangga, bisa ekspor ke Korea, bisa ekspor ke Jepang. Kecil-kecil tapi ini kalau kita detail dan bekerja keras untuk mereka, ini juga bukan sesuatu yang sulit,” ujarnya.
Namun, untuk mengembangkan UMKM tersebut, imbuh Presiden, diperlukan upaya untuk memperbaiki produk dari sisi kemasan dan merek, mendorong untuk berorientasi ekspor, hingga meningkatkan kapasitas UMKM tersebut.
“Biasanya nanti mulai kacaunya itu kalau sudah menyangkut kapasitas. Ini tugas kita juga untuk mendorong perbankan untuk mau menyuntikkan kepada UMKM kita agar kapasitasnya bisa naik,” ujarnya.
Lebih jauh Presiden mengingatkan, jika ada praktik perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM harus segera diatur dan diselesaikan.
“Sudah sampaikan ke Pak Menteri Perdagangan, ini ada yang enggak bener ini di perdagangan digital kita, “membunuh” UMKM, diperingatkan. Karena kita harus membela, melindungi dan memberdayakan UMKM kita agar naik kelas. Ini salah satu tugas terpenting Kementerian Perdagangan,” tegasnya.
Kelola Perdagangan Digital dengan Baik
Di hadapan seluruh peserta Rakernas yang hadir secara tatap muka dan juga virtual, Presiden juga meminta agar perdagangan digital dikembangkan dan dikelola dengan baik.
“Perdagangan digital adalah sebuah keharusan dan harus dikembangkan, harus dikelola sebaik-baiknya,” tegasnya.
Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, ujar Presiden, harus menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan bermanfaat. Transformasi digital yang dilakukan harus tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa.
“Indonesia, tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil. Negara-negara lain banyak mengalami ini dan kita tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil,” tegasnya.
Perdagangan digital yang dilakukan, imbuh Presiden, juga harus dapat meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mendorong produksi dalam negeri sehingga memberikan kemanfaatan bagi semua pihak terutama UMKM dan para konsumen rumah tangga.
“Saya senang impor turun. Tetapi jangan sampai yang turun itu di barang modal atau bahan baku, yang turun itu di barang-barang konsumsi. Selalu saya lihat detail di Bea Cukai angka-angkanya setiap hari,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, Kepala Negara juga menegaskan bahwa Indonesia juga tidak menyukai kebijakan proteksionisme karena hal tersebut justru merugikan.
“Sejarah membuktikan bahwa proteksionisme justru merugikan. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari raksasa digital dunia. Transformasi digital adalah win-win solution bagi semua pihak,” tandasnya.
Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 ini mengambil tema “Perdagangan sebagai Sektor Penggerak Utama Pemulihan Ekonomi Nasional”. Rapat ini juga diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar WTO, Atase Perdagangan/Perwakilan Perdagangan di luar negeri, dinas perdagangan provinsi dan kota/kabupaten, hingga asosiasi pelaku usaha yang hadir secara virtual.
Turut hadir secara langsung mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
